Jakarta, NU Online
Banjir yang terjadi sejak awal tahun 2026 hingga kini masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah, terutama Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara. Bencana tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia di Kabupaten Kudus serta mengakibatkan puluhan ribu warga terdampak.
Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU), Maskut Candranegara, mengungkapkan bahwa banjir di wilayah tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai dampak cuaca ekstrem. Menurutnya, peristiwa ini merupakan akumulasi dari krisis ekologis yang telah berlangsung cukup lama.
“Banjir yang melanda Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara di Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dipandang semata sebagai dampak cuaca ekstrem. Peristiwa ini merupakan akumulasi dari krisis ekologis yang telah berlangsung cukup lama di wilayah tersebut,” ujar Maskut kepada NU Online, Jumat (16/1/2026).
Maskut menjelaskan bahwa intensitas hujan yang tinggi memang menjadi pemicu langsung terjadinya banjir. Namun, kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun membuat daya dukung alam tidak lagi mampu menahan dan mengelola limpasan air secara alami.
“Kerusakan daerah aliran sungai (DAS), pendangkalan sungai, serta berkurangnya vegetasi di kawasan hulu dan bantaran sungai dinilai berkontribusi besar dalam memperparah dampak banjir di ketiga kabupaten tersebut,” tuturnya.
Ia menilai banyak DAS yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali aliran air justru mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, mulai dari penebangan liar, pertambangan, hingga pembangunan yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
“Akibatnya, air hujan yang turun langsung mengalir ke permukiman tanpa melalui proses penyerapan yang memadai,” katanya.
Selain kerusakan DAS, Maskut mengungkapkan bahwa maraknya alih fungsi lahan turut memperbesar risiko bencana. Lahan pertanian, kawasan hijau, dan daerah resapan air terus menyusut dan beralih menjadi kawasan industri, perumahan, serta infrastruktur komersial.
“Perubahan ini secara signifikan mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga potensi banjir semakin meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, ia menyoroti lemahnya implementasi tata ruang di lapangan. Perlindungan kawasan resapan air dan sempadan sungai kerap diabaikan, sementara banyak bangunan berdiri di wilayah yang secara tata ruang seharusnya steril dari aktivitas pembangunan.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang agar tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar ditegakkan secara konsisten,” ucapnya.
Maskut menegaskan bahwa banjir yang berulang di Pati, Kudus, dan Jepara menjadi peringatan serius bahwa krisis ekologis merupakan ancaman nyata.
“Tanpa perubahan cara pandang dan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan, bencana serupa akan terus terulang,” tegasnya.
LPBI PBNU merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekosistem secara serius dan berkelanjutan. Rehabilitasi DAS, reboisasi kawasan hulu, penertiban bangunan di sempadan sungai, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang harus menjadi prioritas.
“Selain itu, pendekatan mitigasi berbasis komunitas dan kearifan lokal diperkuat agar masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban,” ujar Maskut.
LPBI PBNU juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada dan siaga, mengingat potensi cuaca ekstrem masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
“Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan lembaga kebencanaan, menyiapkan langkah evakuasi dini, serta menghindari aktivitas di kawasan rawan banjir,” pungkas Maskut.
Comments are closed.