Aroma asin laut bercampur wangi khas getah nipah dan substrat lumpur menguar tajam di sepanjang pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Di hamparan ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami dari hempasan abrasi Selat Melaka ini, kehidupan puluhan ribu warga desa bergantung sepenuhnya pada kemurahan alam. Namun, menjaga kelestarian bentang alam hijau ini bukanlah perkara mudah di tengah desakan kebutuhan ekonomi keluarga yang kian menghimpit.
Menjawab tantangan tersebut, tatanan baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat mulai berakar kuat. Pada 6–7 Juli 2026, suasana hangat menyelimuti prosesi serah terima bantuan alat dan modal usaha bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di lima desa pesisir Indragiri Hilir. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola Hutan Desa yang berkelanjutan sekaligus menyokong kemandirian ekonomi warga lokal.
Geliat Ekonomi Pesisir di Lima Desa
Pemberian bantuan alat dan modal usaha oleh Belantara Foundation ini tidak datang begitu saja secara top-down. Sebaliknya, intervensi ini lahir dari hasil asesmen mendalam terkait potensi aktivitas ekonomi lokal yang dirancang sesuai karakteristik ekosistem mangrove di masing-masing wilayah.
Di Desa Sungai Bela, bantuan difokuskan untuk memperkuat KUPS Pakan Makmur yang memproduksi kerupuk udang—salah satu komoditas tangkapan andalan nelayan setempat. Sementara di Desa Panglima Raja, KUPS Bina Keluarga mendapat suntikan sarana produksi untuk mengembangkan olahan khas kerupuk amplang.
Tidak hanya olahan konsumsi, diversifikasi usaha juga merambah sektor budi daya dan pemanfaatan tumbuhan pesisir. Di Desa Concong Dalam dan Desa Concong Tengah, KUPS Kepiting Alam Berkah serta KUPS Kepiting Lestari menerima dukungan modal untuk intensifikasi budi daya kepiting (ketam) bakau. Di sisi lain, KUPS Nipah Pesisir di Desa Kampung Baru memanfaatkan melimpahnya pohon nipah untuk mengolah produk pucuk dan lidi nipah bernilai jual tinggi.
“Melalui dukungan Belantara, kami berharap dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan juga para anggota KUPS. Pendampingan ini bukan hanya memberikan penguatan kelompok ibu-ibu, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan usaha yang lestari,” ujar Ibu Yusnizar, Ketua KUPS Bina Keluarga Desa Panglima Raja, yang diamini oleh Ibu Zuraida dari KUPS Nipah Pesisir Desa Kampung Baru.
Tiga Tahun Merajut Tata Kelola Hutan Desa
Dukungan ekonomi kelompok usaha hanyalah salah satu muara dari perajutan panjang pengelolaan perhutanan sosial yang digagas sejak 2023. Selama tiga tahun terakhir, Belantara Foundation memfasilitasi pendampingan intensif bagi masyarakat pesisir Indragiri Hilir dalam mengamankan hak kelola kawasan hutan mereka.
Hasilnya tak main-main. Belantara berhasil mengawal proses pengusulan hingga diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Hutan Desa di enam desa—yakni Desa Concong Dalam, Desa Panglima Raja, Desa Kuala Gaung, Desa Kampung Baru, Desa Concong Tengah, dan Desa Sungai Bela—dengan total kawasan terlindungi mencapai 10.087 hektar. Saat ini, pendampingan serupa juga sedang berjalan untuk perluasan kawasan Hutan Desa baru di Desa Sungai Bela.
Tak berhenti pada legalitas di atas kertas, kelembagaan lokal turut dibangun. Enam Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) telah dibentuk dengan melibatkan 124 warga, disertai pembentukan enam KUPS yang menaungi 74 anggota masyarakat. Data dasar terkait biodiversitas, kondisi sosial, serta baseline ekonomi pun telah berhasil dikumpulkan sebagai rujukan pengelolaan jangka panjang.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, menekankan bahwa skema ini didesain agar masyarakat pada akhirnya berdaya secara mandiri dalam merawat bentang alamnya. Pengelolaan hutan desa yang baik secara langsung menekan laju deforestasi, memulihkan kawasan mangrove yang terdegradasi, serta meningkatkan daya dukung jasa ekosistem.
“Saat ini, program pengelolaan hutan desa berkelanjutan berfokus untuk mendukung target SDGs ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDGs ke-15 (Ekosistem Daratan), serta SDGs ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Kami terus mengajak pemerintah, sektor swasta, dan media untuk bahu-membahu berkontribusi memperkuat perhutanan sosial serta mendukung agenda FOLU Net Sink 2030,” tandas Dolly.
Menempatkan Desa sebagai Aktor Utama
Keberhasilan perhutanan sosial di Indragiri Hilir tidak lepas dari kolaborasi multi-pihak yang solid. Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Syamsi Mahdi, menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menjaga keutuhan kawasan hutan yang sangat luas.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong sinergi antara pelestarian kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan. Pengelolaan hutan yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat desa, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Pendampingan ini menempatkan warga pesisir sebagai pelaku utama pembangunan,” ujar Syamsi.
Apresiasi senada mengalir dari para kepala desa. Kepala Desa Concong Tengah, M. Asikin, S.Sos., dan Kepala Desa Sungai Bela, Erwandi, S.H., menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan fungsi ekologis bentang alam mangrove agar memberi manfaat jangka panjang. Sementara itu, Kepala Desa Panglima Raja, H. Haliar, menaruh harapan besar agar pendampingan ini juga memicu pengembangan potensi wisata ekologi (ekowisata) mangrove di wilayahnya.
Di tengah perubahan iklim global yang kian nyata, pengalaman dari pesisir Indragiri Hilir membuktikan satu hal: ketika hak kelola hutan diserahkan kepada masyarakat dengan pendampingan dan dukungan ekonomi yang tepat, kelestarian alam dan kesejahteraan warga dapat berjalan beriringan.
Comments are closed.