Arina.id – Posisi China sebagai mitra strategis Iran tidak bisa diganggu oleh Amerika Seriat (AS). Hal ini ditegaskan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, ketika mengomentari kampanye perang ekonomi total rezim Donald Trump untuk menekan Teheran.
Beijing bahkan mengultimatum Washington agar tidak sekalipun mengganggu kerja sama antar negara yang dilindungi hukum internasional. “Kerja sama China dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh diganggu,” katanya.
Dikutip dari Anadolu, Lin memperingatkan bahwa kampanye perang ekonomi sekala luas untuk mengisolasi Iran berisiko mengganggu tatanan keuangan global. Ia juga menekankan perlunya pihak-pihak yang berkonflik menggelar perundingan untuk mengakhiri pertikaian.
“Perang ekonomi dan tekanan maksimum bukanlah solusi,” kata Lin ketika ditanya mengenai sanksi baru yang diluncurkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin kemarin, 25 Agustus 2026.
Menurut Lin, langkah semacam itu “hanya akan menyebabkan eskalasi dan risiko meluasnya konflik, yang akan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global serta merugikan kepentingan sah negara-negara lain.”
“Tugas mendesak saat ini adalah mendorong deeskalasi dan kembali ke dialog serta perundingan sesegera mungkin,” katanya sambil menegaskan negaranya “akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya.”
China merupakan salah satu importir terbesar minyak Iran. Kedua negara mempertahankan “kemitraan strategis komprehensif” yang terutama didorong oleh hubungan ekonomi dan impor energi dengan harga diskon. Volume perdagangan bilateral kedua negara meningkat menjadi lebih dari USD41 miliar pada tahun lalu.
Lin mengatakan China “memantau secara saksama perkembangan situasi” dan kembali menegaskan penolakan Beijing terhadap sanksi sepihak dan ilegal yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional maupun otorisasi Dewan Keamanan PBB tersebut.
Bessent sebelumnya mengatakan tujuan AS adalah mengucilkan Iran, memutus setiap jalur ekonomi yang menopang negara yang disebutnya “dipimpin rezim tirani” itu. Ia menyatakan, AS tidak lagi sekadar mengelola ancaman Iran, tetapi berupaya mengakhirinya.
Ia menambahkan bahwa “kekuatan ekonomi Amerika” memungkinkan Washington melancarkan tekanan finansial tersebut bersamaan dengan operasi militer.
Terkait China, Bessent mengatakan “cara terbaik untuk berinteraksi dengan negara-negara adalah melalui diplomasi tertutup,” seraya menambahkan bahwa Washington saat ini sedang menyelaraskan ekspektasi dengan Beijing.
Rakyat Amerika muak dengan kampanye perang Trump pada Iran
Kampanye perang pemerintahan Trump terhadap Teheran sepertinya justru menjadi “senjata makan tuan”. Kini, rakyat Amerika justru merasa muak dan tidak percaya lagi dengan janji-janji Trump terhadap perang sepihaknya pada Iran tersebut.
Hal ini nampak dari melemahnya dukungan rakyat AS sendiri pada perang. Penurunan ini bahkan disebut jatuh ke level terendah sejak tahap awal perang dimulai pada akhir Februari 2026. Apalagi, seperti dikutip dari Aljazeera, belakangan dukungan dari basis massa Partai Republik, partai yang mengusung Trump menjadi presiden, juga turut menukik.
Hal ini dibuktikan dalam jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos dan dipublikasikan pada Senin kemarin, 24 Agustus 2026. Hasilnya, hanya 31 persen warga Amerika yang disurvei mengatakan mendukung aksi militer AS terhadap Iran, turun dari 37 persen pada bulan Maret dan 34 persen pada awal bulan ini.
Dukungan di antara responden Partai Republik turun menjadi 69 persen, dibandingkan dengan 77 persen pada bulan Maret. Trump sebelumnya selalu membela kampanye militer tersebut sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Konflik dimulai pada 28 Februari dengan serangan AS dan Israel terhadap Iran. Namun, dampak ekonomi perang menjadi kekhawatiran bagi warga Amerika. Iran telah mempertahankan blokade de facto terhadap ekspor minyak dari kawasan tersebut, yang berkontribusi pada kenaikan harga bensin AS hingga mendekati rekor tertinggi.
Kerugian lain, perang Trump justru membebani anggaran pertahanan negara. Pekan pertama perang menghabiskan sekitar USD6 miliar (sekitar Rp101 triliun), dengan biaya operasi yang terus membengkak karena pengerahan aset tambahan di Timur Tengah.
Hingga Juli 2026, total pengeluaran anggaran militer AS dilaporkan telah menguras hingga USD37,5 miliar (mencapai kisaran Rp671-672 triliun dalam eskalasi yang lebih luas) akibat mahalnya harga rudal pencegat, jam terbang pesawat pengebom, dan pemeliharaan kapal induk.
Comments are closed.