Dari arsenik ke air keras, kami terus melawan.
DI MALAM ganjil bulan Ramadan, malam yang dipercaya sebagai malam Lailatul Qadar, syahdan saat malaikat-malaikat turun dan memberkahi bumi, seorang laki-laki tak dikenal menggenggam sebuah botol berisi air keras, cairan asam sangat korosif yang bisa melunturkan baja. Dibonceng di atas sepeda motor yang dikendarai rekannya berperawakan tegap, keduanya melaju penuh perhitungan.
Andrie Yunus, 27 tahun, aktivis hak asasi manusia dan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengendarai motor di depan mereka. Kedua penguntitnya diduga telah membuntuti Andrie dari kantor YLBHI, berjarak 950 meter dari lokasi kejadian.
Di persimpangan jalan Jembatan Talang, Jakarta Pusat, kedua penguntit mendahului Andrie lalu berputar balik, melawan arah motor Andrie. Saat jarak mereka sudah dekat, si penguntit menyiram air keras. Mengenai mata, wajah, dada, dan kedua tangan Andrie.
Andrie sontak oleng, menjatuhkan motornya, berteriak kesakitan. “AAAH. PANAS. AIR KERAS. AIR KERAS.”
Teriakannya memecahkan keheningan malam dan menggemparkan warga sekitar.
Apakah para malaikat ikut terhenyak menyaksikan perilaku keji itu? Peristiwa yang terjadi di bulan puasa saat setan dipercaya sedang dibelenggu, dan yang tersisa hanyalah hawa nafsu manusia.
Aksi percobaan pembunuhan terhadap Andrie itu mengundang kemarahan besar dari publik.
Berkat gelombang tekanan publik, enam hari setelah serangan air keras itu, Rabu, 18 Maret, Mabes TNI mengakui para pelakunya adalah tentara. Para eksekutor lapangan terdiri empat orang. Keempatnya terdiri tiga perwira pertama dan satu bintara.
Mereka berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. ini adalah lembaga intelijen militer yang tugas utamanya mendeteksi dini ancaman atau gangguan terhadap pertahanan Indonesia. Tugas mereka dilarang ke luar pagar mengurusi masyarakat sipil. Jelas aksi intel tentara mencelakai warga sipil sudah masuk pelanggaran berat.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan empat anggotanya yang terlibat sudah ditahan di Pomdam Jaya.
Baik TNI maupun Polri saat ini belum mengungkap aktor intelektual atau tanggung jawab komando dari keempat bawahan itu di balik kekerasan itu.
Revisi UU TNI
Andrie Yunus bukan sosok asing bagi publik, terutama sejak bersama rekannya, pada 15 Maret 2025. menerobos Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, saat anggota Komisi Pertahanan DPR menggelar rapat diam-diam membahas revisi UU TNI.
Pukul 17.49, mereka memasuki ruang rapat dan membentangkan poster protes. Andrie berseru, “Selamat sore, Bapak/Ibu, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan. Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak/Ibu!”
Mereka menginterupsi rapat yang dipimpin Ketua Komisi Pertahanan dari PDIP Utut Adianto. Layar rapat menampilkan daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU TNI. Tuan rumah kaget dengan kehadiran mendadak tamu tak diundang itu.
Satu menit kemudian Andrie dan rekan-rekannya diusir paksa. Andrie ditarik dan didorong petugas keamanan. Ia dan seorang jurnalis jatuh terhempas. Setelahnya, pintu ruang rapat dikunci.
Andrie dan rekan-rekannya tetap berdiri di luar ruang rapat. “Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak ada pembahasan di dalam. Kami menolak Dwifungsi ABRI. Kembalikan tentara ke barak!”
Pukul 18.00, petugas keamanan hotel mengusir Andrie dan rekan-rekannya dan para jurnalis.
Rencana awalnya para aktivis cuma menggelar demonstrasi di depan hotel. Tapi ternyata segelintir orang saja yang datang di akhir pekan itu. Mereka kemudian bersiasat.
Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, saat itu tidak di Jakarta, mendelegasikan aksi kepada Andrie. Dimas ingat Andrie berkata sebelum aksi, “Selemah-lemahnya iman melawan. 3-5 orang cukup.”
Siasat itu sukses.
Aksi tolak revisi UU TNI di Fairmont. (Dok. Ist)
Meski hanya 10-an menit, hanya dihadiri tiga aktivis, aksi protes itu menarik mata publik terutama sejak video protesnya tersebar luas di media sosial. Ia memicu gelombang demo penolakan di berbagai kota, di depan gedung parlemen pusat maupun daerah, tidak peduli para demonstran menahan haus dan lapar di bulan puasa.
Publik murka mengetahui DPR menggodok revisi UU TNI secara kilat, tanpa konsultasi penting, yang berimplikasi pada pembukaan pintu lebar bagi TNI memasuki pos-pos jabatan sipil dan tugas-tugas non-militer.
Sentimen itu mengembalikan ingatan sejarah kolektif pada Orde Baru, rezim otoriter 32 tahun Soeharto.
Revisi UU TNI itu tidak pernah transparan. Tidak ada naskah akademik, tidak ada draf perubahan, tidak ada dokumen pasal yang diusulkan direvisi. KontraS sempat mengajukan permohonan informasi publik ke Komisi Pertahanan, tapi tidak pernah dibalas.
Setelah menggelar protes di Fairmont, Andrie dan rekan-rekannya menerima rangkaian teror.
Hari itu juga mereka dilaporkan ke polisi dengan pasal pidana berlapis, di antaranya mengganggu ketertiban dan menghina lembaga negara. Di kantor KontraS, Andrie ditelepon oleh nomor tak dikenal. Juga tiga orang berbadan tegap dan berambut cepak meneror kantor. Dini harinya, orang-orang berbadan tegap pakai jins ketat dan tas selempang berlalu-lalang di depan kantor.
Para anggota dewan tetap menggelar rapat revisi UU TNI di Fairmont, dengan penjagaan lebih ketat termasuk oleh Komando Operasi Khusus TNI, satuan elite tiga matra yang tugasnya “mengamankan kepentingan nasional.”
Kontra Soeharto
Sejak berdiri pada 20 Maret 1998, kerja-kerja KontraS kerap mengusik ketenangan para pelaku kekerasan negara.
Pada 14 Juli 2025, setelah revisi UU TNI disahkan, Andrie menjadi saksi gugatan uji materi regulasi itu di Mahkamah Konstitusi.
Dalam kesaksiannya, ia menekankan peran KontraS yang diwariskan Munir Said Thalib.
“KontraS didirikan sejak 1998 oleh Munir Said Thalib, dan sejak saat itu juga memiliki concern terhadap perbaikan reformasi sektor keamanan, khususnya dalam institusi militer. Dalam negara hukum dan demokrasi pasca-1998, kami meyakini bahwa militer harus tunduk pada supremasi sipil.”
Pada 1998, di tengah situasi politik penculikan dan penghilangan paksa aktivis di ujung tanduk rezim militer Soeharto, KontraS didirikan untuk berkonfrontasi dengan para jenderal yang bertanggung jawab atas kekerasan itu.
Salah satunya diarahkan ke Tim Mawar di bawah Kopassus, saat itu Danjennya adalah Prabowo Subianto yang kemudian naik pangkat jadi Panglima Kostrad.
Matt Easton, dalam Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan, menulis percakapan Munir Said Thalib dengan Suciwati saat hendak mendirikan KontraS. (“S” ditulis kapital punya arti simbolik “Kontra Soeharto”.) Saat itu Munir masih bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
“Apa risiko terbesar dari hidup?” tanya Suciwati.
“Bahwa kita akan mati,” jawab Munir.
“Dan kamu bisa mati saat makan, saat tidur, atau saat melakukan apa pun. Jadi kalau kamu bisa membantu orang lain dan bermanfaat, lakukanlah,” kata Suciwati.
Untuk menemukan keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang, KontraS memanfaatkan iklan koran. Munir juga sangat getol mengadakan konferensi pers serta memberi mikrofon kepada orang tua korban untuk berbicara tentang anak mereka yang hilang. Organisasi itu juga giat memasang wajah-wajah orang hilang di ruang-ruang publik.
Metode yang berani itu telah mengembalikan korban penculikan: 9 aktivis dibebaskan, tapi 13 aktivis lain tidak kembali alias dihilangkan negara.
Para elite jenderal militer kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Salah satu putusan mereka adalah memecat Pangkostrad Prabowo Subianto dan Danjen Kopassus Muchdi Purwoprandjono. (Bahasa halusnya merekomendasikan pemberhentian keduanya dari dinas keprajuritan.)
Sekalipun para pelaku lapangan Tim Mawar diadili dan atasan-atasannya menerima konsekuensi politik, Munir tetap mendorong para tentara ini harus diadili di pengadilan sipil, bukan peradilan militer. Sampai sekarang itu tak pernah terjadi.
Kebal hukum alias impunitas, kondisi politik yang membuat penjahat dilindungi negara, tetap bertahan, dan karena itu KontraS mendorong agenda reformasi di sektor keamanan. Kelak aktivis-aktivis KontraS yang jauh lebih muda akan menghadapi kondisi politik yang sama yang pernah digugat dan diperjuangkan Munir.
Diracun
Diktator Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 tidak lantas meringankan kerja KontraS. Supremasi sipil di atas kertas berjalan. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mewujudkan amanat Reformasi 1998 dengan melakukan reformasi dalam tubuh ABRI. Tentara tak bisa lagi menempati jabatan sipil. TNI dan Polri dipisah.
Tetapi, pada praktiknya, bayang-bayang militer masih menghantui. Pada 2002, KontraS menyelidiki dugaan keterlibatan militer dalam kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Keluarga korban berdemonstrasi di depan rumah Wiranto, yang saat kekerasan terjadi menjabat Panglima ABRI.
Seminggu setelah aksi itu, kantor KontraS dikepung sekelompok orang berpakaian preman. Mereka menerobos dan merusak kantor, mencari-cari Munir dan Usman Hamid.
“Mana Munir? Mana Usman? Bakar!”
Pada 6 September 2004, Munir dibunuh di udara.
Ia diracun arsenik. Para pelakunya adalah jaringan agen intelijen negara. Vonis hanya menjerat pilot Garuda Pollycarpus Priyanto. Tetapi Muchdi PR, yang intens berkomunikasi dengan Pollycarpus selama penerbangan, divonis bebas.
Dari Arsenik ke Air Keras
Saat Jokowi menjadi presiden, banyak harapan reformasi disematkan kepadanya, termasuk dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Jokowi pernah sesumbar akan menemukan Wiji Thukul, korban penghilangan paksa 1997-1998. Pemerintahannya juga mengakomodasi para aktivis lama 98.
KontraS tetap berdiri melawan. Para aktivis KontraS membutuhkan bukti, bukan janji. Apalagi jika janji itu dipakai untuk meraup dukungan politik saat kampanye. Masalah terbesar lagi saat itu: lawan Jokowi adalah Prabowo.
Aktivisme saat itu disodorkan pilihan yang sama buruknya. Pilih kandidat yang mencitrakan diri sebagai orang biasa atau pilih mantan jenderal penculik.
Kita tahu cerita ini setelahnya. Jokowi memberi jabatan publik pada Prabowo sebagai menteri pertahanan pada periode kedua pemerintahannya. Dengan kata lain, seorang yang digadang-gadang bakal menuntaskan janji reformasi itu memperkuat dan menebalkan politik impunitas.
Lini masa penting lain: pada 28 Februari 2024, Presiden Jokowi menganugerahkan Prabowo dengan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan. Tindakan politis ini menerabas aturan militer dan batas toleransi. Tak ada preseden seorang jenderal yang diberhentikan karena terlibat pelanggaran berat, kemudian dianugerahi gelar kehormatan.
Setelah itu, Jokowi membuka jalan kemenangan Prabowo dengan menyandingkan putranya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden.
Maka, hantu Orde Baru bangkit dari kubur.
Hanya berselang lima bulan sejak dilantik jadi presiden, Prabowo memiliki UU TNI yang baru. Peran militer diperluas ke jabatan-jabatan sipil, tidak cuma dwifungsi tapi sudah multifungsi. Pengesahan revisi UU TNI ini juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun KontraS ke-27.
Setelahnya, lewat para pembantunya, pemerintahan Prabowo mencuci dosa masa lalu dengan menyangkal terjadi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Cina pada 1998.
Padahal, berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, kekerasan negara itu melibatkan segerombolan orang “berambut cepak, berbadan kekar, bersepatu boot militer.” Presiden BJ Habibie sudah mengakui dan mengutuk keras peristiwa pemerkosaan massal tersebut.
Tapi, proyek pemutihan atas kejahatan masa lalu Orde Baru terus berjalan di bawah Presiden Prabowo. Salah satunya dengan melakukan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, yang menghilangkan sejarah politik kelam kejahatan negara di masa lalu.
Puncaknya, pada 10 November 2025, Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, mantan menantunya.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut pemberian gelar pahlawan ini sebagai “ upaya cuci dosa dan melanggengkan impunitas oleh pemerintah Indonesia.”
Pada 2025, terjadi kerusuhan yang polanya serupa dengan kerusuhan pada masa Orde Baru. Komisi Pencari Fakta, salah satu anggotanya adalah Andrie Yunus, memaparkan dugaan keterlibatan anggota TNI di tengah gelombang protes anak muda pada Agustus 2025.
Dan, situasinya tambah memburuk ketika Andrie disiram air keras oleh empat tentara dari intelijen TNI, menjelang ultah KontraS ke-28 tahun ini.
Alih-alih menebar rasa takut, penyerangan terhadap Andrie mengobarkan amarah publik.
Dimas Bagus Arya berkata percobaan pembunuhan berencana kepada rekannya itu bukan lagi alarm demokrasi tapi jurang demokrasi.
Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengecam keras tindakan ini. “Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan pengecut ini harus dimintai pertanggungjawaban. Para pembela HAM harus dilindungi dalam pekerjaan penting mereka dan dapat menyuarakan isu-isu kepentingan publik tanpa rasa takut,” ujar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk.
Mantan Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, mencium “ada ketakutan luar biasa di rezim ini. Mereka berusaha menutupinya dengan cara yang sangat pengecut, tetapi malah mengekspos ketakutan itu. Mereka sadar ada yang salah dalam tatanan pemerintahan ini.”
Usman Hamid, eks koordinator KontraS 2004-2010, berkata kerja-kerja KontraS bukannya ciut tapi semakin giat setelah serangan air keras kepada Andrie.
“Jangan pernah berpikir kami akan pernah mundur selangkah pun atas serangan ini. Tidak ada satu pun yang kami takutkan di dunia ini kecuali semesta alam,” kata Usman.
Aksi solidaritas untuk Andrie Yunus dari Solidaritas Ibu Indonesia dan mahasiswa di Yogyakarta. (Dok. LPM Ekspresi)
Andrie dikenal sebagai pribadi yang senantiasa mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Sejak bergabung dengan KontraS pada 2022, Andrie terlibat dalam kerja-kerja advokasi dugaan pelanggaran HAM, di antaranya peristiwa pembunuhan dan mutilasi warga sipil di Timika, kasus kerangkeng manusia di Langkat, dan penembakan warga sipil dalam konflik lahan di Seruyan, Kalimantan Tengah.
KontraS lahir di ujung kediktatoran Soeharto. Saat mendirikan KontraS, Munir menyadari perjuangan mengakhiri kekerasan negara adalah pertarungan yang panjang, para aktivisnya memikul risiko yang mungkin jadi korban penghilangan paksa itu sendiri.
Tetapi, dengan kesadaran itu, Munir tidak pernah berhenti berjuang bahkan hingga maut menjemputnya. Kekuatan KontraS, baginya, melampaui keahlian hukum atau strategi advokasi, tapi pada kekuatan moral pada diri korban dan penyintas.
Semangat dan resiliensi Munir terus menular bahkan setelah kematiannya. Munir pernah berorasi, “Kami sudah lelah dengan kekerasan. (…) Kami di sini berkumpul dengan kesadaran. Kami tidak ada pertentangan agama. Kami tidak ada pertentangan etnis. Yang ada penyalahgunaan kekuasaan yang harus kita hadapi bersama.”
Dalam perjuangannya menghapus kekerasan, ia belajar untuk berdamai dengan rasa takut. “Kita harus lebih takut kepada rasa takut itu sendiri. Karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita.”
Keberanian itu menular ke Andrie Yunus, lalu menular lagi kepada kita semua untuk bersolidaritas bersama KontraS.
Kita semua berseru, “Berani karena Andrie!”
KontraS terus melawan. Mereka sudah lelah dengan kekerasan. Melalui kampanye “Dari Arsenik hingga Air Keras, Kami Terus Melawan!”, KontraS membuka penggalangan donasi untuk pemulihan Andrie serta memperkuat kerja-kerja KontraS mendampingi korban dan memperjuangkan keadilan. Klik tautan Kitabisa untuk berdonasi.
Comments are closed.