WAICO dan Perebutan Hak Menentukan Masa Depan AI

Indonesia bersama 28 negara lain menandatangani perjanjian pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO di Shanghai pada 16 Juli 2026. Penandatanganan itu menjadikan Indonesia anggota pendiri sebuah organisasi antarpemerintah baru dengan kantor pusat di Shanghai. Sehari kemudian, WAICO diperkenalkan dalam World Artificial Intelligence Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance 2026. Peristiwa tersebut terlihat seperti tambahan terbaru dalam deretan forum internasional bentukan China. Bobot politiknya jauh lebih besar. China sedang mengubah kekuatan teknologi menjadi kemampuan membentuk aturan global. (State Council of China)

Persaingan kecerdasan artifisial selama ini lebih sering dibaca melalui kemampuan model, penguasaan semikonduktor, pembangunan pusat data, dan besarnya investasi. Pembacaan tersebut tidak lagi memadai. Negara atau perusahaan dengan teknologi terbaik belum tentu menjadi pihak paling berpengaruh bila tidak mampu menjadikan kepentingannya sebagai standar bersama. Perebutan kekuasaan AI kini memasuki wilayah kelembagaan. Definisi mengenai keamanan, keterbukaan, kedaulatan data, penggunaan yang dapat diterima, dan pembagian manfaat sedang dipertarungkan melalui forum, aturan, serta organisasi internasional.

Browse Posts

MK Putuskan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Sambut HUT Ke-81, Kemenag Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

Gelombang Ribuan Imigran ‘Usia Militer’ Asal Maroko Terobos Spanyol, Apakah Terkait Ketegangan Geopolitik?

WAICO lahir dalam konteks tersebut. Organisasi baru ini bukan sekadar tempat pertukaran pengetahuan atau pelatihan teknis. Mandatnya mencakup pengembangan, penerapan, dan tata kelola AI. Pernyataan Konferensi Shanghai juga menyatukan agenda inovasi dengan isu ketimpangan sumber daya, kapasitas Global South, keamanan model terdepan, perlindungan data, hak pekerja, energi, keberagaman budaya, dan pengawasan terhadap AI agents. Cakupan itu memperlihatkan pemahaman penting bahwa AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja. Teknologi tersebut juga membentuk ulang distribusi kekayaan, otoritas, dan ketergantungan antarnegara.

China patut diapresiasi karena membawa persoalan distribusi kekuasaan ke pusat pembicaraan tata kelola AI. Banyak pembahasan global masih didominasi kepentingan negara maju dan perusahaan teknologi besar. Sebagian besar negara berkembang hanya menempati posisi sebagai pengguna, pasar, pemasok data, atau penerima teknologi. Kapasitas untuk membangun model, menyediakan komputasi, menguji risiko, dan menyusun standar tetap berada di luar jangkauan mereka. Kondisi tersebut menciptakan paradoks. AI dipromosikan sebagai teknologi untuk seluruh umat manusia, tetapi hak menentukan arah perkembangannya tetap dimiliki segelintir aktor.

Tawaran China memperoleh daya tarik dari paradoks itu. Bahasa mengenai keterbukaan, pembangunan kapasitas, penghormatan terhadap kedaulatan, keberagaman peradaban, dan manfaat bagi Global South menjawab kegelisahan nyata banyak negara. Dukungan terhadap ekosistem sumber terbuka juga berbeda dari kecenderungan sejumlah perusahaan Barat mempertahankan model tertutup serta kendali ketat atas teknologi. China memahami bahwa kepemimpinan global tidak cukup dibangun melalui produk unggul. Kepemimpinan juga membutuhkan narasi tentang kepentingan bersama dan institusi yang mampu menyebarkan narasi tersebut.

Langkah mendirikan WAICO memperlihatkan ambisi lebih serius daripada diplomasi konferensi. Deklarasi dapat menghasilkan perhatian, tetapi organisasi permanen dapat membangun sekretariat, mengelola pendanaan, menyusun program, menghasilkan pengetahuan, dan menetapkan standar. Michael Barnett dan Martha Finnemore dalam Rules for the World menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki kekuasaan melalui kemampuannya menggolongkan masalah, mendefinisikan tindakan yang tepat, dan menjadikan aturan tertentu tampak objektif. Kekuatan semacam itu membuat WAICO relevan secara geopolitik. Organisasi tersebut kelak berpotensi ikut menentukan teknologi apa yang dianggap aman, model keterbukaan apa yang diterima, dan bentuk kedaulatan digital apa yang memperoleh legitimasi.

Persoalan utamanya bukan apakah China memiliki kepentingan. Setiap pendiri organisasi internasional membawa kepentingan politik, ekonomi, dan strategis. Menolak WAICO hanya karena diprakarsai Beijing akan mengabaikan kenyataan bahwa tatanan global selalu dibentuk oleh negara dengan kapasitas material. Pertanyaan lebih penting menyangkut apakah kepentingan China dapat dinegosiasikan, dibatasi, dan diawasi oleh anggota lain. Multilateralisme tidak diukur dari jumlah bendera dalam ruang pertemuan. Ukurannya terletak pada distribusi kewenangan di dalam institusi.

Kehadiran 29 negara pendiri belum membuktikan bahwa WAICO telah mendemokratisasi tata kelola AI. Negara berkembang bisa saja memperoleh kursi tanpa memiliki pengaruh terhadap agenda, anggaran, kepemimpinan, atau standar. Pembangunan kapasitas juga dapat menghasilkan dua arah berbeda. Pelatihan regulator, transfer pengetahuan, akses terhadap model, dan kerja sama penelitian dapat memperbesar kemandirian. Program serupa juga dapat mengikat penerima pada infrastruktur, platform, dan ekosistem teknologi milik penyedia. Perbedaan antara kerja sama dan ketergantungan ditentukan oleh siapa yang menguasai pengetahuan, data, komputasi, serta keputusan setelah program selesai.

Janji teknologi sumber terbuka menghadapi kontradiksi serupa. Akses terhadap kode atau bobot model dapat menurunkan biaya dan membuka ruang bagi pengembangan bahasa lokal. Keterbukaan teknis tidak otomatis menghasilkan pemerataan kekuasaan. Negara tanpa pusat data, pasokan energi, peneliti, kemampuan audit, dan modal tetap bergantung pada aktor luar. Open source dapat memperluas penggunaan sebuah ekosistem tanpa memperluas kemampuan negara untuk mengendalikannya. Klaim inklusivitas baru memiliki arti bila akses teknologi disertai kapasitas untuk memodifikasi, menguji, dan menolak sistem tersebut.

Posisi Indonesia membuat persoalan itu tidak lagi abstrak. Indonesia bukan pengamat dari luar, melainkan anggota pendiri. Keputusan bergabung berarti pemerintah ikut memberi legitimasi awal kepada WAICO dan menerima konsekuensi dari arah perkembangannya. Keanggotaan tersebut dapat memperluas akses Indonesia terhadap pelatihan, riset, komputasi, serta pembentukan standar. Manfaat politiknya tetap bergantung pada posisi Indonesia dalam struktur organisasi. Kursi pendiri tidak banyak berarti bila agenda utama tetap ditentukan Beijing dan anggota lain hanya mengikuti.

Kepentingan Indonesia juga lebih luas daripada memperoleh teknologi dengan harga murah. Indonesia membutuhkan kemampuan mengembangkan model dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, mengaudit algoritma, melindungi data, memperkuat keamanan siber, dan membangun industri domestik. Pasar digital besar memberi Indonesia daya tawar, tetapi besarnya pasar juga menjadikannya sasaran ekspansi. WAICO dapat menjadi ruang untuk mengubah daya tarik pasar menjadi pengaruh regulasi. Peluang tersebut hilang bila partisipasi Indonesia berhenti pada penandatanganan, kehadiran delegasi, dan penerimaan program.

Dimensi ASEAN menambah bobot posisi Indonesia. Negara anggota memiliki kapasitas digital sangat beragam, sementara layanan AI dan arus data bergerak melintasi batas nasional. Indonesia dapat membawa kepentingan kawasan ke dalam WAICO sekaligus mencegah organisasi baru tersebut berkembang menjadi blok eksklusif. Hubungan dengan proses di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa juga penting. Pernyataan Shanghai sendiri menempatkan PBB sebagai pusat tata kelola AI global dan mendukung Global Dialogue on AI Governance. WAICO akan lebih kredibel bila memperkuat proses universal tersebut, bukan membangun tata kelola paralel di bawah pengaruh satu kekuatan.

Risiko fragmentasi tidak dapat diabaikan. Amerika Serikat menggunakan kontrol teknologi dan kekuatan perusahaan. Uni Eropa mengandalkan regulasi. China menggabungkan kapasitas industri, teknologi sumber terbuka, kerja sama pembangunan, dan pembentukan institusi. Negara berkembang dapat memperoleh pilihan lebih luas dari kompetisi tersebut. Mereka juga berisiko terseret ke dalam ekosistem teknologi yang tidak kompatibel dan aturan yang saling bertentangan. WAICO akan menjadi kontribusi konstruktif bila memperluas ruang negosiasi. Organisasi itu berubah menjadi instrumen persaingan blok bila standar, pembiayaan, dan keanggotaannya mengikuti garis geopolitik.

Nilai terbesar WAICO terletak pada keberanian mengajukan pertanyaan tentang siapa yang berhak mengatur AI. China tepat membaca ketimpangan tata kelola global dan menawarkan jawaban kelembagaan, bukan sekadar slogan. Ketepatan membaca masalah belum membuktikan kualitas jawabannya. Ujian sesungguhnya berada pada aturan internal, transparansi pendanaan, distribusi suara, independensi sekretariat, dan hasil konkret bagi anggota.

WAICO dapat mengubah negara berkembang dari pasar teknologi menjadi pembentuk aturan. Organisasi yang sama juga dapat menjadikan Global South sebagai sumber legitimasi bagi pusat kekuasaan baru. Batas antara kedua kemungkinan itu tidak ditentukan oleh pidato tentang masa depan bersama. Batasnya ditentukan oleh apakah Indonesia dan anggota lain benar-benar memiliki hak untuk menentukan masa depan AI, bukan sekadar hak untuk hadir saat masa depan tersebut dirumuskan.