Transisi energi global menuju target dekarbonisasi total kerap digadang-gadang sebagai solusi penyelamat krisis iklim. Di balik narasi hijau itu, permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, nikel, tembaga, dan kobalt menciptakan banyak masalah di lapangan dan mengancam target pembatasan suhu global 1,5 derajat Celcius sesuai Kesepakatan Paris. “Jadi, transisi energi dalam implementasinya ternyata tidak benar-benar mentransmisikan energi,” kata Astuti N. Kilwauw, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara dalam peluncuran riset kolaborasi Greenpeace dengan Universitas Teknologi Sydney, Jakarta, Mei lalu. Di sektor nikel misal, menjadi primadona global untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel global melonjak signifikan. Dalam enam tahun ini, pada 2020, produksi nikel global 2,50 juta ton, meningkat menjadi 3,90 juta ton pada 2025. Kelompok Studi Nikel Internasional International Nickel Study Group (INSG) memperkirakan, produksi meningkat jadi 4,08 juta ton di 2026. Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global dengan cadangan bijih nikel mencapai 5,9 miliar ton dan logam nikel 62 juta ton, terbesar di dunia. Deposit nikel Indonesia terkonsentrasi di Maluku dan Sulawesi. Narasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dalam hilirisasi nikel tak sejalan dengan kenyataan. Alih-alih menjaga bumi dari krisis iklim, pertambangan dan industri nikel justru menyebabkan deforestasi, merusak biodiversitas, memicu bencana ekologis, merampas ruang hidup masyarakat hingga menciptakan kemiskinan struktural. Satu contoh masyarakat Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Tambang dan kawasan industri nikel Harita di pulau ini membuat masyarakat harus hidup dalam jurang ekonomi. Hutan sagu yang menjadi lumbung pangan mereka tergusur sampai laut tercemar…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.