Jakarta, NU Online
Panitia Pengarah (Steering Committee) Muktamar Ke-35 NU memastikan tuntasnya penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PCNU dan PWNU jauh sebelum pelaksanaan muktamar pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang di Jombang.
Langkah krusial ini diambil untuk mengunci celah sengketa kepesertaan aktif, sekaligus menjamin Muktamar Pertama di Abad Kedua NU ini berjalan damai, sejuk, dan bermartabat.
“Salah satu yang kita antisipasi adalah kepesertaanya. Kita pastikan kepesertaan para peserta muktamar harus selesai jauh sebelum Muktamar,” kata Sekretaris SC Muktamar Ke-35 NU Prof Nuh di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Berdasarkan pengumuman resmi tertanggal 1 Agustus 2026, sebanyak 501 struktur kepengurusan NU tercatat masuk dalam DPS Tahap I. Jumlah tersebut berpatokan pada pemutakhiran data organisasi per 31 Juli 2026.
Adapun rincian peserta DPS Tahap I yaitu Pengurus Wilayah (PWNU) sebanyak 31, Pengurus Cabang (PCNU) 456, dan Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) sebanyak 14.
Surat keputusan DPS Tahap I ini ditandatangani oleh jajaran pimpinan tertinggi PBNU, yaitu Rais PBNU Prof Mohammad Nuh, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum PBNU Dr Amin Said Husni, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
“Nanti akan ada daftar sementara versi II, setelah itu kita tetapkan daftar peserta tetap,” jelasnya.
Penataan administrasi kepesertaan ini untuk mengantisipasi polemik perbedaan daftar peserta yang ikut dalam Muktamar NU.
“Dengan demikian tidak ada polemik, perbedaan tentang siapa yang ikut Muktamar,” kata Mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Gus Yahya menjelaskan seluruh infrastruktur utama untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU telah siap. Menurutnya, kamar peserta, area parkir, hingga lokasi pameran telah ditata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan muktamar.
Diketahui, Muktamar Ke-35 NU akan dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. Agenda ini mengusung tema Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.
Comments are closed.