KABARBURSA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking membahas berbagai hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurut Purbaya, ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah mempercepat penyelesaian kendala investasi melalui mekanisme yang cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, pentingnya menjaga iklim usaha yang sehat sebagai fondasi percepatan investasi dan aktivitas ekonomi nasional.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujar Purbaya.
Proyek LNG Abadi Masela yang dikelola INPEX Corporation merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Sejak 1998, INPEX memegang hak pengelolaan Blok Masela di Maluku.
Proyek ini ditaksir memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, serta menghasilkan kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek sekaligus sejumlah kebutuhan dukungan pemerintah.
Beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian antara lain penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta upaya menekan biaya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI).
Tahap EPCI ditargetkan mulai pada awal 2027 dan menjadi komponen utama dalam nilai investasi proyek.
Proyek ini juga mencatat kemajuan penting dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan dokumen AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Namun demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu penanganan terkoordinasi.
Di antaranya adalah peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang adil untuk menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, pengamanan area fasilitas kelautan serta kepastian pemanfaatannya, termasuk untuk implementasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), juga menjadi perhatian dalam mendukung transisi energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Kemenkeu bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan hambatan proyek dapat segera diurai.
Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan perizinan, fasilitasi koordinasi, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Secara lebih luas, kanal debottlenecking yang dikelola pemerintah telah menerima 92 aduan hingga 24 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti.
Aduan mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, hingga klasifikasi HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menekankan bahwa forum debottlenecking menyelesaikan hambatan administratif dan menjaga kepercayaan dunia usaha.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.
Dengan percepatan penyelesaian hambatan PSN seperti LNG Abadi Masela, pemerintah berharap investasi strategis dapat segera terealisasi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. (*)
Reporter: Nur Nadiyah
Comments are closed.