Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Di tengah politik yang makin pragmatis dan transaksional, AHY kembali menggaungkan netralitas TNI, Polri, intelijen, dan ASN. Apakah ini warisan terakhir para military maverick Indonesia, atau justru awal kebangkitan idealisme yang lama dalam satu waktu terlupakan?
Menjelang peringatan seperempat abad Partai Demokrat pada 2026, pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang pentingnya profesionalisme TNI, Polri, intelijen, dan aparatur sipil negara menghadirkan gema yang tidak sekadar administratif, melainkan historis.
Di tengah lanskap politik yang semakin padat oleh kalkulasi elektoral, transaksi kepentingan, dan perebutan akses terhadap sumber daya kekuasaan, seruan mengenai netralitas aparatur negara terdengar seperti nada lama yang kembali dipetik dari instrumen yang hampir terlupakan.
Pidato tersebut menjadi lebih menarik karena sulitkiranya dilepaskan dari bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bukan sekadar ayah biologis AHY, melainkan figur yang bersama Agus Widjojo dan Agus Wirahadikusumah pernah membentuk apa yang dapat disebut sebagai military mavericks Indonesia.
Mereka adalah kelompok perwira yang tidak puas menjadi penjaga status quo, tetapi justru mendorong transformasi institusi militer menuju format yang lebih profesional serta kompatibel dengan demokrasi modern.
Dalam perspektif Samuel Huntington, profesionalisme militer bertumpu pada tiga pilar, yakni keahlian, tanggung jawab korporat, dan netralitas politik.
Namun Indonesia tidak pernah bergerak dalam jalur yang sepenuhnya linear. Reformasi memang mengakhiri dwifungsi secara formal, tetapi relasi antara kekuasaan sipil dan institusi keamanan tetap berjalan dalam ruang kompromi yang kompleks.
Demokrasi tidak lahir dari ruang steril, melainkan tumbuh di tengah negosiasi yang sering kali penuh paradoks.
Oleh karenanya, ketika AHY kembali mengangkat tema netralitas aparatur negara, pertanyaannya bukan semata apakah gagasan itu benar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pesan tersebut masih memiliki daya ubah dalam konfigurasi politik Indonesia saat ini, atau hanya menjadi gema idealisme dari generasi terakhir para pembaru berseragam?
Maverick Terakhir?
Dalam teori critical juncture, perubahan besar biasanya lahir dari sekelompok kecil aktor yang mampu memanfaatkan momentum sejarah.
Reformasi 1998 adalah salah satu persimpangan tersebut. Pada masa itu, figur seperti Agus Widjojo, Agus Wirahadikusumah, dan SBY dianggap memainkan peran penting dalam menggeser orientasi militer dari instrumen politik menjadi institusi profesional.
Mereka bukan oposisi terhadap negara, melainkan reformis dari dalam sistem. Mereka memahami bahwa legitimasi militer di abad ke-21 tidak lagi berasal dari kedekatannya dengan kekuasaan politik, tetapi dari jaraknya terhadap politik praktis.
Di sinilah letak karakter maverick mereka, keberanian untuk berbeda ketika arus utama justru bergerak ke arah sebaliknya.
Namun sejarah memiliki ironi. Banyak gagasan yang berhasil mengubah institusi justru kehilangan daya dorong ketika institusi itu telah stabil.
Generasi reformis sering kali lahir karena ada masalah besar yang harus diselesaikan. Ketika masalah itu dianggap selesai, regenerasi idealisme menjadi jauh lebih sulit.
AHY tampaknya sedang mencoba menghidupkan kembali memori normatif tersebut. Ia tidak berbicara tentang ekspansi peran negara, tidak pula menawarkan romantisme militerisme.
Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa profesionalisme aparatur merupakan fondasi kepercayaan publik. Dalam bahasa politik, ini adalah upaya mengembalikan diskursus dari perebutan kekuasaan menuju tata kelola kekuasaan.
Tetapi konteks 2026 berbeda dengan 1998 atau 2004. Indonesia kini berada dalam fase yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai era cartelized democracy, ketika kompetisi politik tetap berlangsung, tetapi sebagian besar aktor elite memiliki insentif untuk berkompromi dibandingkan berkonfrontasi.
alam situasi seperti itu, netralitas sering kali tidak diperdebatkan sebagai prinsip, melainkan sebagai instrumen yang fleksibel mengikuti kebutuhan koalisi.
Akibatnya, seruan AHY dapat terdengar seperti suara seorang penari yang masih mengingat koreografi lama ketika lantai dansa telah berganti irama. Benarkah demikian?
Senja Idealisme?
Pertanyaan terbesar bukan apakah AHY benar, melainkan apakah lingkungan politik Indonesia masih menyediakan ruang bagi gagasan tersebut untuk tumbuh.
Teori institusionalisme baru menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma dan insentif yang berkembang di sekitarnya.
Jika sistem politik memberikan penghargaan kepada profesionalisme, maka profesionalisme akan menguat. Sebaliknya, jika kedekatan politik lebih menguntungkan daripada kompetensi institusional, maka logika pragmatis akan perlahan menggerus etika profesional.
Di sinilah dilema yang dihadapi seluruh warisan military mavericks. Mereka berhasil membangun arsitektur formal demokrasi, tetapi tidak selalu mampu mengendalikan bagaimana bangunan itu digunakan oleh generasi berikutnya. Struktur dapat diwariskan, tetapi semangat tidak selalu ikut berpindah tangan.
Meski demikian, terlalu dini untuk menyebut pidato AHY sebagai romantisme tanpa makna.
Dalam politik, gagasan memiliki fungsi yang sering kali lebih panjang daripada siklus kekuasaan. Ia menjadi jangkar moral yang mengingatkan publik tentang standar yang seharusnya dijaga.
Bahkan ketika tidak langsung mengubah kebijakan, gagasan dapat mengubah cara masyarakat menilai kebijakan.
Karena itu, pidato tersebut dapat dibaca sebagai dua hal sekaligus. Di satu sisi, eksistensinya mungkin merupakan tarian terakhir dari tradisi military maverick yang pernah melahirkan reformasi institusional Indonesia.
Sebuah gerakan elegan yang mencoba menjaga nyala idealisme di tengah kabut pragmatisme yang semakin tebal.
Namun di sisi lain, untaian kalimatnya juga bisa menjadi penanda bahwa warisan itu belum sepenuhnya berakhir.
Sebab sejarah sering bergerak seperti sungai yang tampak tenang di permukaan, tetapi menyimpan arus bawah yang terus mengalir.
Gagasan tentang netralitas, profesionalisme, dan etika aparatur negara mungkin tidak lagi menjadi tema paling populer di pasar politik hari ini.
Akan tetapi, justru ketika politik menjadi semakin transaksional, nilai-nilai itulah yang kerap dicari kembali sebagai kompas.
Maka, apakah ini the last military maverick’s dance? Mungkin. Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa setiap tarian terakhir sering kali menjadi awal dari koreografi berikutnya.
Dan terkadang, yang paling bertahan bukanlah mereka yang paling keras berbicara tentang kekuasaan, melainkan mereka yang terus mengingatkan batas-batasnya. (J61)
Comments are closed.