Realisasi Janji Kampanye: Pakar Desak Pemerintah Prioritaskan Subsidi Transportasi Publik

1 April 2026 19.17 WIB • 2 menit

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait transportasi publik. Dia menyinggung janji pada kampanye mengenai angkutan di kota-kota besar yang perlu subsidi 100 persen dan Angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi.

Menurut data Kementerian ESDM tahun 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52 persen atau setara 276,6 juta barel. Posisi ini diikuti oleh sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel (34 persen), sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel (8 persen), serta sektor penerbangan (aviasi) sebanyak 31,9 juta barel (6 persen) dari total konsumsi nasional.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sebanyak 93 persen BBM subsidi dinaimati kendaraan pribadi dengan komposisi 43 persen sepeda motor dan 50 persen mobil. Sementara untuk truk 4 persen dan angkutan umum 3 persen.

“Transportasi umum seringkali dianggap sebagai indikator kemajuan kota. Namun di tingkat daerah, kehadirannya adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” jelasnya kepada Good News From Indonesia, Selasa (31/3).

“Saat ini, meredupnya eksistensi transportasi umum bukan hanya masalah mobilitas, melainkan sebuah alarm peringatan bagi munculnya krisis pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan generasi masa depan,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Berada di titik nadir

Djoko Setijowarno mengungkapkan kondisi angkutan umum di daerah kini berada di titik nadir. Hanya tersisa sekitar 5 persen angkutan pedesaan yang masih beroperasi aktif di seluruh Indonesia.

Ironisnya, di tengah hilangnya layanan transportasi publik di berbagai kota, komitmen serius dari para kepala daerah seolah absen. Alih-alih memprioritaskan ‘mobil rakyat’ yang jelas manfaatnya bagi mobilitas warga, kebijakan justru sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran miliaran rupiah.

“Transportasi umum seakan-akan hanya diingat sebagai simbol kerakyatan saat pendaftaran ke KPUD, namun segera terlupakan setelah kursi kekuasaan diraih,” ucapnya.

Dirinya mencatat hingga saat ini, baru sekitar 8 persen atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema Buy The Service (BTS), langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Meredupnya eksistensi transportasi umum di daerah, bukan sekadar hilangnya deretan kendaraan di jalanan, melainkan awal dari efek domino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Fenomena ini menciptakan lubang aksesibilitas yang memukul warga di pelosok desa hingga pinggiran kota secara mendalam,” ucapnya.

Dorongan untuk Elektrifikasi

Djoko mengungkapkan ada langkah yang lebih bijak adalah memprioritaskan elektrifikasi transportasi umum di seluruh lini yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman). Dengan demikian, transisi energi tidak hanya menjadi jargon teknologi, tetapi menjadi instrumen pemerataan mobilitas yang inklusif.

“Tanpa aksesibilitas yang terjangkau, mimpi untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mencetak generasi emas akan terus terhambat oleh beban biaya hidup dan hilangnya peluang bagi masyarakat di pelosok negeri,” paparnya.

Sebagaimana pemerintah telah menerbitkan Inpres Jalan Daerah untuk mengatasi infrastruktur yang rusak dan Inpres Irigasi demi ketahanan pangan, maka sudah saatnya Inpres Transportasi Umum diterbitkan menuju Indonesia Emas 2045.

Instrumen ini krusial untuk membangkitkan kembali urat nadi mobilitas warga dan memastikan ketersediaan layanan transportasi umum yang aman serta terjangkau di seluruh pelosok negeri.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News