Jembatan Selat Sunda: Dibahas di Era Soeharto, Hampir Dibangun di Era SBY, Dicoret di Era Jokowi

26 April 2026 17.45 WIB • 2 menit

Gagasan pembangunan Jembatan Selat Sunda pernah menjadi simbol ambisi besar Indonesia untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra secara permanen.

Proyek ini dibicarakan serius selama beberapa dekade, terutama pada masa pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pada akhirnya rencana tersebut dihentikan di era Joko Widodo.

Awal Mula Gagasan di Era Soeharto

Ide pembangunan Jembatan Selat Sunda pertama kali mencuat pada masa Orde Baru. Presiden Soeharto melihat proyek ini sebagai bagian dari visi besar pembangunan infrastruktur nasional.

Jembatan ini direncanakan untuk membentang melintasi Selat Sunda, menghubungkan wilayah barat Pulau Jawa dengan Lampung di Sumatra.

Pada masa itu, proyek ini masih terbentur keterbatasan teknologi dan pendanaan. Meski demikian, gagasan tersebut tetap hidup dalam wacana perencanaan jangka panjang.

Selain sebagai simbol kemajuan, jembatan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik dan memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah.

Penguatan Wacana di Era SBY

Gagasan Jembatan Selat Sunda kembali menguat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah bahkan sempat memasukkan proyek ini dalam rencana strategis nasional. Sejumlah studi kelayakan dilakukan, termasuk kajian teknis dan dampak lingkungan.

Pada periode ini, proyek mulai menarik minat investor swasta. Konsep kerja sama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu opsi pembiayaan.

Pembahasan di era ini tidak main-main. Presiden SBY bahkan sudah menerbitkan Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda atau KSISS. Biaya diperkirakan mencapai sekitar Rp200 triliun dengan menggandeng pihak swasta yaitu Artha Graha.

Jadi kala itu bukan hanya jembatan yang akan dibangun, tapi juga kawasan terpadu di sekitarnya yang meliputi pelabuhan, kawasan industri, dan juga pusat ekonomi baru.

Namun, proyek ini juga menuai kritik. Para ahli mengingatkan bahwa Selat Sunda merupakan kawasan rawan gempa dan aktivitas vulkanik, terutama karena keberadaan Gunung Krakatau. Risiko teknis dan keselamatan menjadi perhatian serius dalam perencanaan.

Perubahan Arah di Era Jokowi

Ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden, pendekatan pembangunan infrastruktur mengalami perubahan signifikan. Pemerintah lebih memprioritaskan proyek yang dianggap lebih mendesak dan merata manfaatnya, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah.

Pada akhirnya, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda resmi dicoret dari daftar proyek strategis nasional.

Pemerintah menilai bahwa biaya pembangunan yang sangat besar tidak sebanding dengan manfaat jangka pendek yang dihasilkan. Selain itu, penguatan konektivitas melalui transportasi laut dinilai lebih realistis dan efisien.

Sebagai alternatif, pemerintah fokus mengembangkan sistem penyeberangan yang sudah ada, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan dan armada kapal. Langkah ini dianggap lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Antara Mimpi Besar dan Realitas

Jembatan Selat Sunda tetap menjadi simbol ambisi besar yang belum terwujud. Di satu sisi, proyek ini mencerminkan keinginan untuk melompat jauh dalam pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, realitas ekonomi, risiko alam, dan prioritas pembangunan memaksa pemerintah untuk berpikir lebih pragmatis.

Meski telah dicoret, wacana ini kemungkinan tidak akan sepenuhnya hilang. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan nasional, bukan tidak mungkin gagasan tersebut akan kembali muncul di masa depan.

Untuk saat ini, Jembatan Selat Sunda menjadi pengingat bahwa tidak semua visi besar dapat diwujudkan dalam waktu yang tepat.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News