Dengarkan artikel ini:
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Ketua AAKBIndo, Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
KATA PEMRED #4
PinterPolitik.com
Ada sebuah kebiasaan kecil yang luput dari perhatian para analis politik Indonesia — sesuatu yang tersembunyi bukan karena disembunyikan, melainkan karena kita terlalu sibuk melihat yang besar untuk memperhatikan yang kecil.
Setiap kali Prabowo Subianto hendak menyampaikan sesuatu yang benar-benar ia yakini — bukan kalimat protokoler, bukan pidato yang disiapkan staf — ia selalu mengacu pada sebuah buku. Bukan sebagai ornamen intelektual. Bukan untuk terlihat terpelajar di hadapan kamera. Melainkan dengan cara seorang murid yang sedang menunjukkan catatannya kepada gurunya: ini yang saya temukan, ini yang saya bawa, inilah yang membuat saya tidak tidur semalam.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apa yang ia baca. Melainkan: mengapa ia membaca itu — dan apa yang sesungguhnya ia cari di antara halaman-halamannya?
Bayangkan skenario ini. Seorang jenderal bintang tiga, mantan Danjen Kopassus, putra seorang menteri ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, baru saja memenangkan pemilihan presiden dengan lebih dari separuh suara rakyat. Najwa Shihab bertanya kepadanya — di depan ratusan anak muda Indonesia, di bawah sorot lampu yang tajam — buku apa yang layak mereka baca. Satu buku saja. Yang paling penting.
Anda mungkin berharap ia menyebut Sun Tzu. Atau Clausewitz. Atau setidaknya sebuah kitab strategi yang sepadan dengan citra sang jenderal yang gemar berkuda dan berbicara tentang kedaulatan bangsa.
Ia menyebut Paulo Coelho.
Ketika Najwa meminta satu rekomendasi, Prabowo terdiam sejenak — bukan karena tidak tahu, melainkan karena, katanya, sangat sulit memilih dari begitu banyak yang layak dibaca. Ia bukan hanya membaca satu judul. Ia telah menghabiskan Sang Alkemis, Sebelas Menit, Zahir, hingga Ziarah — menelusuri karya sang novelis Brasil itu seperti seorang peziarah yang mengunjungi satu per satu tempat suci yang sama, dengan pertanyaan yang selalu berubah namun tidak pernah benar-benar terjawab.
Sebuah momen yang terasa tidak pada tempatnya — sampai kita berhenti sejenak, meletakkan praduga kita, dan mulai berpikir lebih dalam.
Coelho tidak menulis tentang kemenangan. Ia menulis tentang perjalanan yang tidak ada jaminannya. Tentang seorang gembala muda yang harus meninggalkan segalanya demi menemukan hartanya sendiri — dan menemukan bahwa harta itu, pada akhirnya, adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Tentang seorang pejuang yang tidak didefinisikan oleh musuh yang ia kalahkan, melainkan oleh keputusan yang ia buat ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada tepuk tangan, ketika hanya ada dirinya dan kegelapan yang harus ia hadapi.
The Warrior of the Light — buku yang paling sering ia sebut — bahkan bukan novel dalam pengertian konvensional. Ia adalah kumpulan aforisma. Kalimat-kalimat pendek yang menggigit seperti udara pegunungan di dini hari. Refleksi tentang kekalahan, tentang pengkhianatan, tentang keberanian untuk bangkit dan — ini yang paling sulit — kebijaksanaan untuk tidak menjadi pahit setelah jatuh. Prabowo menyebutnya sebagai buku yang “membangkitkan semangat” — sebuah frasa yang terasa sangat personal, sangat jauh dari diksi seorang negarawan yang sedang membangun narasi kekuasaan.
Di sini kita mulai melihat sesuatu yang lebih menarik dari sekadar selera bacaan. Kita mulai melihat seorang manusia.
Tapi ada bab lain dalam riwayat membacanya yang lebih mengejutkan — dan lebih banyak berbicara tentang cara kerjanya sebagai pemikir.
Tahun 2017. Prabowo berdiri di podium Universitas Indonesia, memegang sebuah buku. Bukan buku tebal penuh tabel ekonomi. Bukan laporan intelijen. Melainkan sebuah novel fiksi ilmiah berjudul Ghost Fleet: A Novel of the Next World War — karangan dua analis keamanan Amerika, P.W. Singer dan August Cole. Dari novel itulah ia membangun pernyataan paling kontroversial dalam karier politiknya: bahwa Indonesia berisiko tidak ada lagi pada tahun 2030.
Indonesia pun ramai. Para politisi mengecam. Para akademisi berdebat. Media bersahutan. Namun hampir tidak ada yang berhenti untuk mengajukan pertanyaan yang jauh lebih menarik: mengapa seorang mantan jenderal memilih sebuah novel sebagai referensi geopolitiknya?
Singer dan Cole tidak sekadar menulis fiksi. Mereka adalah analis yang menggunakan format novel untuk menyampaikan skenario yang terlalu tidak nyaman untuk disajikan dalam laporan resmi — karena laporan resmi membutuhkan data, sementara data masa depan belum ada. Ghost Fleet dibaca oleh para jenderal di Pentagon. Dibahas di Naval War College. Ia bukan hiburan — ia adalah thought experiment yang dibungkus dalam narasi, sebuah cara untuk membayangkan hal yang belum terjadi agar kita tidak terkejut ketika ia terjadi.
Prabowo memahami ini. Dan dengan membawa buku itu ke podium, ia melakukan sesuatu yang lebih canggih dari yang terlihat: ia menggunakan imajinasi sebagai instrumen analisis strategis. Bukan data yang membuatnya kuatir tentang 2030 — melainkan kemampuan membayangkan skenario terburuk, sesuatu yang hanya bisa diasah oleh jiwa yang terbiasa hidup di persimpangan antara buku dan keputusan nyata, antara teori dan darah.
Apakah ia berlebihan? Mungkin. Namun kelebihan yang lahir dari kecintaan selalu lebih termaafkan dari kekurangan yang lahir dari ketidakpedulian.
Dua tahun kemudian, di panggung yang berbeda dengan taruhan yang sama besarnya, ia datang lagi dengan sebuah buku.
Februari 2019, debat capres putaran kedua. Di saat kandidat lain membawa catatan dan slide presentasi, Prabowo melangkah ke podium membawa Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James Robinson — sebuah buku tentang mengapa institusi yang lemah dan ekstraktif menghancurkan bangsa-bangsa yang sesungguhnya kaya sumber dayanya. Ada yang menyebutnya gimmick. Ada yang memujinya sebagai taktik cerdas. Keduanya mungkin benar. Tapi ada lapisan ketiga yang lebih dalam, yang jarang disentuh.
Acemoglu dan Robinson menulis dengan satu tesis sentral: negara-negara tidak gagal karena miskin atau karena kutukan geografis. Mereka gagal karena sistem politiknya dirancang — kadang sadar, kadang tidak — untuk menguntungkan segelintir orang sementara mayoritas hanya menjadi bahan bakar mesin yang tidak pernah mereka kendalikan. Prabowo membawa buku itu bukan hanya untuk menyerang lawan politiknya. Ia membawanya sebagai semacam cermin — atau mungkin peringatan kepada dirinya sendiri — bahwa negara sebesar Indonesia, dengan kekayaan yang belum sepenuhnya disentuh, masih sangat mungkin untuk gagal. Dan bahwa kegagalan itu tidak datang dengan sirine dan bendera merah. Ia datang perlahan, melalui keputusan-keputusan kecil yang masing-masing terlihat masuk akal pada saat pengambilannya.
Why Nations Fail bukan buku tentang musuh dari luar. Ia buku tentang musuh dari dalam. Dan bahwa Prabowo memilih buku ini, di antara ribuan pilihan lain yang tersedia di perpustakaan seorang presiden — hal itu mengatakan sesuatu yang lebih dalam dari yang ia sampaikan melalui kata-katanya sendiri.
Untuk memahami semua ini, kita perlu mundur lebih jauh — ke sebuah kebiasaan keluarga yang sederhana, yang menjadi akar dari segalanya.
Ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, memiliki sebuah tradisi yang tidak biasa di kalangan orang-orang berpengaruh: setiap ulang tahun anaknya, hadiahnya adalah buku. Bukan mainan. Bukan uang. Buku. Prabowo muda, yang tumbuh berpindah-pindah antara Jakarta, London, dan beberapa kota Eropa lainnya, menjadikan perpustakaan sebagai tempat berlibur. Sabtu dan minggu, sementara anak-anak lain bermain di taman, ia pergi ke perpustakaan — bukan karena dipaksa, melainkan karena di sana, di antara deretan buku-buku asing dalam bahasa yang bukan miliknya, ia menemukan semacam ketenangan.
Sumitro bukan hanya seorang ekonom teknis. Ia adalah pemikir yang percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang membaca dunia, bukan sekadar mewarisi kekuasaan. Ketika ia memberikan buku sebagai hadiah, ia sedang menanamkan sebuah metode berpikir: bahwa kenyataan selalu lebih kompleks dari yang terlihat, bahwa pemahaman adalah bentuk kekuatan yang paling tahan lama, dan bahwa seorang anak yang membaca hari ini sedang bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak akan pernah ia temui — tapi yang pengalamannya bisa ia warisi.
Prabowo menyerap semua itu. Dan ketika ia kemudian tumbuh menjadi perwira, pengusaha, politisi, dan akhirnya presiden — ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kebiasaan anak lelaki yang menghabiskan akhir pekan di perpustakaan itu. Yang berubah hanya taruhannya.
Dan di sinilah letak sesuatu yang selama ini luput dari perhatian — sebuah pola yang tersembunyi di balik semua pilihan bacaannya.
Jika kita memetakan semua buku yang secara terverifikasi pernah ia sebut atau bawa — Coelho, Ghost Fleet, Why Nations Fail, The Great Degeneration karya Niall Ferguson — kita akan menemukan satu benang merah yang konsisten dan mengejutkan: tidak satu pun dari buku-buku itu adalah buku tentang kemenangan.
Coelho menulis tentang bertahan dalam perjalanan yang tidak ada jaminannya. Ghost Fleet menulis tentang skenario kekalahan yang harus diantisipasi sebelum terjadi. Why Nations Fail menulis tentang kehancuran dari dalam. Ferguson menulis tentang degenerasi institusi yang perlahan menggerogoti peradaban — bukan seperti serangan, melainkan seperti rayap yang bekerja dalam diam.
Ini adalah perpustakaan seorang lelaki yang pernah kehilangan segalanya.
Karier militernya. Reputasinya. Dua kali kesempatan menjadi presiden. Dan sejak itu ia membaca — bukan untuk belajar bagaimana menang, melainkan untuk belajar bagaimana tidak musnah.
Pemimpin yang membaca Sun Tzu percaya bahwa ia bisa mengendalikan medan pertempuran. Pemimpin yang membaca Coelho tahu bahwa ia tidak bisa — dan bahwa satu-satunya yang benar-benar dalam kendalinya adalah dirinya sendiri, dalam momen-momen paling sunyi, paling gelap, paling tidak ada yang menyaksikan. Kesadaran tentang kerentanan — bukan kelemahan, melainkan kerentanan yang disadari — adalah bentuk kecerdasan yang paling jarang diakui dalam wacana politik Indonesia, namun justru yang paling dibutuhkan.
Ironinya yang paling indah: justru karena ia pernah jatuh begitu dalam, ia tahu dengan sangat baik betapa mudahnya sebuah bangsa yang besar pun bisa jatuh. Dan pengetahuan itu, yang lahir dari luka pribadi, ia rawat dalam bentuk yang paling tidak mencolok — dalam pilihan buku-buku yang ia baca di malam hari, jauh dari sorotan kamera.
Dalam tradisi pemikiran Timur yang tua, tulisan dipercaya sebagai kendaraan kebenaran. Bukan ornamen. Bukan pertunjukan. Melainkan jalan yang dipilih seseorang untuk berjalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan tentang dunia yang ia tinggali.
Jika ini benar, maka cara seorang pemimpin memilih bacaannya adalah cara ia memilih jalannya.
Prabowo memilih jalan yang tidak banyak dipilih para pemimpin Asia: jalan refleksi tentang kerapuhan bangsa, tentang betapa mudahnya sesuatu yang besar hancur karena mengabaikan hal-hal yang tidak terlihat — bukan karena musuh, bukan karena bencana, tapi karena mereka berhenti membaca tanda-tandanya.
Mungkin itulah mengapa ia membawa buku ke podium debat, bukan sekadar data.
Mungkin itulah mengapa ia merekomendasikan Coelho kepada anak muda, bukan Machiavelli.
Dan mungkin — hanya mungkin — itulah cara paling jujur untuk memahami siapa Prabowo sesungguhnya: bukan sang jenderal yang haus kekuasaan, bukan pula sang pahlawan yang sempurna, melainkan seorang murid sejarah yang tahu dengan sangat baik betapa mahalnya harga dari tidak belajar — dan yang, diam-diam, masih membaca untuk memastikan ia tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Sesuatu yang, apa pun pandangan politik kita terhadapnya, layak kita renungkan bersama.
**********************
Tulisan ini adalah bagian pertama dari dua esai.
Bagian kedua akan hadir segera: “Presiden yang Membaca Sejarah: Bagaimana Prabowo Memprediksi Dunia Sebelum Orang Lain Menyadarinya”.
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc. adalah CEO & Founder PT Sentral Data Utama (SDU), Ketua Asosiasi Ahli Kecerdasan Buatan Berbasis Kompetensi Indonesia (AAKBIndo), dan Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com. Ia secara konsisten menulis tentang kepemimpinan strategis, geopolitik, dan tata kelola nasional Indonesia.
Comments are closed.