Dengarkan artikel ini:
Di atas podium, Presiden Prabowo memilih suara daripada membaca naskah—sebuah keputusan yang terlihat sederhana, tetapi menyentuh persoalan klasik tentang hubungan antara kata, kekuasaan, dan otoritas. Ketika satu kalimat yang meleset dapat menjadi viral, apakah bicara “dari hati” benar-benar membuat seorang presiden lebih autentik, atau justru membuka celah bagi ketidakseimbangan? Dari Socrates hingga Derrida, dari teks pidato hingga mikrofon presiden, selalu ada taruhan di balik kata-kata yang dilepas dari kertas.
Suatu siang di Athena, murid-murid Socrates memintanya menulis. Ia menolak. Dalam dialog Phaedrus, Plato mencatat sebuah mitos yang diceritakan gurunya sendiri: raja Mesir Thamus pernah menerima tawaran dewa Theuth, sang penemu aksara, yang menjanjikan bahwa tulisan akan menyempurnakan ingatan manusia. Thamus menolak. Tulisan, katanya, justru akan melemahkan ingatan, karena manusia akan bersandar pada tanda di luar dirinya, bukan pada apa yang benar-benar ia kuasai dari dalam.
Socrates sepakat dengan raja itu. Ironisnya, kita mengenal penolakan Socrates terhadap tulisan justru karena Plato menuliskannya.
Paradoks itu yang dua ribu tahun kemudian dibongkar Jacques Derrida lewat gagasan grammatology: peradaban Barat selalu memuja suara sebagai kebenaran yang hadir langsung dari sumbernya, sementara huruf di atas kertas dianggap sekadar bayangan, pengganti yang selalu datang belakangan dan selalu dicurigai. Padahal, tulis Derrida, yang disebut “kehadiran murni” lewat suara itu sendiri tidak pernah benar-benar bebas dari jejak, dari penundaan, dari sesuatu yang menyerupai tulisan.
Pertentangan lama antara suara dan aksara itu, tanpa disadari, sedang dipentaskan ulang di atas panggung politik Indonesia. Bukan oleh filsuf. Oleh seorang presiden yang gemar melipat naskah pidatonya sendiri, dan memilih berbicara tanpa teks.
Podium dan Kertas yang Ditinggalkan
Rabu malam, 9 September 2026, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno. Partai Demokrat merayakan usia ke-25. Susilo Bambang Yudhoyono duduk di barisan tamu, tersenyum. Prabowo Subianto naik podium, mengangkat setumpuk kertas berisi data dan grafik yang disiapkan stafnya, lalu tidak membacanya baris demi baris.
Ia baru saja memuji pidato Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang, menurutnya, disampaikan lengkap, sistematis, dan tegas. Lalu Prabowo membandingkan gayanya sendiri.
“Anda tahu, kalau saya kan ini enggak pakai teks, saya bicara dari hati saya,” katanya. Ia mengaku selalu diingatkan stafnya: “Pak, pakai teks, Pak. Jangan sampai keluar dari teks.” Naskah yang disiapkan, ia akui sendiri, bagus sekali. Tapi ia memilih meringkas intinya saja, lalu turun bicara langsung, sambil menutup dengan kalimat yang khas dirinya: kalau ada yang salah, ia tinggal minta maaf.
Ini bukan sekali dua kali. Pada peringatan hari lahir PKB, Prabowo pernah menirukan sendiri suara para penasihatnya di depan kader partai berkaus “Prabowonomics”: “Banyak penasihat saya, ‘Pak, Bapak enggak boleh, Pak, bicara tanpa teks. Paling aman baca saja, Pak.’”
Ia lantas berseloroh, membaca naskah utuh di podium justru berisiko membuat dirinya sendiri, dan hadirin, mengantuk.
Di balik lelucon itu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaya bicara. Naskah pidato kenegaraan bukan tulisan biasa. Ia disusun tim ahli, memuat data yang sudah diverifikasi, menempatkan setiap kalimat sebagai representasi resmi negara.
Teks, dalam bahasa Pierre Bourdieu, adalah bentuk bahasa yang paling terlegitimasi, bahasa negara yang nilainya diakui di pasar simbolik tertinggi. Ketika presiden meninggalkan teks itu di atas podium dan memilih bicara lepas, ia sedang menukar modal simbolik yang aman dengan sesuatu yang lebih personal, dan beberapa kali lebih berbahaya: suaranya sendiri, tanpa jaring pengaman.
Ongkos dari Kata yang Lepas
Ongkos itu pernah harus dibayar mahal. Pada pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 di depan sidang tahunan MPR, di tengah paparan soal investasi dan lapangan kerja, muncul satu kalimat yang langsung viral: buruh pengupas bawang disebut mendapat upah Rp700 ribu per kilogram. Warganet ramai bercanda ingin banting setir jadi pengupas bawang. Belakangan terungkap, naskah resminya menulis Rp700, tanpa embel-embel “ribu”. Lidah presiden yang keliru, bukan tim penyusun naskah.
Fakta ini penting justru karena arahnya terbalik dari yang biasa dituduhkan. Selama ini publik menuding kebiasaan bicara tanpa teks sebagai sumber kekacauan. Tapi pada kasus pengupas bawang, Prabowo sebenarnya sudah membawa teks yang benar dalam ingatannya sendiri, dan tetap saja lidahnya tergelincir di depan kamera. Tulisan yang dianggap Plato sebagai racun sekaligus obat itu, di sini, sudah berada di tangan yang tepat sejak awal. Yang gagal bukan absennya kertas. Yang gagal adalah tubuh manusia yang harus mengucapkannya secara hidup, di depan jutaan pasang mata, tanpa jeda untuk mengoreksi diri.
Kekeliruan semacam itu yang membuat dosen Ilmu Komunikasi UMY, Fajar Junaedi, menilai perlu ada pembatasan pidato tanpa teks sepanjang Agustus, demi menghindari gejolak pasar, gesekan politik, sampai riak diplomatik akibat potongan video berdurasi sepuluh detik yang gampang dilepaskan dari konteksnya. Sindiran yang lebih pedas datang dari kelompok bernama IPPS, yang menyebut sudah saatnya presiden dijauhkan dari mikrofon.
Kritik itu masuk akal jika berdiri sendiri. Tapi kritik itu mengabaikan satu hal: di zaman ketika hampir semua pemimpin dunia berbicara lewat teleprompter yang disusun tim komunikasi profesional, seorang kepala negara yang bersedia tampil “telanjang” di depan publik, tanpa naskah yang melindunginya dari kesalahan, sedang mempertaruhkan sesuatu yang jarang lagi dipertaruhkan pemimpin mana pun: reputasinya sendiri, secara langsung, tanpa perantara juru bicara.
Otoritas yang Berbicara Sendiri
Max Weber pernah membedakan otoritas yang bersandar pada aturan dan prosedur birokratis dengan otoritas yang lahir dari kualitas personal sang pemimpin, yang oleh pengikutnya dirasakan hadir secara langsung, bukan lewat dokumen atau jabatan. Presiden yang membaca teks kata demi kata sedang meminjam wibawa dari sistem, dari mesin birokrasi yang menyusun kalimatnya. Presiden yang bicara lepas sedang mempertaruhkan wibawanya sendiri, secara “telanjang”, di depan rakyat.
Rakyat, menurut klaim Prabowo sendiri, memang menghendaki yang ringkas dan efisien. Pertanyaannya bukan apakah klaim itu benar seluruhnya, sebab investasi Rp1.931 triliun yang disebutnya menyerap 2,7 juta tenaga kerja pun sudah lebih dulu diuji sejumlah media dan ditemukan berjarak dari data pengangguran nyata di lapangan. Pertanyaannya lebih sederhana: apakah presiden yang berani mengaku salah dan meminta maaf secara langsung, lebih jujur ketimbang presiden yang kesalahannya selalu tersembunyi rapi di balik klarifikasi juru bicara?
Socrates memilih tidak menulis karena percaya kebenaran hanya hidup dalam percakapan yang berlangsung sekarang, antara dua orang yang saling menatap, bukan dalam huruf mati yang bisa dibaca siapa saja tanpa konteks. Namun Socrates kalah dari sejarah. Yang tersisa dari filsafatnya hanya karena orang lain menuliskannya.
Barangkali presiden yang enggan membaca naskah lengkapnya sendiri sedang mengulang taruhan yang sama, di panggung yang jauh lebih riuh: bahwa kekuasaan yang hadir langsung, dengan segala risiko lidah yang bisa tergelincir, masih lebih berharga daripada kekuasaan yang aman karena bersembunyi di balik kertas. Pertanyaannya, setiap kali presiden naik podium dan mengabaikan naskah di tangannya, siapa sebenarnya yang sedang berbicara kepada rakyat: orangnya, atau kepercayaan diri bahwa kesalahan pun akan dimaafkan? (S13)
