Foto: Freepik
Teknologi.id – Indonesia kembali mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan tarif internet fixed broadband paling terjangkau di dunia. Laporan Global Broadband Price League 2026 menempatkan Indonesia di posisi ke-12 secara global dengan rata-rata biaya berlangganan di kisaran US$10,66 atau sekitar Rp181 ribu per bulan. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan harga internet termurah, hanya berselisih tipis dari Vietnam yang mencatat harga USD 10,24.
Meskipun secara nominal harga paket internet Indonesia terlihat sangat kompetitif dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, bahkan jauh lebih murah dibandingkan Timor Leste yang mencapai US$124,50, data ini menyisakan paradoks. Murahnya harga langganan belum berbanding lurus dengan kualitas kecepatan yang diterima pengguna.
Baca juga: Telkomsel Hadirkan Ultra Mesh Wi-Fi, Solusi Internet Stabil Tanpa Blank Spot
Persoalan Efisiensi Biaya per Mbps
Masalah utama yang disoroti oleh para pakar telekomunikasi adalah rasio “harga per Mbps”. Dengan kecepatan internet rata-rata fixed broadband di Indonesia yang berada di angka 31,2 Mbps, biaya per Mbps yang dikeluarkan pengguna mencapai US$0,34.
Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga yang memiliki kecepatan internet jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, Singapura dengan kecepatan rata-rata mencapai 410 Mbps, mampu menekan biaya per Mbps hingga ke angka USD 0,08. Tailan pun mencatat efisiensi serupa, yakni USD 0,08 per Mbps dengan kecepatan 272,6 Mbps. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meski paket bulanan di Indonesia terasa murah, secara efisiensi teknis, pelanggan sebenarnya membayar lebih mahal untuk kecepatan yang lebih rendah.
Tantangan Infrastruktur dan Geografis
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari ketidakmerataan infrastruktur nasional. Menurut Arif, kualitas dan harga layanan di Pulau Jawa memang relatif lebih kompetitif. Namun, situasinya sangat kontras di wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan.
“Untuk menggelar jaringan di area non-urban, biayanya jauh lebih tinggi karena logistik material dan mobilisasi tenaga kerja. Skala ekonomi di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah sulit tercapai, sehingga operator cenderung memilih ekspansi di wilayah padat penduduk,” ujar Arif.
Ia menambahkan bahwa kenaikan biaya bahan baku fiber optik dan tekanan ekonomi makro seperti nilai tukar dolar turut mempengaruhi biaya operasional operator. Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, menilai perlu adanya akselerasi adopsi teknologi terbaru. Menurutnya, masih terdapat inefisiensi akibat penggunaan teknologi lama yang membebani biaya investasi dan operasional. “Saatnya konsolidasi di industri ini,” tegasnya.
Baca juga: Studi: AI Ternyata “Penjilat”, Sering Setuju Meski Kamu Salah
Target Pemerintah: Menuju Internet 100 Mbps
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyadari tantangan ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara tegas meminta para operator untuk meningkatkan kecepatan layanan tanpa membebani masyarakat dengan harga yang tidak terjangkau.
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah telah menetapkan peta jalan ambisius untuk peningkatan kualitas internet nasional. Untuk fixed broadband, kecepatan rata-rata ditargetkan meningkat secara bertahap dari 45 Mbps pada 2026 menjadi 64 Mbps pada 2027, hingga mencapai target 100 Mbps pada 2029. Sementara untuk mobile broadband, kecepatan juga diproyeksikan menembus angka 100 Mbps di tahun 2029.
Target ini akan didorong melalui penguatan infrastruktur strategis, termasuk akselerasi jaringan 5G dan perluasan cakupan kabel serat optik ke seluruh pelosok negeri. Dengan tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 80,66% pada 2025 atau sekitar 229,43 juta jiwa, peningkatan kualitas layanan kini menjadi agenda prioritas nasional demi mendukung ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.
Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News.
(yna/sa)
Comments are closed.