Suara Imakulata F. Jedia sedikit bergetar ketika disodorkan microphone. Ia berbicara terbata-bata, berusaha mencari dan menemukan kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari moderator.
“Kami bekerja berkelompok, berusaha menanam sayur, pangan lokal, dan melakukan konservasi mata air. Di saat kami melihat debit air berkurang, kami menanam beragam jenis pohon lokal, supaya debit air bertambah,” jelasnya. Meski nampak berhati-hati dalam memilih kata dalam Bahasa Indonesia, ia begitu antusias bercerita tentang apa yang ia lakukan bersama komunitasnya.
Imakulata mewakili Kelompok Tani Mandiri dari Desa Golo Lewe, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam forum nasional Lokal Bertindak, Nasional Berdampak: Kolaborasi untuk Kepemimpinan Perempuan dalam Transisi Energi dan Keadilan Iklim pada Rabu, 4 Februari 2026, di Jakarta.
Forum ini diselenggarakan oleh UN Women, UN environment program (UNEP), Women Research Institute (WRI), dan para mitra konsorsium, dengan dukungan Pemerintah Selandia Baru, Jerman, Swedia, dan Swiss.
Diversifikasi pangan untuk ketahanan iklim
Apa yang dilakukan Imakulata lahir dari kecemasan akan kekeringan yang semakin parah; mengancam varietas lokal dan meningkatkan ketergantungan pangan keluarga pada komoditas komersial seperti beras.
Melalui program EmPower II, WRI mendampingi perempuan-perempuan mitra untuk membangun pemahaman tentang pentingnya diversifikasi pangan lokal dalam konteks krisis iklim.
Kini, dengan berbagai jenis umbi-umbian, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang ditanam di kebun pekarangan, pola konsumsi keluarga mereka lebih beragam. Hasil panen dibawa ke gudang untuk disimpan, dipinjam dan dikembalikan oleh anggota, dan diuji ketahanannya dalam berbagai kondisi iklim yang tidak pasti.
Pengalaman Imakulata dan perempuan Desa Golo Lewe merupakan satu dari sekian banyak kisah perempuan yang menjadi garda terdepan menghadapi krisis iklim. Turut berbagi dalam panel ini adalah Baiq Sri Anom Padma, Ketua Sekolah Rakyat Desa Rarang, Nusa Tenggara Barat.
“Kami kalau kehabisan gas itu harus jalan jauh sekali. (Ini dilakukan) hanya untuk bisa masak di rumah,” tuturnya. Ia menambahkan, saat gas elpiji kerap kali langka di musim tembakau, berjalan kaki sejauh 5 – 6 kilometer perlu ia tempuh untuk memastikan ada makanan di meja makan. Situasi ini menambah beban kerja perawatan yang lebih sering diemban perempuan.
Perempuan terdampak, perempuan bergerak
Meski berperan sebagai penggerak dan garda terdepan, perempuan juga kerap kali menjadi kelompok paling rentan yang menanggung dampak paling berat. Hal ini dipertegas oleh Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia, yang menekankan pentingnya menampakkan posisi perempuan sebagai kelompok rentan, sekaligus sebagai pemilik pengetahuan dalam merekam dampak krisis iklim.
“Dalam berbagai konteks, (perubahan iklim) berwajah perempuan. Perempuan bukan hanya kelompok yang paling terdampak, tapi juga aktor kunci perubahan. Mereka adalah aktor terdepan, pemegang pengetahuan ekologis, dan penjaga keragaman biodiversitas,” pungkasnya dalam pidato pembuka.
Sita Aripurnami, selaku Direktur Eksekutif WRI, menyampaikan bahwa krisis iklim adalah tantangan yang perlu dijawab dengan upaya kolaboratif dalam level ekosistem.
“Keberlanjutan dan skalabilitas perlu dijawab melalui kolaborasi. Krisis iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau satu sektor,” ujar Sita.
“Kolaborasi strategis antar organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga filantropi, sektor privat, pemerintah, dan organisasi internasional, untuk membangun ekosistem lingkungan yang kokoh bagi kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim.”
Data
Dalam kesempatan ini pula, WRI untuk pertama kalinya menyajikan baseline data responsif gender di Aceh. Krisis iklim bukan fenomena yang seragam. Data yang disajikan bukan hanya menampilkan angka, tapi juga merefleksikan pengalaman individu yang diwakilinya.
Baseline data responsif gender dari WRI mencakup lima temuan kunci:
- Layanan dasar tersedia, tetapi timpang dan berdampak berlapis pada rumah tangga rentan.
- Perempuan menopang ekonomi keluarga, tetapi minim kuasa atas keputusan strategis.
- Beban kerja perawatan perempuan meningkat saat krisis, namun jarang tercatat.
- Rumah tangga bergantung pada energi fosil; energi terbarukan belum menjangkau ruang domestik.
- Jaringan sosial perempuan menutup celah sistem, tetapi tidak bisa menggantikan kebijakan.
Turut hadir membuka forum adalah Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam kapasitasnya, beliau menyampaikan komitmen pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI). “Kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting, tidak hanya dalam terlibat dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga bagaimana meningkatkan implementasi kebijakan dilaksanakan.”
Pengalaman dan data program EmPower II dituangkan dalam buku berjudul Perempuan, Alam, dan Jalan Perubahan: Ketika Perempuan Memimpin Krisis Iklim, kolaborasi antara UN Women dan WRI.
Comments are closed.