Jakarta, NU Online
Presiden Amerika Serikat Donald J Trump mengumumkan bahwa Organisasi internasional Dewan Perdamaian (Board of Peace) resmi menyepakati perjanjian pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.
“Hari ini, Dewan Perdamaian (Board of Peace) mencapai kesepakatan bersenjata untuk pelucutan senjata total (COMPLETE DISARMAMENT) Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lainnya di Gaza,” tulisnya melalui akun Instagram resmi Gedung Putih, dikutip NU Online pada Jumat (31/7/2026).
Trump mengklaim kesepakatan bagian dari Trump 20-Point Plan ini sebagai langkah monumental menuju perdamaian abadi dan langkah krusial pemerintahan baru Palestina.
“Ini adalah langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang abadi. Kesepakatan ini merupakan langkah krusial agar Gaza akhirnya dapat diperintah oleh pemerintahan baru Palestina,” ujarnya.
Trump mengatakan bahwa penarikan pasukan Israel dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force) bersama kepolisian baru Palestina akan dilakukan secara bertahap seiring berjalannya proses pelucutan senjata.
“Kesepakatan akan dilaksanakan dalam fase-fase yang terstruktur dengan cermat. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan menarik diri, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan pasukan polisi Palestina yang baru untuk bertanggung jawab atas keamanan Gaza bagi penduduknya dan negara-negara tetangganya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi peran Mesir, Qatar, dan Turki sebagai mediator, serta menegaskan komitmen AS untuk mengawal ketat kesepakatan tersebut agar ancaman keamanan dari Gaza tidak terulang.
“Ancaman yang muncul dari Gaza pada tanggal 7 Oktober tidak akan dibiarkan bangkit kembali! Di bawah kesepakatan ini, Gaza akhirnya akan berada di tangan pemerintahan baru Palestina yang melayani rakyatnya,” tegasnya.
Menanggapi klaim tersebut, pihak Hamas menegaskan tidak akan melucuti senjata mereka sebelum seluruh militer Israel ditarik dari Jalur Gaza.
Anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, menyatakan bahwa proses pelucutan senjata hanya bisa dilakukan jika seluruh kewajiban Israel dalam kesepakatan dipenuhi terlebih dahulu.
“Hamas tidak akan memulai proses pelucutan senjata sebelum pasukan Israel ditarik sepenuhnya dari Jalur Gaza dan seluruh kewajiban Israel dipenuhi,” ujarnya dikutip dari Anadolu Ajansi, Jumat (31/7/2026).
Hamad menggambarkan proses perundingan yang berlangsung sangat berat dan sulit. Meski demikian, pihak Hamas berkomitmen tetap mengawal negosiasi demi mengamankan hak-hak dasar rakyat Palestina. Di sisi lain, Hamad juga mengapresiasi kerja keras Mesir, Qatar, dan Turki yang terus memfasilitasi proses mediasi demi tercapainya hasil terbaik.
Melansir Al Jazeera, pihak Hamas telah menyetujui perihal kesepakatan pelucutan sencata. Namun Ghazi Hamad, anggota delegasi perundingan Hamas, mengatakan bahwa implementasi perjanjian oleh kelompok tersebut akan bergantung pada pemenuhan komitmen Israel.
“Yakni Israel tidak ikut campur dalam masalah perlucutan senjata ini. Dan komite nasional adalah pihak yang akan melaksanakan tugas ini,” ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (31/7/2026).
Sejak gencatan senjata yang dimediasi AS berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan Israel masih menewaskan sedikitnya 1.100 warga Palestina. Selain itu, Israel juga membatasi bantuan kemanusiaan dan bahkan memperluas “Garis Kuning” di Gaza. Hal tersebut dinilai para ahli bahwa Israel juga masih berpotensi melanggar kesepakatan damai 20 poin Trump.
Comments are closed.