Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menawarkan pendekatan diplomasi berbasis nilai-nilai Islam sebagai jalan keluar dari krisis peradaban dan konflik global.
Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara Peluncuran Perdana Buku “Islam, Conflict, and Political Transformation in Southeast Asia” yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Gus Yahya menegaskan bahwa perhatian utamanya bukan sekadar membedah teori ilmiah, melainkan keselamatan manusia yang terjebak di tengah pergolakan politik internasional. Menurutnya, tatanan dunia yang harmonis hanya bisa terwujud jika seluruh pihak berkomitmen pada kesetaraan hak dan kemanusiaan.
“Kita sebetulnya tidak punya pilihan supaya semua manusia, setiap manusia, bisa hidup dengan sentosa, merdeka, dan aman. Maka kita perlu memperjuangkan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis,” kata Gus Yahya.
Sebagai pilar resolusi konflik dalam ranah peradaban Islam, Gus Yahya menarik inspirasi dari perjalanan sejarah Nabi Muhammad saw saat menyepakati Perjanjian Hudaibiyah.
Ia menjelaskan bagaimana Rasulullah saw menunjukkan fleksibilitas luar biasa demi tercapainya konsensus damai, bahkan ketika utusan Quraish Makkah menuntut penghapusan redaksi bernuansa keagamaan dalam naskah perjanjian hingga penundaan ibadah umrah.
“Ketika utusan Quraisy Makkah meminta supaya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dihapus, Rasulullah hapus saja. Ketika perunding Makkah ini meminta supaya sebutan Rasulullah dihapus dan diganti dengan Ibnu Abdillah, beliau hapus saja,” ujarnya.
Sikap diplomatik Rasulullah saw tersebut, lanjut Gus Yahya, menegaskan prinsip fundamental bahwa kesepakatan damai harus mampu mengesampingkan norma atau aturan asal demi mencegah kehancuran yang lebih besar.
“Inspirasi paling fundamental dari Sunnah Nabi adalah bahwa untuk menyelesaikan konflik, yang harus difokuskan adalah bagaimana mencapai kesepakatan, yaitu kesepakatan untuk berdamai. Apapun yang harus dikorbankan, harus dikorbankan demi kesepakatan damai karena itu yang paling utama,” tegasnya.
Ia mengkritik kecenderungan para aktor geopolitik dan lembaga internasional modern yang sering kali mengalami kebuntuan karena bersikeras mempertahankan norma hukum asal serta ego kelompok. Padahal, ketika kesepakatan untuk berdamai telah dicapai, seluruh aturan formal seharusnya ditundukkan di bawah konsensus tersebut demi menyelamatkan jiwa manusia dari ancaman krisis yang kian meluas.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini mengingatkan bahwa potensi eskalasi konflik dunia sangat nyata dan membutuhkan langkah konkret dari seluruh komponen peradaban.
“Kekacauan kemungkinan akan terus-menerus meningkat, semakin intens, dan semakin meluas apabila umat manusia ini tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya,” pungkasnya.
Comments are closed.