Pembangunan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) diduga menyebabkan banjir beserta lumpur. Ratusan hektare sawah di Kecamatan Pomalaa terdampak dan merugikan petani. Perempuan Pomalaa menanggung beban berlapis karena bencana lingkungan ini.
***
SEMANG terbangun tengah malam oleh riuh kokok ayam peliharaan. Khawatir ayam-ayam itu akan dicuri orang, Semang lekas menengok kandang di belakang rumah.
Halaman belakang rumah itu sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada genangan air selepas hujan yang biasanya akan cepat surut dengan sendirinya.
Semang tinggal di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bila hujan, rumahnya sering kebanjiran, apalagi jika deras hingga berhari-hari. Namun, air akan lekas surut dalam kisaran tiga puluh menit.
Setelah merasa semuanya aman, malam itu, Semang kembali menyambung tidur.
Tapi belum genap satu jam terpejam, Semang kembali terbangun. Air deras merangsek masuk dari belakang rumah dengan membawa serta lumpur. Alirannya kuat sampai mampu merobohkan kulkas, mesin cuci, dan lemari pakaian. Semang gelagapan.
“AIR! AIR!” Semang berteriak, seraya mengirimkan tanda darurat kepada anggota keluarga yang masih terlelap.
Rasmawati, anak Semang, langsung terbangun mendengar teriakan si bapak. Ia tercengang melihat air mengepung tempat tidur. Buru-buru ia membangunkan anak-anaknya dan menyuruh mereka mengekor kakeknya menuju jalan raya di depan rumah ke daratan yang lebih tinggi.
“Selamatkan nyawa, baru benda-benda,” perintah Rasmawati.
Semang mendesak mereka untuk mempercepat langkah, “Lebih baik barang jadi korban daripada nyawamu.”
Sejak menetap di Desa Lamedai pada dekade 1960an, Semang baru kali ini mengalami banjir dahsyat. Banjir tidak pernah masuk ke rumah, paling mentok hanya menggenangi halaman.
Tetapi, banjir pada 10 November itu lain. Airnya banyak dan lajunya deras sehingga cepat sekali rumah Semang terendam hingga 70 sentimeter, surutnya lama, dan yang paling mencolok ialah banjir itu berlumpur.
“Pokoknya pernah hujan tiga hari tiga malam, tidak pernah banjir rumahku. Tapi itu sebelum ada perusahaan,” ujar Semang ketika ditemui Project Multatuli sehari setelah banjir, 11 November 2025 di kediamannya.
Lumpur mengendap di mana-mana, bahkan di bagian rumah yang sukar terjangkau. Membersihkan rumah pasca-banjir jadi semakin sulit.
Sebagian barang yang masih bisa diselamatkan, mereka bungkus dengan karung plastik lalu digantungkan ke plafon. Barang-barang elektronik yang rusak tergeletak begitu saja. Mereka belum tahu mesti berbuat apa selain meratapi dan berpikir keras cara membeli yang baru.
“Lemari kulkas, mesin cuci tidak bisa berputar. Mesin cuciku tenggelam,” ujar Kasniah, 60 tahun, istri Semang.
Semang berusaha menguatkan mental istri, “Sabar saja, kalau ada rezeki habis panen beli lagi mesin cuci.”
Butuh waktu seharian penuh untuk bebenah rumah. Sungguh perkara yang melelahkan mereka. Sampai-sampai mereka jatuh sakit, terutama anak-anak yang turut membantu.
“Anak-anak demam. Mungkin kecapaian toh karena bersih-bersih banjir, lumpur di mana-mana,” keluh Rasmawati.
Di Kecamatan Pomalaa banjir beserta lumpur sudah terjadi sejak 2024. Namun setahun kemudian, skalanya lebih gawat. Pada 2025, terjadi beberapa kali banjir lumpur, dengan kejadian paling parah pada 18 Oktober dan 10 November. Warga menduga aktivitas pembangunan kawasan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) seluas 11 ha di hulu Kecamatan Pomalaa sebagai penyebabnya.
Selain Desa Lamedai, banjir juga melanda desa tetangga, Desa Oko-Oko.
Marni, warga Desa Oko-Oko, terpaksa menetap di lantai dua rumahnya. Sebab lantai dasar sedang tergenang air dan lumpur. Sehari setelah banjir, ia masih sibuk bebenah.
“Selama ada perusahaan banjir terus. Ada mi lebih satu tahun. Kalau tiba-tiba hujan, langsung banjir setinggi lutut,” ujar Marni, 46 tahun, sembari menguras air di lantai dasar.
“Mungkin besok kering.”
Rumah Marni hanya berjarak sekitar 200 meter dari proyek pembangunan PLTU dan jetty untuk mendukung operasional IPIP. Di rumah yang terbuat dari kayu itu, Marni hanya tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Marni sempat menikah dua kali tapi belum memiliki keturunan.
Marni tidak bekerja. Sehari-hari hanya fokus merawat ibunya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dibantu famili.
Setiap banjir melanda, kekhawatiran Marni terhadap orangtua ikut bertambah. Sebab pergerakan ia dan ibu menjadi terbatas. Apalagi jika mesti ke lantai dasar. Marni mesti memapah ibu pelan-pelan agar tidak tergelincir.
“Kasihan mamaku kalau mau berak harus turun. Nanti jatuh,” ungkapnya.
Semenjak ada proyek IPIP, Marni juga mengaku mengalami sakit gatal-gatal dan sering batuk. Ia menduga karena terpapar debu proyek. Namun, ia tidak pernah berobat ke rumah sakit karena tidak punya uang. Sehingga tiap kali sakit, Marni hanya mengandalkan tumbuhan di sekitar tempat tinggal.
“Pakai paria, daun jambu, atau daun dami kalau mau (meredakan) panas,” tandasnya.
Proyek Sengsara Nasional
IPIP adalah bagian dari skenario besar Proyek Blok Pomalaa, kawasan industri yang berfokus terhadap rantai pasok baterai lithium-ion dan kobalt. Blok Pomalaa mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seluas 20.279,4 ha.
Nantinya akan terdapat banyak perusahaan di IPIP. Antara lain perusahaan pengolah bijih nikel High Pressure Acid Leaching (HPAL) & Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), pemurnian, prekursor, bahan katoda, baterai ternary lithium, dan daur ulang baterai.
Kawasan IPIP dikendalikan oleh perusahaan China, Huayou Group. Bekerja sama dengan perusahaan batubara lokal, PT Rimau New World yang memiliki 30 persen saham.
Saat ini mereka sedang membangun pabrik pengolahan bijih nikel berteknologi HPAL di Kecamatan Pomalaa. Pabrik beroperasi di bawah bendera PT. Kolaka Nickel Indonesia (KNI).
PT. KNI dikendalikan oleh Huayou Group melalui PT. Huaxing Nickel. Mereka bekerjasama dengan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Vale Indonesia Tbk dan perusahaan otomotif Amerika Serikat, Ford Motors untuk menjalankan bisnis pengolahan bijih nikel di IPIP.
Pada 2022, IPIP-KNI telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo.
Satya Bumi dalam risetnya yang bertajuk Di Balik Kilau Janji Keberlanjutan Kawasan Industri Pomalaa menyebutkan bahwa, IPIP-KNI dan tambang PT. Vale Indonesia Tbk telah mengekspansi lahan seluas 2.098,14 ha selama periode 2022-2025. Diperkirakan luasannya akan terus meningkat seiring pembangunan Blok Pomalaa yang masif setahun terakhir.
“Apalagi PT. Vale Indonesia telah mengantongi Izin Pemakaian Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 7.666,8 ha yang melingkupi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi,” tulis Satya Bumi dalam laporan riset.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 3/2023, Presiden Joko Widodo memberikan izin kepada PT Vale untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan dan kawasan hutan lindung. Sementara itu, Satya Bumi berpendapat, “Semestinya di dalam peraturan UU Kehutanan wilayah kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan terbuka.”
Dalam surat klarifikasi yang Project Multatuli terima pada Februari lalu, PT Vale mengakui telah melakukan pembukaan lahan seluas 880,3 ha atau 4,3% dari total luasan Blok Pomalaa. Mereka juga mengakui telah melakukan bukaan lahan baru selama 2024-2025 seluas 487,9 ha.
Sedangkan Satya Bumi mencatat, konsesi PT Vale berada di kawasan hutan lindung seluas 5.176,04 ha, dengan area sudah terbuka seluas 77,81 ha.
“Dalam kekhawatiran kami, apabila terjadi pembukaan kawasan hutan yang secara masif berada di area hulu dapat mengakibatkan bencana katastropik seperti bencana Sumatra,” tertulis dalam laporan riset.
Satya Bumi juga memperkirakan dampak deforestasi di area ekspansi IPIP-KNI dan konsesi tambang PT Vale. Dalam periode 2022-Oktober 2025, telah terjadi deforestasi seluas 274,9 ha di area ekspansi IPIP-KNI dan 256,6 ha di konsesi PT Vale.
Selain berada di dalam kawasan hutan dan kawasan hutan lindung, Satya Bumi juga menemukan bahwa kawasan IPIP-KNI dan tambang Vale juga berada di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) terluas di Kecamatan Pomalaa yakni DAS Oko-Oko dan DAS Mekongga. Hal tersebut yang diduga menyebabkan banjir di kawasan hilir.
“Ketika ada proses pengerukan dan itu mencapai titik mata air di bawahnya. Alhasil, ketika ada hujan deras atau hujan sedikit saja bisa menyebabkan banjir. Dan banjir itu membawa hasil dari pengerukan proyek ini,” ujar Salma Inaz dari Satya Bumi.
Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah menampik operasional perusahaan telah menyebabkan banjir beserta lumpur di Kecamatan Pomalaa. Ia mengklaim operasional perusahaan mematuhi kaidah teknik pertambangan baik (Good Mining Practice).
“Saya tahu persis apa yang terjadi di beberapa desa itu. Kita juga ingin melihatnya secara objektif. Karena challenge-nya, kalau kita hadir di lokasi yang memang sudah terbuka dan sudah ada dampaknya, bagaimana kita hadir di situ dengan tanggung jawab,” ujar Budiawansyah, seraya menjanjikan perusahaan bakal berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam merespons dampak lingkungan dengan objektif.
Menanam Padi, Menuai Rugi
Para petani mengalami kerugian akibat banjir serta lumpur tersebut. Menurut Gabungan Kelompok Tani Bersatu Padu Desa Lamedai dan Oko-Oko banjir merendam 247 ha sawah di dua desa itu. Hal tersebut menyebabkan potensi gagal panen.
Arman dan Rismawati, keduanya petani Desa Oko-Oko, memiliki masing-masing 3 ha sawah yang terdampak banjir lebih dari sekali. Menurut mereka banjir beserta lumpur sudah terjadi sejak 2024, namun kian parah sejak 2025.
Banjir menyebabkan petani keluar lebih banyak tenaga dan uang. Mereka mesti ekstra keras mengeruk lumpur tebal dari ladang.
Mereka juga perlu melakukan pemupukan berkali-kali. Sebab timbunan lumpur membikin padi tumbuh tidak normal. Padi mereka menjadi kerdil.
Arman melakukan pemupukan sampai tiga kali. Sedangkan Rismawati lebih banyak, bisa empat sampai lima kali. Padahal dalam kondisi normal, mereka biasa menanam padi tanpa pupuk atau cukup sekali pemupukan saja.
“Dulu tanahnya kan bagus, tanah hitam. Biar tidak dipupuk bisa tumbuh. Sekarang kalau tidak dipupuk, mati,” ujar Arman, 43 tahun. “Ini sudah tiga kali dipupuk baru ini agak besar.”
“Sebelum banjir dipupuk, sudah banjir dipupuk lagi karena gak kelihatan mi, tidak bisa naik padinya karena kena tanah merah dari tambang,” ujar Rismawati, 39 tahun.
Proses pemupukan berkali-kali jelas membuat pengeluaran petani menjadi boncos. Menurut pengalaman Arman, hitung-hitungannya begini:
Untuk tiap 1 ha sawah memerlukan lima sampai enam karung pupuk. Harga per karung ukuran 50 kilogram sekitar Rp125 ribu untuk yang bersubsidi, sedangkan non-subsidi sekitar Rp240 ribu.
Agar pertumbuhan padi maksimal, pupuk mesti dicampur dengan racun. Sehingga, Arman bisa merogoh kocek sampai Rp7 juta untuk 1 ha sawah.
Sayangnya, meski telah diupayakan sedemikian rupa, belum tentu juga para petani menuai hasil bagus di sawah yang terdampak banjir.
“Jadi banyak kerja, banyak modal,” ujar Arman.
“Semenjak ada tambang, sudah satu tahun, dua kali (masa) panen begitu terus,” imbuh Rismawati.
Menurut Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan di Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Dr. Marlina Mustafa, kondisi padi yang kerdil bisa disebabkan dua faktor. Pertama, pH tanah dan air yang terlalu rendah. Sehingga memengaruhi tanaman menyerap hara.
“Meskipun di sekitarnya banyak hara. Tapi, kalau pH tidak normal maka dia (padi) tidak akan menyerap hara secara maksimal,” ujar Marlina saat ditemui di ruang kerjanya.
Kedua, kandungan logam atau besi yang terlalu tinggi pada sedimen lumpur yang mengendap di sawah. Hal ini berpotensi merusak perakaran tanaman sehingga proses penyerapan nutrisi terganggu.
Marlina bilang, guna membuktikan dua faktor tersebut diperlukan penelitian terlebih dahulu. Saat ini FPPP USN Kolaka belum melakukan kajian terhadap sawah petani yang terdampak banjir lumpur di Desa Lamedai dan Desa Oko-Oko.
“Pokoknya makanan (padi) yang paling utama itu dari tanah. Kalau itu duluan yang terserang, itu tidak bisa ngapa-ngapain,” ungkap Marlina.
Akibat banjir, para petani mengalami penurunan pendapatan lumayan drastis hingga puluhan juta dalam satu masa panen. Dulu, setiap hektare sawah bisa menghasilkan 40 karung gabah basah, dengan tiap karung berbobot 130 kilogram. Kini mereka hanya bisa menghasilkan 10-20 karung per hektarenya.
“Per karung biasa 130 kilogram, harga padi Rp6.200. Sekali panen, bersihnya saya lebih dari Rp45 juta toh. Per tahun bisa panen dua kali,” ujar Rismawati.
“Kalau 40 karung diuangkan, kalikan saja rata-rata per karung Rp750 ribu. Itu untuk enam bulan, setahun dua kali panen. Kadang bisa tiga kali panen karena tidak ada rintangannya,” ujar Arman.
Warga yang merugi menjadi berang terhadap perusahaan. Pada 28 November 2025, warga di bawah Gabungan Kelompok Tani Bersatu Padu Desa Lamedai dan Oko-Oko, mendatangi kawasan IPIP-KNI untuk protes.
Mereka menuntut perusahaan agar memberikan ganti rugi kepada warga dan petani, serta menormalisasikan aliran sungai.
“Kami meminta pemerintah terkait melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan PT. IPIP, yang mengancam ketahanan pangan bagi ratusan masyarakat Desa Lamedai dan Desa Oko-Oko,” ujar Johan dari Gabungan Kelompok Tani Bersatu Padu Desa Lamedai dan Oko-Oko.
Demi Anak-Anak
Rismawati menggarap tiga hektare sawah. Satu milik pribadi dan dua milik orang lain dengan skema bagi hasil. Bertahun-tahun hasil berladang menjadi tumpuan ekonomi Rismawati dan suami. Terutama untuk membiayai kebutuhan pendidikan keempat anaknya.
Rismawati ingin anak-anak bisa melampaui pencapaian hidup orangtua. Ia meyakini pendidikan sebagai salah satu cara mewujudkannya. Sebab itu, ia bekerja keras agar semua anaknya bisa mengenyam pendidikan tinggi.
Saat ini, Rismawati baru sanggup menyekolahkan si sulung ke perguruan tinggi. Tak lama lagi, kedua adiknya menyusul. Semuanya dibiayai dari hasil bertani. Tinggal si bontot yang masih belum masuk usia sekolah. Tapi, ia paham ada biaya sangat banyak yang mesti dipersiapkan.
Selain pemasukan dari ladang, Rismawati juga mendapatkan tambahan uang dengan menjual sayuran dari kebun sendiri. Ia memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam ubi, sereh, dan katuk. Sebagian hasil panen bisa diolah menjadi makanan sekeluarga. Pengeluaran pun ikut irit.
Tapi pekarangan itu sudah ikut tertimbun lumpur. Tidak ada sayuran yang bisa tumbuh di atasnya.
“Dulu sayur daun ubi, sayur daun katuk, saya tidak beli. Sekarang kalau tidak beli, tidak ada ji. Karena tidak bisa tumbuh di pekarangan rumahku,” ujarnya.
Sumber pendapatan yang anjlok memaksa Rismawati mencari pekerjaan sampingan. Ia melamar ke vendor jasa boga yang biasa menyuplai makanan untuk para pekerja perusahaan tambang. Di sana, ia menjadi juru masak yang digaji Rp2 juta per bulan.
“Sudah lima bulan, selama sawah terendam lumpur, saya bekerja di dapur bugis. Itu katering untuk pekerja lokal perusahaan,” ujarnya.
Agak ironi mengetahui pekerjaan Rismawati sekarang. Sebab perusahaan tambang juga yang diduga menjadi penyebab sawahnya rusak.
Kini, kegiatan Rismawati bertambah padat. Pekerjaannya di katering mulai pukul 12 malam dan selesai pukul 9 pagi. Dalam sehari, ia mesti membuat seribu porsi nasi kotak. Di sela-sela itu, ia masih menyempatkan pulang ke rumah pukul 6 pagi untuk menyiapkan perbekalan suami ke sawah dan anak-anak sekolah.
Selesai di katering, ia tidak lekas istirahat. Ia membantu suami di sawah untuk mengupayakan hal-hal baik terjadi di ladang mereka yang sekarat.
Rismawati telah mengorbankan waktu untuk diri sendiri. Bahkan sekedar untuk beristirahat saja mesti dibuat ringkas.
“Tidurnya hanya tiga jam. Selesai salat isya tidur, bangun jam 11,” ujarnya.
Kesibukan berlapis itu berdampak terhadap kondisi kesehatannya: ia mengaku stres sehingga siklus menstruasinya terganggu. Sudah berbulan-bulan ia mengalami telat mens dari biasanya teratur, sampai kepalanya mudah sakit.
Meski begitu, ia kerap menyembunyikan kondisi kesehatannya dari orang-orang terdekat.
“Bapaknya biasa tanya ‘kamu sakit?’ saya bilang ‘tidak’,” Rismawati berusaha tegar.
Dalam artikel ilmiah berjudul The Impact of Chronic Stress on Menstrual Disorders In Women of Reproductive Age: A Literature Review disebutkan, bahwa gangguan menstruasi pada wanita usia reproduktif dapat disebabkan oleh stres kronis. Baik secara psikologis, fisik, maupun metabolis. Kondisi ini disebut functional hypothalamic amenorrhea (FHA).
“FHA biasanya dikaitkan dengan stres psikologis, aktivitas fisik yang berlebihan, dan ketersediaan energi yang tidak memadai,” tulis artikel yang dipublikasi oleh RS Global pada 30 Januari 2026.
“Serta didefinisikan sebagai amenore sekunder yang diakibatkan oleh disfungsi hipotalamus yang bersifat reversible (dapat pulih kembali) dengan tidak adanya kelainan struktural pada ovarium, kelenjar pituitari, atau komponen lain dari organ reproduksi.”
Meski dapat pulih kembali, kondisi FHA memiliki konsekuensi klinis. Seperti ketidakteraturan siklus haid hingga berhenti sepenuhnya, memengaruhi kesehatan tulang, gangguan metabolik, dan efek kecemasan. Sehingga memerlukan pemeriksaan medis yang komprehensif terhadap riwayat menstruasi, perubahan berat badan, pola makan, tingkat aktivitas fisik, dan paparan stres.
Sejauh ini, Rismawati belum memeriksakan kondisi kesehatannya ke dokter. Segalanya ia anggap biasa dan peram sendiri. Ia hanya berharap pihak perusahaan segera bertanggungjawab. Sehingga sawahnya dapat terbebas dari banjir dan produktif kembali.
Sebab ia sudah merasa letih menjalani rutinitas berlapis. Meski ia juga menyadari tidak punya pilihan berhenti sebelum melihat anak-anaknya menjadi sarjana.
“Kalau hujan mi, saya berteriak di jalan, ‘seandainya bukan demi anakku, tidak begini’. Yang penting anak-anakku saja,” ratap Rismawati.
Comments are closed.