Pernyataan Saiful Mujani sebagaimana diberitakan Tempo pada 8 April 2026, yang menilai kemenangan Prabowo Subianto sebagai tidak demokratis dan bahkan mendorong opsi people power, patut kita tempatkan secara jernih dalam kerangka etika demokrasi dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi arah dan cara menyampaikannya harus tetap berada dalam koridor konstitusi serta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah keniscayaan. Namun, delegitimasi total terhadap hasil pemilu tanpa basis yang kokoh justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem itu sendiri. Jika setiap ketidakpuasan politik direspons dengan penolakan terhadap legitimasi kekuasaan, maka demokrasi akan berubah menjadi arena ketidakstabilan yang terus-menerus. Kritik seharusnya memperbaiki, bukan meruntuhkan fondasi yang telah disepakati bersama.
Lebih jauh, ajakan people power sebagai jalan alternatif harus dibaca dengan kehati-hatian yang serius. Sejarah memang mencatat momentum 1966 dan 1998 sebagai titik balik bangsa. Namun, keduanya lahir dari krisis multidimensi yang luar biasa. Menghadirkan kembali narasi tersebut tanpa konteks yang sepadan berisiko menimbulkan disorientasi publik. Kita tidak boleh tergoda untuk menyederhanakan sejarah demi kepentingan retoris sesaat.
Di sinilah kita perlu jujur: people power bukan sekadar konsep politik, tetapi sebuah peristiwa sosial yang memiliki biaya sangat mahal. Ketika stabilitas terguncang, yang pertama kali merasakan dampaknya bukanlah elite politik, melainkan rakyat kecil. Pedagang kehilangan pembeli, buruh kehilangan penghasilan, keamanan menjadi rapuh, dan rasa takut menyebar di ruang-ruang publik. Dalam banyak kasus, korban jiwa justru lahir dari situasi yang tidak terkendali. Maka, setiap seruan menuju mobilisasi massa harus ditimbang bukan hanya dari sisi idealisme, tetapi juga dari potensi mudarat yang ditimbulkannya.
Dalam khazanah ulama Ahlussunnah, terdapat ungkapan yang sarat hikmah: Sulṭān ẓalūm khayrun min fitnatin tadūm. “Pemimpin yang zalim lebih baik daripada kekacauan yang berkepanjangan.”
Ungkapan ini bukan pembenaran terhadap kezaliman, melainkan peringatan bahwa keruntuhan tatanan sosial dapat melahirkan kerusakan yang jauh lebih luas. Dalam kaidah fiqh dikenal prinsip dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih—mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Artinya, menjaga stabilitas adalah kebutuhan dasar, meskipun tetap harus diiringi dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan.
Namun, di titik ini pula kita harus bersikap adil. Stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup kritik. Sebab stabilitas tanpa keadilan hanya akan melahirkan akumulasi kekecewaan yang pada akhirnya meledak menjadi krisis yang lebih besar. Maka, ungkapan ulama tersebut justru mengandung pesan ganda: peringatan bagi rakyat agar tidak gegabah dalam menciptakan kekacauan, dan peringatan bagi penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, nasihat ini disampaikan dengan penuh hormat. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari kemampuan mengendalikan keadaan, tetapi juga dari kesediaan untuk mendengar. Kritik, bahkan yang terasa tajam, sering kali mengandung serpihan kebenaran yang tidak boleh diabaikan. Seorang pemimpin yang besar adalah mereka yang mampu membedakan antara kritik yang membangun dan serangan yang merusak—lalu mengambil hikmah dari keduanya.
Kepemimpinan yang presidensial menuntut sikap inklusif, bukan defensif. Mendengar bukan berarti tunduk, tetapi menunjukkan kematangan. Dalam konteks ini, membuka ruang dialog, memperkuat transparansi, dan memastikan kebijakan berpihak pada keadilan sosial adalah langkah konkret untuk merawat legitimasi. Sebab legitimasi tidak hanya diperoleh dari pemilu, tetapi juga dari kepercayaan yang terus dijaga.
Di sisi lain, para pengkritik, termasuk kalangan intelektual, memiliki tanggung jawab moral yang tidak ringan. Kritik yang tajam harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menawarkan jalan keluar. Mengajak publik pada mobilisasi di luar jalur konstitusi tanpa urgensi yang jelas bukan hanya berisiko, tetapi juga dapat memperkeruh keadaan. Demokrasi menyediakan mekanisme koreksi: parlemen, pemilu, kebebasan pers, dan ruang sipil. Selama itu masih berfungsi, maka itulah jalan yang harus diutamakan.
Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdas, tetapi sering kali kekurangan kebijaksanaan dalam mengelola perbedaan. Di tengah polarisasi yang mudah tersulut, kita membutuhkan kedewasaan kolektif: bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan, dan tidak semua yang benar menurut kita harus dipaksakan dengan cara yang berisiko bagi banyak orang.
Pada akhirnya, kita berharap agar negeri ini tidak terjebak pada dua kutub ekstrem: kekuasaan yang menutup telinga dan oposisi yang kehilangan kehati-hatian. Jalan tengah yang diajarkan oleh tradisi keilmuan Islam adalah menjaga keseimbangan antara amar ma’ruf dan mencegah kemudaratan. Kritik tetap berjalan, tetapi stabilitas tetap dijaga.
Semoga Presiden diberi keluasan dada untuk mendengar, kejernihan akal untuk menimbang, dan keberanian moral untuk memperbaiki. Dan semoga para pengkritik diberi kebijaksanaan untuk tetap berada dalam koridor etika dan konstitusi. Sebab pada akhirnya, yang akan dikenang oleh sejarah bukanlah siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling mampu menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab.
Comments are closed.