Dulu Majapahit, Mataram, dan Eropa Setara, Mengapa Kini Begitu Berbeda?
Sejarah sering kali menyimpan rahasia yang mengejutkan tentang siapa yang sebenarnya memimpin dunia. Jika kita kembali ke tahun 1000 Masehi, catatan sejarah menunjukkan realitas yang terbalik dari hari ini: Barat justru memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah dibanding wilayah dunia lainnya. Saat itu, pusat kemajuan dunia berada di Timur, di mana peradaban-peradaban besar sudah mencapai puncak kecemerlangannya.
Jauh sebelum Majapahit berjaya, Kerajaan Khmer di Angkor (Kamboja) sudah menaklukkan daratan melalui rekayasa air yang spektakuler dengan membangun sistem irigasi baray yang sangat masif untuk mendukung pertanian padi skala besar. Di pesisir lain, sepanjang pantai Vietnam tengah dan selatan, Kerajaan Champa menjadi pemain kunci dalam perdagangan maritim jalur sutra laut yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia luar.
Memasuki abad ke-14, Majapahit muncul sebagai raksasa kosmopolitan yang luar biasa maju. Trowulan bukan sekadar ibu kotanya, namun pusat peradaban dengan sistem kanal air rumit dan toleransi sosial yang melampaui zamannya. Armada lautnya begitu tangguh, terutama berkat kapal jung raksasa yang ukurannya jauh melampaui kapal-kapal Eropa masa itu. Kapal-kapal ini dibangun dengan teknik lapisan kayu sangat tebal sehingga pelaut Portugis mencatat bahwa meriam mereka pun tidak mampu menembus lambung kapal tersebut.
Saat Eropa Terpuruk dan Mataram Berdaulat
Di saat Nusantara dan daratan Asia Tenggara berpesta dengan kemajuan, nun jauh di sana, Inggris justru sedang babak belur. Mereka dihantam wabah Black Death yang menyapu sepertiga populasinya, sementara Prancis dan Inggris terseret dalam Perang Seratus Tahun yang melelahkan. Eropa kala itu didominasi pertikaian tanpa henti antara faksi-faksi yang saling memperebutkan kekuasaan. Dalam ukuran kemakmuran rata-rata penduduknya, dunia abad ke-14 jauh lebih setara dari yang kita bayangkan hari ini.
Eropa dihantam wabah Black Death (1346-1353) yang menyapu sepertiga populasinya
Lalu masuk era Mataram Islam. Sebelum kolonialisme mencengkeram, kita masih punya taji dan berdaulat secara ekonomi melalui pengelolaan tanah yang kuat. Faktanya, standar hidup rata-rata di Eropa masih sedikit di bawah rata-rata dunia sampai pertengahan abad ke-18. Baru pada sekitar tahun 1820, rata-rata Barat melampaui dua kali lipat rata-rata negara lainnya. Revolusi Industri yang dimulai di Inggris pada 1760-an kemudian mengubah segalanya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya
Nasib pun Berbalik
Tapi lihatlah realitas hari ini. Mengapa nasibnya bisa berbalik total?
Mengapa Inggris, Jerman, atau Prancis kini memiliki standar hidup yang sangat tinggi, sementara wilayah-wilayah yang dulu menjadi jantung peradaban dunia justru tertinggal? Wilayah bekas pusat Majapahit dan Mataram di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta kini masih berjuang keras meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Begitu pula dengan Kamboja, yang dulu merupakan rumah bagi kemegahan Khmer di Angkor, atau wilayah Vietnam tengah dan selatan yang dulu merupakan pusat Kerajaan Champa; keduanya kini masih tercatat sebagai negara dengan pendapatan menengah ke bawah.
Mengapa yang dulu pesakitan kini menjadi raksasa, dan kita yang dulu merupakan kiblat kemajuan kini harus bersusah payah mengejar ketertinggalan?
Jawaban atas teka-teki inilah yang membawa Daron Acemoglu, James Robinson, dan Simon Johnson meraih Nobel Ekonomi pada Oktober 2024. Tesis utama mereka, yang tertuang dalam buku monumental Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, menohok: kemakmuran sebuah bangsa bukan soal faktor geografi, iklim, atau kekayaan alam. Penentu utamanya adalah institusi, atau aturan main dalam sebuah bangsa.
Acemoglu membuktikan bahwa kemajuan adalah hasil dari pilihan sadar untuk membangun institusi inklusif. Tandanya: hak milik warga dilindungi, hukum tidak memihak, dan ada arena permainan yang setara bagi semua orang untuk berinovasi. Sebaliknya, institusi ekstraktif hanya memungkinkan elit untuk mengeksploitasi pihak lain guna mengeruk kekayaan rakyat. Di bawah sistem ini, kreativitas mati karena orang merasa tidak ada gunanya bekerja keras jika hasilnya sewaktu-waktu bisa dirampas oleh mereka yang memiliki kuasa.
Belajar dari Kontras Korea dan Titik Nadir India
Korea Selatan dan India memberikan pelajaran nyata tentang kekuatan institusi ini. Korea adalah “eksperimen alami” yang paling dramatis. Sebelum terpisah pada 1948, penduduk Utara dan Selatan adalah orang yang sama, dengan budaya dan sejarah yang identik. Namun, Seoul memilih jalur institusi inklusif dengan membuka pasar, melindungi hak paten, dan berinvestasi pada manusia hingga lahir raksasa seperti Samsung. Sebaliknya, Pyongyang terjebak dalam institusi ekstraktif yang kaku. Hasilnya. Pendapatan per kapita Korea Selatan kini melesat hingga 29 kali lipat lebih besar dibanding saudaranya di utara.
India punya cerita yang berbeda namun tak kalah menggugah. Selama puluhan tahun mereka terjebak dalam Licence Raj, sebuah labirin birokrasi ekstraktif yang membuat orang sulit berbisnis jika tidak punya koneksi. Titik baliknya terjadi pada 1991. Saat itu India berada di ambang kebangkrutan hingga harus menjaminkan 47 ton emas ke Inggris demi pinjaman darurat.
Seoul memilih jalur institusi inklusif dengan membuka pasar, melindungi hak paten, dan berinvestasi pada manusia | wikimedia commons
Alih-alih menyerah pada nasib, India menggunakan momen kritis tersebut untuk merombak total aturan mainnya. Mereka membuang birokrasi yang mencekik dan membuka arena permainan bagi pengusaha kecil serta inovator. Efeknya luar biasa. Sejak reformasi inklusif itu dimulai, India menjadi salah satu kekuatan ekonomi tercepat di dunia. Tingkat kemiskinan ekstrem yang dulu mencapai 45 persen pada tahun 1991, berhasil ditekan hingga tinggal 5 persen pada 2022.
Tentu saja, karya monumental ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pakar berpendapat bahwa tesis Acemoglu dkk. terlalu menyederhanakan sejarah dengan hanya berfokus pada institusi internal. Kritik utama menyebutkan bahwa mereka kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang masif, seperti dampak destruktif kolonialisme global dan dinamika perdagangan internasional yang timpang.
Selain itu, kasus Tiongkok sering diajukan sebagai antitesis. Tiongkok berhasil melakukan lompatan ekonomi raksasa dalam empat dekade terakhir di bawah sistem politik yang otoriter, bukan demokrasi inklusif. Meskipun Acemoglu berargumen bahwa pertumbuhan Tiongkok akan menemui tembok besar jika tidak segera melakukan reformasi politik, fenomena tersebut tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ekonom tentang apakah “demokrasi” adalah syarat mutlak untuk menjadi kaya
Momen Kritis Indonesia ke Depan
Sejarah mencatat Majapahit dan Mataram dulu redup bukan karena tanahnya mendadak tidak subur, tapi karena perpecahan internal dan institusinya yang gagal beradaptasi. Ketika konflik suksesi atau perang saudara pecah, energi bangsa habis untuk bertikai di dalam. Aturan main yang mendukung kemakmuran bersama perlahan runtuh, dan pintu bagi kolonialisme pun terbuka lebar.
Kini, Korea Selatan dan India memberikan pelajaran nyata. Korea Selatan melompat hingga pendapatan per kapitanya kini diperkirakan 29 kali lipat lebih besar dari saudaranya di utara karena memilih jalur institusi yang inklusif. India pun sama. Setelah krisis hebat pada 1991, mereka merombak lembaga ekonominya dan berhasil memangkas kemiskinan ekstrem dari 45 persen menjadi tinggal 5 persen pada 2022
Indonesia sebenarnya sudah di jalur yang benar sejak reformasi 1998 dengan membangun institusi yang lebih inklusif. Namun, kita tetap menemui tantangan besar seperti korupsi dan menguatnya konsentrasi kekuasaan yang perlu diwaspadai bersama. Setiap bangsa selalu bertemu dengan momen kritis atau critical junctures untuk memilih arah: terus memperkuat sistem yang inklusif bagi semua, atau membiarkan aturan main kembali berpihak pada segelintir pihak. Pilihan arah itu ada di tangan kita hari ini.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.