Arina.id — Amerika Serikat (AS) menegaskan tidak mendukung rencana pemindahan paksa, pengusiran, atau relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza. Sikap tersebut secara langsung berseberangan dengan pernyataan sejumlah pejabat Israel yang kembali mendorong pengurangan populasi Palestina di wilayah tersebut.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali komitmen Washington terhadap rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Presiden Donald Trump dan menjadi dasar kesepakatan gencatan senjata tahun lalu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan poin ke-12 dalam rencana tersebut secara eksplisit menyatakan tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza. Warga yang ingin pergi disebut tetap memiliki kebebasan untuk melakukannya dan kembali ke Gaza.
“Amerika Serikat tidak mendukung rencana atau usulan apa pun untuk pemindahan paksa, pengusiran, atau pemindahan wajib penduduk Gaza,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Al Jazeera, Jumat.
Pernyataan Washington tersebut muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Israel Katz kembali menghidupkan gagasan pemindahan warga Palestina dari Gaza.
Katz mengatakan Presiden Trump hanya “membekukan”, bukan membatalkan, gagasan tersebut. Menurut Katz, tidak ada solusi bagi Gaza tanpa perpindahan penduduk Palestina dari wilayah itu.
“Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata untuk Gaza tanpa migrasi ini,” kata Katz pada Rabu.
Katz bahkan mengatakan pemerintah Israel siap memindahkan warga Palestina dari Gaza “melalui laut, udara, dan dengan cara apa pun”. Dia menyebut gagasan tersebut masih terus dibahas di pemerintahan Israel.
Sehari kemudian, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menyerukan langkah serupa.
“Alih-alih ilusi perdamaian sekarang, kita membutuhkan tindakan emigrasi sekarang,” ujar Ben-Gvir.
“Alih-alih warga Palestina menggali terowongan, sudah saatnya mereka mengemasi koper,” katanya.
Negara Arab Tolak Pengusiran Warga Gaza
Penolakan terhadap pengusiran warga Palestina tidak hanya datang dari Washington. Sejumlah negara Arab, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan AS, juga dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.
Mesir dan Yordania, yang menjadi negara tetangga langsung Gaza dan selama ini menjadi bagian penting dalam upaya diplomatik mengakhiri perang.
Kairo secara konsisten menolak gagasan menjadikan wilayah Mesir sebagai tempat pemukiman permanen bagi warga Palestina yang dipindahkan dari Gaza. Yordania juga menolak gagasan menerima perpindahan massal warga Palestina dari Gaza.
Sikap tersebut bukan hanya datang dari kedua negara. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga termasuk negara yang menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Pada Agustus 2026, para menteri luar negeri delapan negara Arab dan Muslim—Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia—bersama-sama mengecam tindakan Israel di Gaza dan menegaskan dukungan terhadap upaya penghentian konflik.
Secara kolektif, Liga Arab juga telah menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.
Dalam pernyataan pada Februari 2026, Liga Arab menyebut upaya mengubah komposisi demografis Gaza dan Tepi Barat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Pada KTT Arab ke-34 di Baghdad pada Mei 2025, negara-negara Arab kembali menegaskan penolakan terhadap pemindahan warga Palestina dan menyerukan langkah internasional untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza.
Comments are closed.