Jakarta, NU Online
Pemerintah Desa Camplong II dan Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menyambut baik pelaksanaan Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P3MI-BK) yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam).
Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program P3MI-BK yang dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Nunkurus dan diikuti oleh perwakilan Desa Nunkurus dan Desa Camplong II, Selasa (14/1/2026) pagi.
Kunjungan monev ini didampingi langsung oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Kupang Yesai Lanus, bersama tim Lakpesdam PBNU yang terdiri dari Manager Keuangan Lakpesdam PBNU, Meydhi Cahyono; Program Officer Monitoring and Evaluation (MEL) Program P3MI-BK, Justin Mozart; Koordinator Lokal P3MI-BK NTT, Abdul Syukur; serta jajaran perangkat desa setempat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh para calon pekerja migran dari kedua desa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan menyimak berbagai informasi terkait prosedur kerja migran yang aman dan legal.
Dalam sambutannya, Yesai Lanus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam mempersiapkan tenaga kerja secara matang, khususnya bagi calon pekerja migran. Menurutnya, para pencari kerja perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai prosedur legal serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
“Bagi para tenaga kerja yang ingin berangkat bekerja harus mengikuti prosedur yang ada dan melalui jalur yang legal dari pemerintah setempat. Hindari rayuan manis para calo yang tidak jelas asal-usulnya,” tegas Yesai Lanus.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari sekitar 367.000 jumlah penduduk Kabupaten Kupang, angka pengangguran masih mencapai kurang lebih 44.000 orang. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Yesai Lanus menambahkan, pemerintah daerah bersyukur karena banyak pekerja migran asal Kabupaten Kupang yang setelah kembali dari luar negeri mengalami peningkatan kesejahteraan. “Ada yang bisa membeli tanah, rumah, traktor, bahkan mobil. Namun, kita juga masih menemukan pekerja migran yang berangkat tanpa melalui prosedur resmi,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mengapresiasi pelaksanaan Program P3MI-BK yang menempatkan desa-desa dengan angka pekerja migran cukup tinggi sebagai lokus prioritas. Program ini dinilai strategis dalam membangun sistem perlindungan pekerja migran sejak dari tingkat desa.
Sebagai informasi, Program P3MI-BK merupakan program PBNU melalui Lakpesdam PBNU yang bertujuan mengadvokasi dan memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis komunitas. Program ini berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan perlindungan pekerja migran, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, serta penggalian informasi terkait situasi dan kondisi desa dampingan.
Selain itu, program ini juga menjadi sarana membangun komunikasi dan kerja sama antara Lakpesdam PBNU dengan perangkat daerah, perangkat desa, serta Tim Kerja Desa Migran Emas Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia.
Program P3MI-BK merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan PBNU melalui Lakpesdam PBNU sebagai pelaksana program, dengan dukungan pendanaan dari Kedutaan Besar Jerman.
Comments are closed.