Banda Aceh, NU Online
Dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus menguat dari kalangan ulama dan organisasi keagamaan. Program unggulan Pemerintah Aceh ini dinilai sebagai bagian dari upaya menghadirkan kemaslahatan umat, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh 2026 yang berlangsung di Aceh Besar, Selasa lalu. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menegaskan bahwa JKA merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Program JKA adalah komitmen pemerintah agar seluruh masyarakat Aceh mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Karena itu, peran ulama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan administratif, tetapi juga bimbingan moral dan keagamaan. Ulama, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai penyejuk sekaligus pemersatu dalam kehidupan sosial.
Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali atau Abu Sibreh, menyampaikan bahwa program JKA selaras dengan prinsip syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs). Ia menilai upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
“Menjaga kesehatan adalah bagian dari menjaga kehidupan. Program seperti JKA harus kita dukung bersama agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Ia juga mendorong para ulama untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, sekaligus menjaga pola hidup sehat sebagai bagian dari ajaran Islam.
Sementara itu, PWNU Aceh melalui Wakil Ketua Tgk Iskandar Zulkarnaen menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program JKA.
“PWNU Aceh mendukung penuh program JKA sebagai bentuk pelayanan kepada umat. Sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat dapat berjalan dengan baik di lapangan. Dengan jaringan yang luas hingga tingkat gampong, NU siap berperan aktif dalam sosialisasi dan penguatan pemahaman masyarakat terkait program JKA.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
“Jika semua pihak bergerak bersama, maka JKA bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan kolektif dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat,” tambahnya.
Sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat implementasi JKA secara menyeluruh di Aceh. Dengan dukungan yang solid, program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam pelayanan publik.
Melalui momentum Rakor MPU se-Aceh tersebut, komitmen bersama untuk mendukung program JKA semakin diperkuat. Ulama Aceh diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam membimbing umat, sekaligus mengawal kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Comments are closed.