Jakarta, NU Online
Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Omi Komaria Nurcholis Madjid, menyoroti rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengutip laporan Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 yang mencatat indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,30 dari skala 10.
Menurut Omi, skor tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat. Ia menyampaikan pandangan itu dalam kegiatan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 Gerakan Nurani Bangsa yang digelar di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
“Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat. Pemilihan umum berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat persoalan serius dalam budaya politik, penghormatan terhadap kebebasan sipil, serta fungsi lembaga-lembaga pemerintahan,” ujarnya.
Omi menegaskan, Gerakan Nurani Bangsa menuntut adanya ruang aman bagi partisipasi rakyat secara bermakna dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya prosedural, tetapi juga harus disertai tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Diperlukan mekanisme pemerintahan yang mampu menjamin kemerdekaan warga, sekaligus memastikan instrumen negara bekerja sebagai penggerak utama mandat kedaulatan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Omi menyampaikan bahwa negara yang maju dan bermartabat harus dimulai dari penghormatan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Ia menilai pemerintah perlu segera merespons berbagai persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat.
“Banyak hal yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Kesejahteraan bersama masih jauh dari cita-cita karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menganga,” katanya.
Sementara itu, tokoh GNB sekaligus Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid, menekankan pentingnya menjaga demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Ia menyebut demokrasi harus diperkuat melalui penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
“Demokrasi harus terus dirawat dengan memperkuat pemerintahan yang menjunjung prinsip penegakan hukum dan penghormatan HAM demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat,” ujarnya.
Alissa juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, masyarakat, hingga pelaku bisnis, untuk menjaga prinsip supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi dan amanat reformasi.
Comments are closed.