Jakarta, NU Online
Sosiolog sekaligus Sejarawan Universitas Nasional (UNAS), Andi Achdian, menilai maraknya aksi pengeroyokan di sejumlah daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan spontan individu. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bagian dari kekerasan yang bersifat struktural dan berkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang telah berlangsung lama.
Andi menjelaskan, meningkatnya kekerasan di tengah masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang turut memengaruhi munculnya kekerasan,” ujar Andi kepada NU Online, Kamis (30/7/2026).
Ia mencontohkan krisis multidimensi pada 1998 sebagai gambaran bagaimana faktor-faktor struktural dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan di masyarakat. Pada masa itu, berbagai daerah mengalami peristiwa pembakaran, penculikan, hingga penganiayaan yang, menurutnya, tidak dapat dipisahkan dari situasi krisis yang terjadi.
“Krisisnya macam-macam, ada krisis ekonomi, politik, dan krisis legitimasi. Semua itu menjadi faktor,” ujarnya.
Selain faktor krisis, Andi juga menyoroti adanya tradisi kekerasan yang telah berlangsung sejak masa kolonial dan masih membekas di sebagian masyarakat, khususnya di Jawa. Menurutnya, terdapat anggapan yang seolah memberikan license to violence atau pembenaran terhadap penggunaan kekerasan bagi kelompok tertentu, terutama kalangan anak muda.
Ia mengutip temuan seorang peneliti antropologi yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan di kalangan anak muda sebelum menikah kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Namun, kecenderungan tersebut biasanya mulai berkurang setelah mereka menikah.
Fenomena itu, lanjut Andi, dapat dilihat dari berbagai praktik seperti berjaga di pos ronda, perkelahian antarkelompok, hingga tawuran antardesa. Dalam situasi tertentu, tindakan-tindakan tersebut dinormalisasi sehingga mendorong perilaku agresif yang bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.
Menurut Andi, pola semacam itu masih dapat dijumpai hingga sekarang. Ia menilai negara juga belum sepenuhnya mampu menghadirkan mekanisme sosial yang efektif untuk menggantikan praktik-praktik tersebut dalam menjaga ketertiban masyarakat.
“Sampai sekarang, negara juga belum mampu sepenuhnya menggantikan peran sosial tersebut dalam mengurangi tindakan kriminalitas,” imbuhnya.
Karena itu, Andi menilai praktik main hakim sendiri yang masih terjadi hingga kini perlu dipahami sebagai bagian dari sejarah panjang kekerasan yang berakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan membenahi faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya.
Comments are closed.