Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih optimal di daerah.
Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan penguatan koordinasi dengan pemda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena mereka memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemda untuk memastikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat ditangani secara bersama-sama.
Baca juga: Kepala BGN: 1.700 SPPG di daerah stunting tinggi siap beroperasi
Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menangani berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
BGN siap berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk kepala daerah, masyarakat umum, hingga orang tua siswa untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara bersama-sama.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan BGN.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam sejumlah aspek pelaksanaan MBG.
“Intinya, BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemda diminta untuk ikut terlibat dalam program MBG,” ucapnya.
Ia juga berharap setiap dinas di daerah dapat mengambil peran masing-masing untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Ia menilai keterlibatan lintas perangkat daerah penting agar dukungan pemda terhadap program dapat berjalan secara optimal.
“Kemudian yang lainnya ya, otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat, kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada,” ucap Tito.
Baca juga: BGN tetapkan pembagian jajaran pejabat di daerah untuk awasi MBG
Baca juga: Pemerintah prioritaskan penguatan program MBG di daerah 3T
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.