Pemerintah terus melakukan kajian terkait bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh, akhir tahun lalu. Kendati kehadiran siklon tropis senyar menjadi salagh satu pemicu, pemerintah masih mengkaji bagaimana faktor manusia turut memperparah dampak bencana. Widhi Handoyo, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) katakan, 22 desa hilang akibat bencana ini. “Jika pada 2004, tsunami dari laut ke daratan, namun bencana Sumatera dan Aceh justru sebaliknya, datang dari hulu kemudian menyapu ke arah hilir. Sama-sama menyebabkan kerusakan yang sangat fatal,” katanya dalam webinar bertajuk Bencana Sumatera What’s Next?, Rabu (22/4/26). Saat ini, katanya, KLH masih mengkaji apakah bencana tersebut hanya disebabkan faktor alam atau ada kontribusi kesalahan manusia. Baik pada aspek kebijakan rencana program atau implementasi di lapangan. Kajian berlangsung di tiga provinsi paling terdampak, yakni, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan kajiannya, Widhi menemukan porsi luasan tekanan paling banyak pada kawasan perlindungan, ekosistem mangrove, dan cagar budaya. Sedangkan budidaya yang paling banyak mendapatkan tekanan ada di kawasan perikanan, pertahanan keamanan dan pertambangan energi. “Dari kajian yang dilakukan, tiga kawasan mendapat tekanan tertinggi paling lebar,” ujarnya. Menurut Widhi, tata ruang, seharusnya menjadi acuan dalam melakukan pengembangan suatu wilayah. Saat ini, pemerintah tengah mengecek kesenjangan antara perencanaan yang dilakukan dengan implementasi di lapangan. Termasuk penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pemerintah kini juga tengah mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (JLHS) di ketiga provinsi. Hal itu dilakukan untuk menentukan apakah ada kesenjangan antara proses pelaksanaan KLHS dengan norma peraturan antara lain PP 46…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.