Ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif seperti tambang dinilai hanya sementara mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Justru, kerugian lingkungan dan kesehatan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Pemerintah disarankan memperkuat ekonomi lokal skala kecil yang lebih berkelanjutan.
Hal itu terungkap dalam hasil riset yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) belum lama ini. Director of Socio-Bioeconomy Studies CELIOS, Fiorentina Refani menyatakan saat ada industri tambang di suatu daerah, memang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator melihat pertumbuhan ekonomi akan melonjak. Namun menurut perhitungan CELIOS, lonjakan itu hanya bersifat sementara dan berlangsung maksimal delapan tahun.
Setelah delapan tahun atau saat konstruksi tambang selesai, ada nilai-nilai yang disebut sebagai eksternalitas negatif mulai terasa, yakni dampak lingkungan akibat industri tambang. Alhasil, laju pertumbuhan selanjutnya akan terus menurun bahkan mencapai minus. Selama ini, eksternalitas negatif tersebut tidak pernah dihitung oleh pemerintah dalam melihat pertumbuhan ekonomi.
“Contohnya masalah kesehatan, polusi udara yang meningkat dan kunjungan ke rumah sakit yang itu harus dibayar dengan PDRB sehingga itu PDRB nya menurun secara konstan [setelah maksimal delapan tahun],” jelas Fiorentina Refani dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Pulau Kecil di Tengah Gempuran Industri Ekstratif” pada event Green Press Community (GPC) di Minahasa Utara, Sulawesi Utara pekan lalu.
Hal ini berbeda dengan pilihan ekonomi lokal skala kecil yang lebih beragam jenisnya. Stimulus dari pemerintah untuk mendukung ekonomi skala kecil menurutnya justru mendorong pertumbuhan ekonomi mesti tidak melonjak seperti tambang. Hal itu akan terlihat hingga 20 tahun dan cenderung tidak menurun mencapai minus seperti halnya ekonomi ekstraktif.
Ia mengilustrasikan apa yang terjadi di Maluku Utara yang kini bertebaran tambang nikel. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencatatkan angka fantastis hingga 32,09% pada triwulan II-2025. Namun kata dia, lonjakan pertumbuhan itu tidak berpengaruh pada pengurangan kemiskinan jika melihat angka rasio gini atau ketimpangan di Maluku Utara.
“Justru kalau kita lihat, angka kemiskinan naik 3.900 jiwa dalam empat tahun. Ini angka yang seharusnya menjadi alarm kencang untuk pilihan politik ekonomi pemerintah. Bahwa kemudian ekonomi ekstraktif yang dipilih, sebenarnya siapa yang menikmati?,” katanya.
CELIOS menyarankan pemerintah fokus mengembangkan potensi yang bertumpu pada ekonomi lokal terutama pulau-pulau kecil atau ekonomi restoratif. Ekonomi lokal ini menurutnya bertumpu pada diversifikasi atau keberagaman ekonomi.
“Untuk menuju keberagaman ekonomi lokal, dibutuhkan stimulus infrastruktur dan terpenting menghentikan industri ekstraktif. Bagaimana mempertahankan basis ekonomi lokal yang berkelanjutan caranya moratorium tambang, harus ada political willl dari daerah. Misalnya memberi stimulus pada potensi wisata lokal itu ditingkatkan lagi,” katanya.
Juru Kampanye Trend Asia Arko Tarigan mengatakan gempuran industri nikel membuat masa depan pulau-pulau di Indonesia Suram. Indonesia kata dia menjadi korban ganda dari kebijakan tambang tersebut. Pertama, lingkungan hancur, adapun korban ganda dilihat dari beban masalah kesehatan.
Misalnya di wilayah smelter atau pulau kecil. Masyarakat berpenyakit [karena dampak kerusakan lingkungan] akan memakai fasilitas BPJS. Artinya dampak lingkungan itu akhirnya kembali ke negara dan negara yang akan menanggung biaya kesehatan tersebut.
“Oke kita dapat income untuk negara, itu dialokasikan ke mana. Jalan masih rusak, masih hancur. Para pemangku kebijakan tolong sadarlah, kita sedang membuat kiamat dan bencana. Akan kita lihat apa yang terjadi di Sumatra akan terjadi berpuluh kali lipat [lebih parah dampaknya] terjadi di timur jika dilihat dari kehancurannya saat ini,” tegas Arko Tarigan.
Comments are closed.