Manila, NU Online
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Selasa (24/3/2026) menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons atas konflik di Timur Tengah yang dinilai menimbulkan “ancaman mendesak” terhadap pasokan energi negara tersebut.
Marcos menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang kebutuhan pokok lainnya.
Dalam perintah eksekutifnya, ia menegaskan bahwa konflik telah memicu ketidakpastian pasar energi global, gangguan rantai pasok, serta lonjakan harga minyak internasional yang mengancam ketahanan energi nasional.
“Penetapan status darurat energi nasional memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menghadapi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik,” ujarnya dikutip dari Reuters.
Berlaku Satu Tahun
Status darurat ini berlaku selama satu tahun dan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mempercepat pengadaan bahan bakar, termasuk kemungkinan pembayaran di muka demi menjamin pasokan tetap tersedia.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyebutkan bahwa cadangan bahan bakar negara tersebut saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi. Pemerintah juga tengah mengupayakan tambahan pasokan sekitar satu juta barel minyak untuk memperkuat cadangan penyangga.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah, termasuk dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dalam menghadapi dampak lonjakan harga energi global.
Langkah Mitigasi
Menurut laporan Philippine News Agency, pemerintah Filipina juga mengarahkan seluruh lembaga negara untuk mengambil langkah mitigasi guna melindungi masyarakat dari dampak krisis energi.
Langkah tersebut mencakup pengamanan pasokan energi, stabilisasi harga, serta perlindungan sektor-sektor vital seperti transportasi, pangan, dan industri. Pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan, termasuk subsidi bahan bakar dan dukungan bagi sektor transportasi umum, petani, nelayan, serta kelompok rentan lainnya.
Selain itu, pemerintah mendorong efisiensi energi dan percepatan pemanfaatan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak.
Di tengah kebijakan tersebut, sejumlah senator mengkritik kesiapan pemerintah yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik dalam menghadapi lonjakan harga minyak. Peningkatan harga energi juga dikhawatirkan akan memicu inflasi tinggi dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Kelompok pekerja transportasi, penumpang, dan organisasi konsumen bahkan berencana menggelar aksi mogok selama dua hari sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan bakar dan respons pemerintah yang dianggap lambat.
Ketergantungan Impor
Media regional seperti Channel News Asia dan The Straits Times mencatat bahwa Filipina sangat bergantung pada impor energi, terutama dari kawasan Timur Tengah.
Ketergantungan ini membuat negara tersebut rentan terhadap gejolak geopolitik global, termasuk gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak. Bahkan, Filipina mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan minyaknya, sehingga setiap krisis global berdampak langsung pada ekonomi domestik.
Seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah, sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, mulai menerapkan langkah penghematan energi dan kebijakan darurat untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan dampak ekonomi.
Penetapan status darurat energi oleh pemerintah Filipina dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi krisis yang lebih luas, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Comments are closed.