Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Baru Makassar dibangun megah dan menghabiskan anggaran hingga Rp89,57 triliun. Di balik besarnya anggaran tersebut, perempuan dan masyarakat pesisir justru terjerat utang karena pesisir lautnya tertutup sedimentasi sehingga tidak lagi bisa dijadikan sumber penghidupan.
HAMPIR 7 tahun, Zaenab sudah tidak lagi memanen kerang. Jelang petang pada awal Maret, perempuan yang berusia separuh dekade itu, hanya membawa pulang sekantung telur ayam.
“Ikan sudah jarang, apalagi kerang. Sudah mahal di sini,” ucapnya dengan logat Makassar.
Zaenab tinggal di Mangarabombang, salah satu kecamatan di pesisir Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam bahasa lokal, Mangarabombang berarti mencium bau ombak. Dulu, wilayah ini dikenal sebagai kampung pencari kerang dan kepiting rajungan.
Sejak pembangunan pelabuhan baru Makassar (MNP) pada 2015, bau ombak perlahan digantikan dengan bau lumpur cokelat. Dasar laut yang dulu berpasir dan menjadi rumah bagi kanjappang atau kerang lampu dan kerang tude, kini tertutup endapan.
Bukan hanya mengubah lanskap pesisir, pelabuhan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diresmikan mantan Presiden Joko Widodo pada Februari 2024 ini, perlahan juga menggusur kehidupan warga di sekitarnya. Negara menyebutnya kemajuan. Warga menyebutnya kehilangan.
Di pesisir Tallo, perempuan turut memainkan peran sebagai pencari nafkah. Sebelum ada MNP, para perempuan akan turun ke pesisir setiap jam 3 pagi, saat air surut, untuk memanen kerang. Sekali panen, Zaenab bisa membawa pulang upah berkisar Rp100-150 ribu.
“Kalau laut sehat, kerja empat jam cukup. Bisa beli makan, bisa jalan-jalan,” katanya.
Bagi perempuan Tallo, kanjappang bukan sekadar komoditas. Kerang ini adalah pangan lokal yang menjadi simbol sosial di sana. Kanjappang biasanya dijual dengan harga Rp50 ribu untuk satu ember berukuran 10 liter. Hasil panen tidak sepenuhnya dijual, sebagiannya dikonsumsi warga.
Warga menjadikan kanjappang sebagai pengganti ikan dan ayam. Mereka mengolahnya menjadi lawara, makanan lokal yang berbahan dasar kerang, bawang putih, dan juga taburan kelapa. Selain lawara, warga juga mengolah kanjappang menjadi palu cella dengan cara direbus bersama garam dan kunyit.
Studi Universitas Negeri Surabaya pada 2021 menemukan kanjappang atau Lingula Sp adalah sumber bahan makanan dengan kandungan protein tinggi dan kalsium yang dapat meningkatkan sistem imun.
“Dulu, biar tidak ada ikan atau ayam yang penting ada kanjappang kita sudah makan enak bersama keluarga,” kata Husni (32), perempuan Tallo lainnya.
Kanjappang yang semakin sulit didapat memaksa perempuan nelayan Tallo untuk berpikir lebih kritis dalam mengelola keuangan dan pangan keluarga.
“Sekarang kalau ada (kanjappang) dijual di pasar, mungkin sudah mahal jadi mending kita ganti dengan telur atau indomie,” tambah Husni.
Terjerat Lintah Darat
Pada 2017, Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, komunitas perempuan yang aktif mengadvokasi perempuan nelayan, mengadukan dugaan pencemaran pesisir Tallo akibat pembangunan MNP ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia dan Komnas Perempuan di Jakarta.
Selain pencemaran, Solidaritas Perempuan juga mencatat setidaknya hampir 200 perempuan nelayan di Tallo dan juga wilayah pesisir terdekat, Cambaya dan Buloa, kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber pangannya akibat reklamasi untuk pembangunan MNP.
Jeratan utang demi memenuhi kebutuhan hidup kini menjadi marak ditemui di kawasan. Syamsiah (50) adalah salah satunya.
Sore itu, wajah lelah terpancar dari wajah Syamsiah. Seorang penagih dari salah satu aplikasi penyedia dana baru saja pergi dari rumahnya. Ia punya utang sekitar Rp6 juta. Jumlah itu sebagiannya diambil dari rentenir, sebagiannya ke lembaga kredit. Ia sudah tidak mampu menghitung berapa banyak bunga dari utangnya tersebut.
“Kalau saya tidak berutang, anak-anak saya makan apa?” ucapnya.
Syamsiah dulu pencari kanjappang, suaminya nelayan rajungan. Penghasilan mereka bisa mencapai Rp8 – 10 juta per bulan.
“Dulu, itu uang 150-200 ribu saya simpan di atas kepala. Pasti ada makan untuk anak-anak,” katanya.
Syamsiah memiliki 10 orang anak. Suaminya mengalami kecelakaan kerja saat beralih menjadi buruh ketika kepiting rajungan sudah semakin sulit didapatkan. Suaminya juga sempat menjadi ojek pangkalan.
Anak-anaknya berhenti sekolah. Beberapa anak perempuannya dinikahkan dini. Syamsiah mengaku tiga kali berpikir untuk mengakhiri hidupnya.
Solidaritas Perempuan Anging Mamiri mengatakan jeratan utang dan bunga tinggi juga membuat perempuan Tallo rentan mengalami kekerasan rumah tangga. Perempuan dipaksa berutang bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk menambal biaya dasar hidup seperti beras, air bersih, lauk, biaya pendidikan yang harganya terus melambung sejak akses gratis mereka ke laut dihancurkan oleh korporasi.
“Utang ini kemudian berubah menjadi rantai baru yang membelenggu leher mereka,” kata Ketua Badan Eksekutif SP Anging Mamiri, Anggi Ria Awalia.
Bunga yang mencekik membuat mereka kehilangan waktu untuk beristirahat, kehilangan ketenangan mental, serta ruang sosial yang selama ini terjalin ketika mencari tude dan kanjappang di laut, tambah Anggi.
“Adik saya harus bercerai karena utang hampir tiap hari menjadi bahan pertengkaran,” ungkap Zaenab, yang juga anggota Solidaritas Perempuan Anging Mamiri.
Memiskinkan Perempuan
Kampung Cambaya terletak sekitar 2 km dari pesisir Tallo, dipisahkan langsung oleh MNP dari Kampung Mangarabombang. Di kampung ini, alat-alat berat pengangkut peti kemas dari kapal ke daratan terlihat begitu jelas.
Rumah Hariyanti berhadapan langsung dengan MNP. Akan tetapi, laju aktivitas di pelabuhan tidak membawa kesejahteraan baginya.
“Dulu kami tidak kenal utang,” katanya, sembari duduk di lorong sempit dekat rumahnya.
Sebelum ada pelabuhan, Hariyanti bekerja sebagai buruh pengolah hasil laut. Dulu, dengan 10 kg hasil tangkapan, Haryanti dan perempuan buruh lainnya bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp80 ribu setelah dikurangi modal Rp100 ribu. Dengan pendapatannya, ia mampu membeli kebutuhan hidup.
Namun, hasil tangkapan kini tak sebanyak dulu. Pasalnya, nelayan harus melaut lebih jauh lagi karena ombak tak lagi sampai ke pesisir. Air yang memantul di tanggul proyek, membuat nelayan terombang-ambing di luar. Semakin jauh melaut, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan.
Ia mengatakan, saat ini, nelayan sedikitnya membutuhkan 30-35 liter solar, atau naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, untuk perahu bermesin ganda, kebutuhan solar bisa mencapai 60 liter untuk sekali melaut.
“Nelayan setengah mati di sana,” kata Hariyanti.
Di Cambaya, sebagian besar perempuan berprofesi sebagai pengolah hasil laut dan pedagang. Saat ini, banyak dari mereka yang terpaksa beralih menjual kue, gorengan, dan es. Sebagian suami menjadi sopir atau tukang batu.
“Betul-betul memiskinkan perempuan,” katanya.
Masyarakat juga pernah mengeluhkan kondisi ini kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Regional 4, sebagai pengelola kawasan yang dijadikan sebagai pusat logistik utama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini. Perusahaan kerap menjanjikan bantuan, tetapi menurutnya bantuan yang datang tidak pernah sampai menyentuh akar masalah.
“Yang saya minta pulihkan lautnya…pendapatan warga,” katanya.
Rinto Saiful, Kepala Divisi Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4 mengklaim perusahaan telah merancang berbagai kegiatan untuk mendukung ekonomi masyarakat, termasuk di Kelurahan Cambaya, Buloa, Tallo, hingga Kaluku Bodoa. Kegiatan itu antara lain penguatan koperasi, pendampingan UMKM, serta pengelolaan bank sampah.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mencatat terdapat sekitar 156 nelayan di Kelurahan Tallo, 102 di Buloa, 77 di Cambaya, dan 70 di Kaluku Bodoa. Namun, jumlah itu belum termasuk angka perempuan nelayan. Hal ini lantaran keterlibatan perempuan sebagai pemanen kerang maupun buruh pengolah ikan tidak tercatat secara administratif.
***
Muhammad Ali (56) pertama kali datang ke Kampung Cambaya pada 1975. Tidak ada pinjam-meminjam, karena ikan sangat mudah didapat.
Ali pernah terjerat utang kepada rentenir sebanyak Rp25 juta. Bunganya hampir dua kali lipat. Ia sampai merantau dan bekerja sebagai buruh pembuatan kapal di Morowali selama tiga bulan demi bisa melunasi utangnya.
“Saya tidak lari. Saya kepala rumah tangga,” katanya.
Zaenab, Syamsiah, Hariyanti, Husni dan Muhammad Ali sejatinya tidak menolak pembangunan. Mereka hanya ingin dilibatkan dalam pembangunan dalam porsi yang setara. Atau paling tidak, perusahaan bertanggung jawab memulihkan kondisi laut mereka yang tercemar.
Yusida M. Palesang, Kepala Divisi Operasi Pelindo Regional 4, mengatakan perusahaan telah membuat kajian lingkungan yang menyeluruh atas proses pembangunan berikut dampaknya. Kajian itu juga turut mengendalikan dampak sedimentasi dan perubahan kualitas perairan. Hanya sayangnya, warga pesisir tidak merasakan hal tersebut.
Zaenab mengingat, sewaktu ia masih kecil, ruang bermainnya juga pernah digusur demi pembangunan Kawasan Industri Makassar (KIMA) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
“Sekarang, sudah dewasa, hidup kami direbut kembali reklamasi dan pembangunan entah untuk siapa” tukasnya.
Comments are closed.