20 Mei yang Terlalu Rapi

Setiap 20 Mei, kita seperti memasuki ruangan yang sudah ditata. Kursi tersusun lurus. Bendera berdiri di depan. Pidato dibacakan dengan suara resmi. Anak-anak sekolah diminta mengingat Budi Utomo. Pegawai kantor diminta menghayati arti kebangkitan. Di media sosial, lema “bangkit” muncul bersama poster, kutipan, dan foto pahlawan. Semua tampak pantas. Semua tampak tertib. Justru di situlah masalahnya.

Sejarah kebangkitan nasional sering kita ceritakan terlalu bersih. Ia kehilangan suara orang biasa. Ia kehilangan konflik. Ia kehilangan pasar, surat kabar, rapat umum, buruh, pedagang, santri, priyayi, dan kaum muda yang saling berebut jalan. Kita membuat 20 Mei seolah-olah menjadi hari ketika seluruh bangsa tiba-tiba bangun dengan kesadaran yang sama. Padahal bangsa tidak pernah lahir semudah itu.

Budi Utomo memang penting. Tidak perlu mengecilkannya. Organisasi itu lahir pada Mei 1908 setelah Wahidin Soedirohoesodo bertemu para mahasiswa STOVIA. Dari pertemuan itu muncul gagasan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Jawa. Akan tetapi, Budi Utomo bukan ledakan kesadaran seluruh rakyat Hindia Belanda. Ia lahir dari dunia yang parokial, yaitu kaum terdidik Jawa, terutama priyayi dan calon pegawai kolonial. Ricklefs mencatat bahwa Budi Utomo bergerak terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, serta tidak memiliki basis massa yang kuat di kalangan bawah (Ricklefs, 2008, hlm. 202).

Ini bukan cela. Ini konteks. Tanpa konteks, sejarah berubah menjadi slogan.

Budi Utomo dan Batas Kaum Terdidik

Pada Juli 1908, Budi Utomo memiliki sekitar 650 anggota. Pada akhir 1909, jumlah itu naik menjadi sekitar 10.000 orang (Ricklefs, 2008, hlm. 202). Angka ini cukup besar untuk ukuran organisasi modern awal abad ke-20. Namun, angka itu juga menunjukkan sesuatu yang perlu kita pahami dengan hati-hati. Budi Utomo belum menjadi gerakan rakyat yang menyentuh petani, buruh, pedagang kecil, dan masyarakat desa secara luas.

Budi Utomo lebih tepat dibaca sebagai tanda awal munculnya kesadaran baru di kalangan elite terdidik. Mereka belajar di sekolah kolonial. Mereka membaca dunia dengan bahasa baru. Mereka mulai bertanya mengapa masyarakat pribumi tertinggal. Mereka mulai memikirkan kemajuan. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dapat memperbaiki martabat.

Tetapi pendidikan kolonial mengandung ironi. Pemerintah Belanda tidak membuka sekolah untuk membebaskan rakyat jajahan. Mereka membutuhkan tenaga administratif, tenaga kesehatan, guru, dan pegawai yang dapat menopang mesin kolonial. Walakin, sekolah yang sama menghasilkan orang-orang yang mulai melihat cacat kekuasaan kolonial. Kolonialisme menyediakan alat, lalu sebagian pribumi memakai alat itu untuk menanyakan kembali hak mereka sebagai manusia.

Di titik ini, kita menemukan pelajaran yang masih terasa hari ini. Pendidikan dapat menjadi pintu kebangkitan. Tetapi pendidikan juga bisa menciptakan jarak. Kaum terdidik bisa merasa sudah mewakili rakyat, padahal mereka tidak selalu hidup bersama rakyat. Mereka bisa berbicara tentang kemajuan, tetapi tidak selalu memahami harga beras, upah buruh, utang pedagang kecil, atau kecemasan keluarga miskin.

Oleh sebab itu, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi perayaan pendidikan. Ia perlu menjadi pemeriksaan atas tujuan pendidikan. Apakah sekolah dan kampus membuat manusia lebih dekat kepada masalah masyarakat, atau hanya menaikkan status pribadi?

Sarekat Islam dan Rakyat yang Mulai Bergerak

Jika Budi Utomo memperlihatkan bangkitnya kaum terdidik, Sarekat Islam memperlihatkan bangkitnya massa. Di sini kisah kebangkitan menjadi lebih ramai dan lebih dekat dengan rakyat.

Sarekat Islam tidak lahir dari ruang kelas elite saja. Ia tumbuh dari dunia pedagang batik, persaingan ekonomi, jaringan kota, dan kebutuhan untuk melindungi diri. Di Surakarta, gerakan ini berkaitan dengan Rekso Roemekso, perkumpulan ronda yang dekat dengan Haji Samanhoedi dan lingkungan pedagang batik Laweyan. Shiraishi mencatat bahwa organisasi ini berkembang dari kebutuhan lokal untuk menjaga keamanan dan mencari bentuk perkumpulan yang diakui oleh pemerintah kolonial (Shiraishi, 1990, hlm. 41).

Dari sini kita bisa melihat perbedaan penting. Budi Utomo memulai percakapan tentang kemajuan dari ruang pendidikan. Sarekat Islam membawa percakapan itu ke pasar, kampung, masjid, percetakan, dan rapat umum. Ia memakai bahasa yang dipahami banyak orang. Ia menghubungkan agama, harga diri, ekonomi, dan perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial.

Pramoedya Ananta Toer mencatat bahwa Tirtoadisurjo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia pada 1909 dan Bogor pada 1910. Tahun 1911, ia mendorong Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Setelah H. O. S. Tjokroaminoto tampil, organisasi itu berubah menjadi Sarekat Islam pada 1912 (Toer, 2003).

Di tangan Sarekat Islam, kebangkitan tidak lagi hanya milik kaum sekolah. Orang-orang biasa ikut melihat diri mereka sebagai bagian dari perubahan. Mereka menghadiri rapat. Mereka membaca surat kabar. Mereka membayar iuran. Mereka mendengar pidato. Mereka mulai percaya bahwa hidup mereka bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari persoalan kekuasaan.

Mengapa negara lebih sering menonjolkan Budi Utomo daripada Sarekat Islam? Jawabannya mungkin semenjana. Budi Utomo lebih mudah dirapikan. Ia terlihat sopan, kultural, dan tidak terlalu mengganggu. Sarekat Islam lebih silang selimpat dikendalikan dalam ingatan resmi. Ia besar, ingar-bingar, populis, dan politis. Ia membawa suara rakyat yang tidak selalu halus. Namun, justru di sana denyut kebangkitan terasa lebih kuat.

Pergerakan Bukan Barisan Upacara

Kita sering membayangkan kebangkitan nasional sebagai garis lurus. Dari Budi Utomo ke Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda ke Proklamasi. Cerita seperti itu mudah diajarkan. Tetapi sejarah yang mudah diajarkan tidak selalu cukup jujur.

Awal abad ke-20 adalah masa yang penuh gerak. Banyak organisasi muncul. Banyak gagasan bertarung. Ada priyayi yang ingin memperbaiki martabat Jawa. Ada santri modernis yang membawa pembaruan Islam. Ada pedagang yang melawan ketimpangan ekonomi. Ada jurnalis yang menyerang kolonialisme lewat tulisan. Ada buruh yang mulai berbicara tentang upah. Ada kaum kiri yang membawa kritik terhadap kapitalisme.

Shiraishi menyebut masa itu sebagai pergerakan. Ia menjelaskan bahwa gerakan rakyat muncul melalui surat kabar, rapat, serikat buruh, pemogokan, organisasi, partai, novel, lagu, teater, dan pemberontakan. Orang pribumi mulai bergerak, menggerakkan pikiran, dan menghadapi dunia kolonial yang mereka rasakan sedang berubah (Shiraishi, 1990, hlm. xi).

Kata “bergerak” penting. Ia menunjukkan bahwa kebangkitan bukan hanya kesadaran dalam kepala. Ia membutuhkan bentuk. Orang harus berkumpul. Orang harus menulis. Orang harus bicara. Orang harus membangun jaringan. Orang harus mengubah rasa tidak puas menjadi sepak terjang.

Rianne Subijanto membaca pergerakan merah 1920-an sebagai peristiwa komunikasi. Gerakan itu memakai surat kabar, rapat umum, lagu, slogan, dan jaringan modern untuk membangun perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Teknologi komunikasi yang semula tumbuh dalam dunia kolonial dipakai kembali oleh rakyat sebagai alat perjuangan (Subijanto, 2025, hlm. 1-2).

Pelajaran ini penting untuk zaman kiwari. Kita hidup dalam banjir informasi, tetapi tidak semua informasi melahirkan kesadaran. Media sosial bisa membuat orang cepat marah, tetapi juga cepat lupa. Kebangkitan membutuhkan lebih dari amuk. Ia membutuhkan organisasi, bahasa yang jelas, data yang kuat, jaringan yang rapi, dan tujuan yang dapat dijalankan.

Bangsa Lahir dari Perdebatan

Peringatan resmi sering mengajarkan bahwa kebangkitan nasional adalah kisah persatuan. Itu tidak sepenuhnya salah. Walakin persatuan tidak turun dari langit. Ia lahir dari pertengkaran panjang.

Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Indische Partij, ISDV, PKI, Taman Siswa, dan berbagai organisasi pemuda tidak selalu memiliki arah yang sama. Mereka berbeda dalam soal agama, kelas sosial, strategi, pendidikan, bahasa, dan sikap terhadap pemerintah kolonial. Sebagian ingin bergerak melalui pendidikan. Sebagian memilih mobilisasi massa. Sebagian memakai bahasa Islam. Sebagian memakai bahasa sosialisme. Sebagian menempuh jalan kooperatif. Sebagian memilih perlawanan lebih keras.

Ricklefs menunjukkan bahwa Perang Dunia I mempercepat aktivitas politik di Hindia Belanda. Harga naik, kesejahteraan menurun, hubungan dengan Eropa terganggu, dan tuntutan perwakilan rakyat menguat. Pada masa itu, Budi Utomo tampak terbatas. Sebaliknya, Sarekat Islam makin dipengaruhi arus kiri, terutama setelah Semaun bergabung dengan SI dan ISDV. Cabang SI Semarang bahkan tumbuh hingga sekitar 20.000 anggota pada 1917 (Ricklefs, 2008, hlm. 210).

Bagian ini sering hilang dari pidato 20 Mei. Kita lebih suka mendengar cerita tentang persatuan tinimbang cerita tentang perpecahan. Padahal bangsa ini belajar menjadi bangsa melalui perbedaan yang keras. Tidak ada satu organisasi yang sejak awal memegang seluruh kebenaran. Tidak ada satu kelas sosial yang dapat mengklaim dirinya sebagai wakil sah seluruh rakyat.

Hubungan Islam dan komunisme pada masa pergerakan juga lebih musykil daripada ingatan politik Indonesia hari ini. Lin Hongxuan menunjukkan bahwa ISDV dan Sarekat Islam pernah memiliki hubungan kerja yang memungkinkan keanggotaan ganda. Sebagian anggota SI yang radikal masuk ke orbit gagasan komunis sambil tetap mempertahankan identitas Islam mereka. Dari sana muncul pembedaan antara SI merah dan SI putih (Lin, 2023, pp. 40-41).

Sejarah ini tidak meminta kita mengulang konflik lama. Ia meminta kita berhenti menyederhanakan masa lampau. Bangsa lahir bukan karena semua orang sepakat sejak awal. Bangsa lahir karena banyak kelompok belajar bertengkar, berunding, dan mencari masa depan bersama.

Pers dan Keberanian Memberi Nama

Kebangkitan nasional juga lahir dari dunia pers. Surat kabar membuat orang belajar membaca penderitaan sebagai persoalan bersama. Ketika seseorang membaca berita tentang pajak, kerja paksa, upah rendah, atau penghinaan kolonial, ia mulai memahami bahwa masalahnya tidak berdiri sendiri.

Di sini Tirtoadisurjo penting. Ia mendirikan Soenda Berita pada 1903 dan Medan Prijaji pada 1907. Pada 1910, Medan Prijaji menjadi harian pertama yang berada di bawah kendali pribumi. Tirtoadisurjo adalah tokoh penting dalam sejarah jurnalisme Indonesia.

Pers memberi nama pada ketidakadilan. Ini peran besar yang sering diremehkan. Ketika sesuatu diberi nama, ia lebih mudah dilawan. Selama penderitaan dianggap nasib pribadi, orang akan menanggungnya sendiri. Namun ketika penderitaan dipahami sebagai akibat struktur kolonial, orang mulai mencari kawan.

Di sinilah 20 Mei relevan dengan hari ini. Kita punya lebih banyak media tinimbang generasi awal abad ke-20. Tetapi apakah kita punya keberanian yang sama untuk menamai masalah dengan jelah? Apakah media kita membantu warga memahami sebab, atau hanya memperpanjang gaduh? Apakah ruang digital membuat kita bergerak, atau hanya membuat kita bereaksi?

20 Mei sebagai Cermin

Budi Utomo tetap layak dihormati. Ia membuka salah satu pintu penting dalam sejarah kebangkitan. Tetapi pintu itu bukan satu-satunya. Di luar pintu itu ada Sarekat Islam, pers pribumi, serikat buruh, gerakan Islam modernis, kaum kiri, guru, pedagang, perempuan, pemuda, dan rakyat biasa yang ikut membentuk jalan menuju Indonesia.

Maka pertanyaan 20 Mei tidak seharusnya berhenti pada siapa yang pertama bangkit. Pertanyaan itu terlalu sempit. Pertanyaan yang lebih penting ialah siapa yang belum ikut bangkit hari ini.

Jika pendidikan masih menjauhkan kaum terdidik dari rakyat, kebangkitan belum selesai. Jika politik tetap menjadi urusan elite, kebangkitan belum selesai. Jika media lebih sibuk memanaskan emosi daripada menjelaskan masalah, kebangkitan belum selesai. Jika sejarah hanya menjadi bahan upacara, kebangkitan belum paripurna.

Arkian, kebangkitan yang terlalu rapi memang enak diperingati. Akan tetapi sejarah Indonesia tidak lahir dari kerapian. Ia lahir dari sekolah kolonial yang menghasilkan kritik, dari pedagang batik yang belajar berorganisasi, dari surat kabar yang menamai ketidakadilan, dari rapat umum yang mengumpulkan keberanian, dan dari perdebatan ideologis yang memaksa orang membayangkan masa depan.

20 Mei tidak perlu menjadi museum. Ia lebih berguna sebagai cermin. Di depan cermin itu, kita perlu bertanya pelan-pelan: apakah kita benar-benar sedang bangkit, atau hanya sedang mengulang kisah kebangkitan orang lain?

Muhammad Iqbal
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sejarah FIB Universitas Diponegoro Semarang. Sejarawan UIN Palangka Raya. Editor Buku Penerbit Indie Marjin Kiri.