● Sebaran unit SPPG sebagai dapur MBG masih terpusat di Pulau Jawa per April 2026.
● Konsentrasi ini dinilai wajar karena menyasar wilayah prioritas dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Browse Posts● Beban operasional dapur MBG di luar Jawa yang melampaui batas ideal membuat banyak pelajar rentan tidak memperoleh manfaat.
Sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah, evaluasi manfaat program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sangat penting.
Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum merilis laporan pemantauan dan evaluasi berkala secara terbuka. Beberapa lembaga memang telah berupaya menilai dampak program ini, tetapi cakupan studinya masih sangat terbatas.
Kami menganalisis data seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi per 24 April 2026 (tidak dipublikasikan) untuk menyajikan gambaran terkait potensi kemampuan yang dimiliki dapur MBG ini dalam melayani penerima manfaat, khususnya di lingkungan sekolah.
Analisis ini penting karena dapat memberikan petunjuk awal mengenai kecukupan kapasitas layanan dapur MBG, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara cakupan penerima manfaat dan kapasitas operasional mereka.
Hasilnya, unit SPPG masih banyak berpusat di Jawa. Ini membuat banyak pelajar di luar Jawa sebagai sasaran terbanyak program MBG berisiko tidak memperoleh manfaat dari program MBG apabila jumlah SPPG tidak ditambah.
Read more: Riset: Warga menilai MBG lebih menguntungkan elite dibanding rakyat
Terlalu terkonsentrasi di Jawa
Per 24 April 2026, tercatat 26.111 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Jika sebaran unit diasumsikan merata, maka setiap provinsi harusnya memiliki sekitar 687 SPPG.
Faktanya, lebih dari separuh unit SPPG nasional berada di Pulau Jawa. Tiga provinsi di Pulau Jawa menjadi lokasi utama beroperasinya SPPG, yaitu Jawa Barat (23,1%), Jawa Tengah (15,8%), dan Jawa Timur (14,7%).
Fokus penyediaan dapur MBG di Pulau Jawa bukan tanpa alasan. Sebagai program untuk membantu daerah rawan pangan dan masalah gizi, jumlah penduduk miskin merupakan salah satu kriteria utama penentuan wilayah prioritas.
Per Maret 2025, sekitar 52,66% dari total penduduk miskin nasional tinggal di pulau Jawa.
Gambar 2 memperlihatkan adanya hubungan antara jumlah SPPG dan jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi. Provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak SPPG.
Data ini semakin diperkuat oleh Gambar 3, yang menunjukkan bahwa konsistensi pola tersebut tetap terjaga di tingkat kabupaten/kota.
Grafik tersebut juga memperlihatkan data bahwa wilayah di luar Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit. Alhasil, sedikitnya jumlah dapur MBG di luar Jawa (dibandingkan Pulau Jawa) dapat dianggap ’wajar’ demi efektivitas program.
Meski demikian, kehadiran dapur MBG semestinya turut mempertimbangkan besaran jumlah penerima manfaat di suatu daerah. Beban layanan yang terlalu besar pada sejumlah SPPG berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan ke penerima manfaat.
Karena itu, perbandingan antara penerima manfaat dan jumlah SPPG dapat menjadi indikator awal untuk menilai kesiapan infrastruktur pelaksanaan MBG dalam mendukung pencapaian target program.
Read more: Mengurai berbagai ‘klaim surga’ pemerintah dalam MBG
SPPG di luar Jawa perlu ditambah
Persebaran dan beban layanan dapur MBG menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyaluran manfaat. Sebagai kelompok penerima manfaat langsung dari program, jumlah pelajar menggambarkan jumlah porsi yang harus didistribusikan oleh SPPG setiap harinya.
BGN menetapkan satu dapur MBG melayani maksimal 3 ribu porsi per hari guna menjamin kualitas gizi dan ketepatan waktu distribusi. Mempertimbangkan batasan tersebut, kami kemudian mencoba melakukan perbandingan antara jumlah SPPG dan jumlah pelajar di Indonesia.
Hasilnya, berdasarkan Gambar 4, kami menemukan bahwa ada indikasi kesenjangan akses. Meski secara rata-rata nasional angka layanan harian MBG masih berada di bawah 3 ribu porsi per SPPG, terdapat 15 provinsi yang berpotensi melayani lebih dari 3.000 porsi. Potensi tersebut mengambil asumsi jika jumlah SPPG tidak ditambah.
Artinya, jumlah pelajar yang tidak bisa menerima manfaat program ini cukup besar, misalnya di Papua Pegunungan (19.278 porsi), Papua Selatan (10.541 porsi), dan Papua Tengah (7.751 porsi).
Kesenjangan akses semakin tampak ketika kita membedah data hingga tingkat kabupaten/kota pada Gambar 5. Grafik ini membandingkan jumlah SPPG dengan jumlah siswa untuk memetakan potensi layanan harian di setiap wilayah.
Tampak kontras yang signifikan antara Pulau Jawa dan pulau selain Jawa pada grafik tersebut. Hampir seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa sudah memiliki jumlah unit SPPG yang cukup untuk melayani kebutuhan para pelajar.
Sebaliknya, wilayah Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Nusra), Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku-Papua menunjukkan kondisi yang lebih kritis. SPPG di daerah ini, masih berpotensi melayani 3 ribu porsi MBG per hari.
Tingginya beban operasional SPPG di luar Pulau Jawa mengindikasikan bahwa jumlah SPPG di wilayah tersebut masih terlalu sedikit. Ini membatasi akses pelajar di luar Pulau Jawa untuk memperoleh manfaat program.
Hasil analisis ini tentunya masih membuka ruang untuk penelitian lanjutan. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji lebih lanjut adalah kondisi saat ini terkait rata-rata jarak maupun waktu tempuh antara unit SPPG dan sekolah penerima manfaat.
Temuan dari analisis kami dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam merumuskan rekomendasi lokasi pembangunan SPPG di masa mendatang, menghasilkan penempatan unit layanan yang jauh lebih efektif dan tepat sasaran.
Read more: Pengangkatan pegawai MBG jadi ASN bukti negara tak adil terhadap guru dan tenaga kesehatan
Comments are closed.