Jakarta, NU Online
Perjalanan panjang komitmen iklim global yang dimulai dari KTT Bumi Rio 1992, dilanjutkan dengan Protokol Kyoto 1997, hingga mencapai Perjanjian Paris 2015, kini berada pada titik krusial yang mengkhawatirkan.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa tahun 2024 berada di jalur menjadi tahun terpanas dalam sejarah, dengan anomali suhu yang mulai menyentuh ambang batas kritis 1,5 derajat Celsius.
“Kenaikan suhu global di bawah 1,5°C menjadi bukti nyata rapot merah atau kegagalan COP UNFCCC (Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change), sementara ketergantungan terhadap energi kotor terus menghantui masa depan planet ini,” ujar Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam Diskusi Jurnalis Mendorong Komitmen Indonesia untuk Transisi Cepat dari Energi Fosil di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa laporan First Biennial Transparency Report 2024 serta pembaruan target NDC 2035 menunjukkan realitas yang pahit terkait komitmen iklim.
Indonesia, misalnya, telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Namun, implementasinya dinilai masih tertatih-tatih. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, mulai dari tata kelola nilai ekonomi karbon hingga target Net-Sink sektor kehutanan pada 2030, sektor energi tetap menjadi tantangan terbesar.
“Diplomasi iklim tidak boleh lagi sekadar menjadi panggung basa-basi politik. Kita menagih janji yang tergadaikan di tengah urgensi krisis iklim. Target 1,5°C bukan sekadar angka, melainkan batas hidup dan mati bagi jutaan orang,” katanya.
“Sangat ironis ketika dalam rencana penyediaan listrik sepuluh tahun ke depan, kita masih melihat dominasi batu bara lebih dari 50 persen di dalam roadmap resmi. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan hijau yang dijanjikan,” sambungnya.
Iqbal menegaskan bahwa kunci utama untuk menyelamatkan bumi adalah penghentian total penggunaan bahan bakar fosil (phase-out fossil fuel). Tanpa garis waktu yang jelas untuk menghentikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas, berbagai kompromi dalam transisi energi hanya akan memperpanjang krisis.
“Pemerintah harus berani menyetop izin dan pembiayaan proyek fosil baru untuk menghindari carbon lock-in. Solusi nyata adalah pajak bagi industri fosil dan orang-orang kaya yang emisinya merusak bumi, sembari mempercepat peralihan menuju 100 persen energi terbarukan yang benar-benar bersih, bukan solusi palsu,” tuturnya.
Menjelang COP31 yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turkiye, pada November 2026, Iqbal mengungkapkan bahwa Turkiye sebagai calon presidensi telah menetapkan lima prioritas, termasuk transisi energi bersih dan industrialisasi hijau.
“Ada kekhawatiran besar karena pihak presidensi karena dianggap mengecilkan urgensi penghentian fosil (downplayed FFPO), dengan menyebutnya hanya sebagai salah satu dari 80 keputusan COP yang memerlukan perhatian,” katanya.
Data menunjukkan bahwa kenaikan suhu 1,5°C saja berpotensi melenyapkan 70-90 persen terumbu karang serta mengancam sekitar 4 persen spesies daratan dengan kepunahan.
“Jika suhu naik hingga dua derajat, dampaknya akan berlipat ganda menjadi bencana bagi kedaulatan air dan pangan global,” pungkas Iqbal.
Comments are closed.