Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026) diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa dari berbagai kabupaten/kota di Aceh sebelumnya memadati halaman Masjid Raya Baiturrahman untuk mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama dalam rangka memperingati 21 tahun perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Situasi kemudian memanas ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bulan bintang pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman.
Kericuhan pecah. Massa melemparkan batu ke arah petugas keamanan, sementara aparat merespons dengan tembakan ke udara dan gas air mata. Suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap. Dari situ bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi.
Salah satu tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025.
Dalam orasi tersebut, massa beberapa kali meneriakkan kata “Merdeka!” sebelum kemudian mengibarkan bendera bulan bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.
Koordinator aksi, Rahmad Maulidin, mengatakan bendera putih yang dikibarkan sebagai simbol mengecewakan masyarakat terhadap penanganan bencana yang dinilai belum memberikan kepastian bagi korban.
“Aksi bendera putih ini sebagai simbol kegagalan pengurus negara dalam menangani bencana ekologis Aceh-Sumatera,”ujarnya sebagaimana dilansir dari Acehkini.
Koalisi sipil menilai pemerintah belum menjadikan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai prioritas. Ketidakjelasan kebijakan, menurut mereka, telah berlangsung sejak bencana terjadi.
Mereka menilai keputusan pemerintah yang tidak menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional juga menimbulkan kebijakan pemulihan, terutama terkait anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
“Bencana ekologis Aceh-Sumatera belum berakhir. Bencana masih berlangsung hingga saat ini,” kata Maulidin.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama 21 tahun setelah perjanjian damai Helsinki. Ia mengingatkan jangan sampai kemajuan tersebut terganggu akibat konflik baru.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK.
Ia menilai peristiwa tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai setelah perjanjian Helsinki.
JK menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut sebagian kelompok merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkapnya.
Mabes TNI menyayangkan insiden tersebut, terutama terkait aksi penurunan bendera Merah Putih. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas meminta seluruh pihak menahan diri dan menghormati simbol negara.
“Sangat kami sayangkan kejadian itu, TNI menghimbau mari kita hormati simbol negara dan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dan mengganggu suasana damai,” kata dia.
Comments are closed.