Jakarta, NU Online
Besarnya subsidi dan kompensasi energi yang telah mencapai sekitar Rp233 triliun dalam setengah tahun menunjukkan tekanan serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pengurangan subsidi tidak cukup dilakukan dengan memangkas anggaran.
Eksekutif Sustain, Tata Mustasya menilai pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
Menurut Tata, Indonesia telah menghadapi persoalan subsidi energi selama sekitar 44 tahun. Tekanan yang berulang berasal dari kenaikan harga energi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan kebutuhan energi. Kondisi tersebut membuat pemerintah terus dihadapkan pada pilihan menaikkan harga energi atau menambah subsidi dalam APBN.
“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” ujarnya dalam Diskusi Publik: Subsidi Energi, Untuk Siapa? yang digelar secara daring, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai kebijakan subsidi langsung perlu mempertimbangkan kelompok desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah. Kelompok ini menghadapi kenaikan biaya hidup dan rentan turun ke desil 1-4.
“Pemerintah juga dapat memberikan subsidi penuh untuk pemasangan PLTS atap untuk warga desil 5 dan 6 yang akan menghemat subsidi energi sekaligus memperbaiki kesejahteraan,” katanya.
Tata menegaskan tantangan pemerintah bukan sekadar menghapus subsidi, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi secara struktural.
“Perluasan penggunaan PLTS atap, termasuk pada kelompok pelanggan R2 dan R3, dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kebutuhan energi konvensional dan beban subsidi dalam jangka panjang,” katanya.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga perlu mendorong elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga sehingga penggunaan BBM dan LPG beralih ke listrik.
“Di sektor kelistrikan, percepatan energi terbarukan, terutama sebagai bagian dari ambisi 100 GW energi surya, harus diwujudkan untuk keluar dari kerentanan energi yang sudah terjadi puluhan tahun,” tegas Tata.
Tata mengingatkan, setiap kebijakan energi harus diuji melalui berbagai skenario karena dampaknya lintas sektor. Kebijakan B50, misalnya, berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan menghasilkan penghematan, tetapi juga berisiko terhadap sektor lain, termasuk potensi kenaikan harga minyak goreng.
Ia mendorong pemerintah menerapkan smooth transition, memperkuat regulasi energi terbarukan, menjaga keseimbangan bauran energi, menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Pemerintah juga perlu melihat pengembangan energi terbarukan bukan hanya sebagai agenda iklim, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi fosil dan menciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya.
Comments are closed.