Presiden Prabowo saat berpidato | BPMI Setpres
Di era teknologi digital, pemilihan diksi dalam pernyataan pemimpin berpeluang menjadi konsumsi publik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengomentari pernyataan pejabat dengan kekuatan media sosial yang begitu masif saat ini.
Oleh karena itu, substansi pesan bukan satu-satunya faktor. Pejabat harus cermat dalam memilih dan menyusun kata sebeum disampaikan ke khalayak luas. Hal ini sangat penting karena diksi ikut menentukan terbangunnya kepercayaan masyarakat.
Dosen FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., menegaskan bahwa diksi dalam komunikasi publik bukan sekadar gaya berbicara. Pilihan kata yang kurang tepat atau bisa disebut dengan asbun (asal bunyi) berpotensi memicu kontroversi sekaligus menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan.
“Kontroversi sering muncul bukan hanya karena isi pesannya, tetapi karena pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir, atau kurang sensitif terhadap konteks. Karena itu, setiap pejabat publik perlu menyadari bahwa ucapannya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi personal,” ucapnya dilansir dari unair.ac.id.
Pejabat, Simbol Negara yang Harus Jaga Marwah Bangsa
Ketika tampil di ruang publik, seorang pejabat negara tidak lagi berbicara atas nama pribadi. Setiap ucapan membawa marwah institusi dan negara. Hal ini jelas menunjukkan tanggung jawab etis yang jauh lebih besar.
Langkah komunikasi yang tidak terukur berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat mengalihkan fokus publik dari pembahasan kebijakan menjadi polemik akibat pilihan kata semata.
“Komunikasi yang tidak terukur dapat menurunkan kepercayaan publik dan menggeser perhatian dari substansi kebijakan ke kontroversi pernyataan. Baik dalam pergaulan internasional maupun domestik, ada etika yang harus dijaga,” ungkapnya.
Suko menambahkan, karakteristik komunikasi pejabat juga ikut memengaruhi citra negara. Pesan yang disampaikan dengan diksi dan bahasa beretika akan lebih mudah diterima. Sementara itu, komunikasi impulsif justru berisiko merusak penilaian terhadap tata kelola pemerintahan.
Sebagai figur milik masyarakat, gaya komunikasi pejabat tidak akan pernah lepas dari sorotan publik. Oleh karena itu, komunikasi publik idealnya mengedepankan kejelasan, keakuratan, kesantunan, berbasis fakta, bersifat inklusif, serta berorientasi pada kepentingan umum.
Hal senada disampaikan oleh Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Yanti Amiliani, S.I.P., M.I.Kom. Menurut Amilia, pejabat selaku pembuat kebijakan wajib memiliki empati, sehingga masyarakat ikut bisa merasakan keberpihakan pemerintah.
Pentingnya Empati dan Kejujuran
Masyarakat bukan hanya mendengar isi pesan. Mereka sebetulnya juga ikut menangkap sikap yang tercermin dari pilihan kata, intonasi, maupun cara penyampaian seorang pejabat publik.
Menurut Amilia, kejujuran menjadi karakter penting yang wajib dimiliki pejabat. Informasi yang disampaikan ke publik wajib berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Pesan yang jujur akan melahirkan konsistensi. Apalagi sekarang semua pernyataan terdokumentasi di media sosial. Publik sangat mudah membandingkan antara apa yang pernah diucapkan dengan apa yang dilakukan,” katanya dikutip dari ums.ac.id.
Lebih lanjut, Amilia mengatakan jika tujuan komunikasi pemerintah sebetulnya adalah untuk menyampaikan informasi sekaligus membangun rasa aman serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, saat pernyataan pejabat terlanjur menimbulkan polemik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui kekeliruan.
“Setelah meminta maaf, pemerintah juga perlu meluruskan maksud dari pernyataan tersebut dengan informasi yang benar dan berdasarkan fakta agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,” paparnya.
Kepercayaan merupakan modal yang tidak bisa dibangun hanya dengan pencapaian program. Cara pejabat publik untuk menjelaskan suatu kebijakan ikut menentukan bagaimana program tersebut bisa berjalan baik berkat dukungan masyatakat. Komunikasi publik menjadi faktor penting yang menentukan penerimaan masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.