Ditulis oleh Gusti Ridani •
KABARBURSA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) masih minus 20 juta metrik ton dari total kebutuhan tahunan yang mencapai 154 juta metrik ton.
Mandeknya sisa kontrak ini terjadi akibat tipisnya margin keuntungan pengusaha batu bara lantaran patokan harga Domestic Market Obligation (DMO) yang terlalu murah.
Bahlil mengungkapkan, dari target pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan (DMO) kepada perusahaan batu bara sebesar 190 juta ton. Namun, hingga saat ini kontrak yang terealisasi baru menyentuh 134 juta ton.
“Kebutuhan PLN 154 juta ton, yang sudah dikontrak 134 juta ton. Artinya tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” ujar Bahlil dalam rapat kerja, dikutip Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut Bahlil, akar masalah seretnya pasokan ini ada pada spesifikasi batu bara berkalori sedang yang diminta oleh PLN. Jenis batu bara tersebut kini semakin langka di pasar domestik.
Ditambah lagi, rasio pengupasan tanah batu bara medium di lapangan sudah melonjak tinggi di kisaran angka 10 hingga 12. Kondisi lapangan yang berat ini tidak sebanding dengan regulasi harga jual ke PLN yang dipatok murah sebesar USD70 per ton melalui skema DMO.
“Dengan SR angka 10 sampai 12 dan harga DMO USD70, harga jual ke PLN itu membuat untung perusahaannya sudah enggak ada. Itulah yang menjadi kendala utamanya,” tegas Bahlil.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Bahlil langsung menggelar rapat maraton selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi untuk melakukan rekonfirmasi data agar tidak memicu multiinterpretasi. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan fleksibilitas prioritas dalam pengadaan energi primer ini.
Tak main-main, pasokan energi PLN ini juga mendapat atensi langsung dari Istana. Bahlil menyebut Presiden telah menginstruksikan pembentukan tim pengawasan khusus untuk memelototi rantai pasok batubara nasional.
“Sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden. Untuk pengawasan energi primer agar tidak begini terus, kita membentuk tim pengadaan yang melibatkan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Tidak ada dusta di antara kita,” pungkas Bahlil.(*)
Comments are closed.