● Memimpin negara butuh kapasitas intelektual dan moral yang kuat.
● Mentalitas militer tidak ideal untuk memimpin negara demokrasi.
Browse Posts● Pemimpin bermental sipil cendekia cenderung lebih bisa menghasilkan kontemplasi yang mengutamakan keteladanan moral dan kebijaksanaan.
Ketika negara mulai menunjukkan gejala kemunduran—yang ditandai oleh kebijakan yang tidak konsisten, tata kelola yang lemah, serta kepemimpinan yang tidak ditopang profesionalisme dan kompetensi yang memadai—maka kualitas kepala negara patut dipertanyakan.
Kepemimpinan politik bukan melulu soal ketegasan, kekuatan, atau popularitas semata, melainkan perihal kapasitas intelektual dan moral dalam mengelola masyarakat yang beragam.
Apakah pemimpin kita sekarang sudah memenuhi kapasitas intelektual dan moral itu?
Figur berjiwa sipil, bukan militer
Dalam tradisi filsafat politik klasik hingga demokrasi kontemporer, ada satu premis yang konsisten mengemuka: Kepemimpinan negara idealnya dijalankan oleh mereka yang bermental sipil, bijak, dan cendekia, bukan oleh figur yang dibentuk oleh logika militerisme yang menekankan disiplin koersif, kontrol ketat, dan keseragaman komando.
Pasalnya, kepemimpinan demokratis menuntut kapasitas intelektual dan moral agar mampu mengelola kompleksitas masyarakat, bukan sekadar kekuatan atau kemampuan mengendalikan kekuasaan.
Dalam literatur klasik seperti The Republic karya Plato, legitimasi politik kepemimpinan negara berakar pada pengetahuan (episteme) dan kebajikan moral (moral virtue).
Pemimpin yang ideal bukan cuma memahami aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus memiliki kapasitas reflektif, kebijaksanaan, serta berorientasi pada keadilan.
Idealitas pemimpin bermental sipil cendekia penting dalam demokrasi karena keberagaman etnis, budaya, dan pandangan politik menuntut pengetahuan multidimensi dan kemampuan mengelola perbedaan secara adil dan inklusif.
Artinya, ia dituntut untuk membuka diri terhadap kritik, mendengar aspirasi publik, dan menjaga ruang deliberasi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Jika tidak, berbagai kritik hingga penolakan berisiko memantik arogansi pemimpin dan rezim yang antikritik, bebal, serta menolak mendengarkan aspirasi publik (bestial deafness).
Bagaimana dengan kepemimpinan Prabowo Subianto?
Prabowo sering menyindir kritik yang disampaikan masyarakat sipil, misal yang terkait kabinetnya yang gemuk dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepemimpinan Prabowo cenderung lebih dekat ke logika komando ketimbang deliberasi. Retorikanya kerap menekankan stabilitas, loyalitas, serta efektivitas, belum lagi fakta latar belakang militernya. Maka sesuai dugaan, ia sering kali menganggap kritik sebagai gangguan, bukan sebagai bagian penting dari proses demokrasi.
Gaya komunikasi pemerintahannya bisa menjadi indikasi tidak terbukanya terhadap koreksi. Padahal refleksi itu penting dalam kepemimpinan sipil.
Prabowo saat ini tampaknya ada di persimpangan–antara menjadi pemimpin sipil dan mempertahankan pola pikir hierarkis tertutup ala militer.
Jika kecenderungan kedua yang lebih dominan, maka kepemimpinannya tidak akan berbasis kebijaksanaan dan keterbukaan, melainkan rentan terhadap arogansi kekuasaan.
Militer tidak dilatih untuk demokratis
Secara institusional, militer dibentuk dengan disiplin ketat, hierarkis, dan kepatuhan tinggi pada komando satu arah. Militer tidak dirancang untuk politik terbuka atau pengelolaan perbedaan, serta memelihara demokrasi
Karakter ini memang diperlukan dalam domain pertahanan, terutama dalam situasi peperangan yang menuntut keseragaman dan konsolidasi kekuatan di bawah satu komando. Ini akan problematis ketika diterapkan pada kepemimpinan sipil.
Gaya militeristik rezim Prabowo jelas terlihat dari penambahan jumlah komando daerah militer (kodam) dan ratusan batalyon baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerintahan sipil pun dikelola dengan cara militer, misalnya melalui retreat kepala daerah yang disebut Prabowo sebagai “The Military Way” untuk menanamkan kedisiplinan. Pos-pos jabatan sipil pun kian banyak dipegang oleh personel militer aktif.
Berbagai riset menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik sipil cenderung mendorong gaya pemerintahan otoriter dan koersif. Contohnya di sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin yang mengalami kudeta militer, penurunan supremasi sipil, dan kemunculan pemimpin bergaya strongmen.
Kekuatan militer yang sarat akan penggunaan senjata dan kekerasan tidak cocok untuk mengelola pemerintahan demokratis yang menuntut kemampuan mengelola konflik tanpa melibatkan kekerasan melalui dialog, negosiasi, penafsiran hukum, dan kebijaksanaan yang membutuhkan kecakapan intelektual tinggi.
Oleh karenanya, militer harus berada di bawah kontrol sipil agar tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang dan kecenderungan pemerintahan junta militer.
Dominasi militer yang menggerogoti supremasi sipil dapat memicu kekeliruan fatal dalam kebijakan strategis, termasuk arah politik luar negeri.
Tidak sembarang orang bisa jadi pemimpin
Indonesia pernah dipimpin oleh seorang sipil cendekia, yakni Presiden B.J. Habibie tatkala negara sedang mengalami krisis moneter.
Dengan keterampilan dan kepiawaian teknokratis nan etis yang beliau jalankan, Habibie berhasil memulihkan stabilitas rupiah yang saat itu sangat terpuruk, dari nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat yang sebelumnya sebesar Rp16.000 menjadi Rp6.500-an.
Pemimpin dengan mental sipil cendekia cenderung lebih dikenang dalam ingatan publik luas, terutama karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui kontemplasi yang mengutamakan kejernihan berpikir, keteladanan moral, dan kebijaksanaan.
Dalam konteks lokal, contohnya adalah Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir, sosok pemimpin yang memiliki kecakapan intelektual dan kebijaksanaan di masa kesultanan Pajang.
Figur dari latar belakang militer yang telah pensiun tetap dapat memegang kepemimpinan sebagai presiden, selama ia mampu bertransisi sepenuhnya menjadi sipil dengan alam pikiran sipil. Selama jiwa, paradigma, dan mentalitas sebagai sipil dimiliki secara utuh oleh seorang pemimpin, maka mereka yang datang dari latar belakang militer pun bisa memegang kepemimpinan sipil.
Kepemimpinan negara tidak bisa diserahkan pada sembarang orang, melainkan harus dipegang oleh mereka yang cendekia dan ahli. Tanggung jawab intelektual, moral, dan etik idealnya dipegang oleh mereka yang memiliki mentalitas dan modalitas sebagai sipil cendekia dan bijaksana.
Comments are closed.