● Penyelundupan menjadi strategi ekonomi Indonesia di tengah blokade Belanda.
● Perdagangan informal tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi kawasan Sumatra – Singapura.
Browse Posts● Perdagangan ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Indonesia di awal kemerdekaan.
“Saya Adalah penyelundup terbesar di Asia”, ujar Adnan Kapau Gani, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia (1946-1948), kepada sebuah media di Australia tahun 1947.
Pernyataan itu rupanya bukan guyonan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, perdagangan gelap memang berlangsung dalam skala besar. Barang dari Indonesia dibawa ke luar melalui jalur yang dianggap ilegal oleh Belanda, sementara dari luar masuk berbagai kebutuhan penting bagi Indonesia.
Narasi Revolusi Indonesia selama ini lebih banyak didominasi cerita politik, diplomasi, dan militer, terutama yang berpusat di Jawa. Padahal, di luar Jawa berlangsung perjuangan ekonomi yang tidak kalah penting.
Salah satu kawasan “penyelundupan” terpenting berada di pantai timur Sumatra yang terhubung dengan Singapura, yang pada masa awal hingga pasca-Perang Dunia II menjadi salah satu pusat black market terbesar di Asia Tenggara.
Menyelamatkan ekonomi di awal kemerdekaan
Di Sumatra Selatan, dengan Palembang sebagai salah satu pusat politik dan ekonomi, kemerdekaan bukan hanya soal membentuk pemerintahan baru, tetapi juga bagaimana membiayai pemerintahan dan perjuangan.
A.K. Gani menjadi salah satu tokoh penting. Ia tidak hanya seorang dokter dan politisi, tetapi juga tokoh militer dan pernah menjadi aktor. Setelah membantu pembentukan pemerintahan dan badan militer di daerah, Gani terlihat piawai menghubungkan kepentingan ekonomi dan militer dengan mengendalikan berbagai sumber daya, mulai dari karet, minyak bumi, hingga batu bara di Sumatra Selatan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda dan pihak asing lainnya.
Gani seakan “membagi-bagi kue” agar tidak terjadi konflik di antara kelompok tadi. Mereka akhirnya tunduk dengan Gani yang segera menggerakkan mereka dalam garis komando kepemimpinannya, sehingga aset-aset ekonomi yang dikuasai tadi bisa diambil juga keuntungannya untuk membiayai perjuangan.
Langkah ini membuat Belanda geram. Sebagian aset ekonomi tersebut sebelumnya berada di bawah penguasaan perusahaan Belanda dan asing. Namun setelah Jepang menyerah, Indonesia menganggap sumber daya di wilayahnya penting bagi kelangsungan negara baru.
Kepentingan tersebut berbenturan dengan upaya Belanda mengembalikan kontrol ekonomi kolonial, salah satunya melalui blokade di pantai timur Sumatra.
Namun, menguasai komoditas saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan pembeli, dan di sinilah Singapura berperan penting.
Reaktivasi jalur yang sudah ada
Hubungan dagang antara pantai timur Sumatra dan Singapura sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-19. Setelah Singapura berkembang menjadi pelabuhan bebas, kota tersebut tumbuh sebagai simpul perdagangan regional.
Pada awal abad ke-20, Singapura bahkan menjadi pelabuhan ekspor karet terbesar di Asia Tenggara. Sementara Palembang dan wilayah lain di Sumatra menjadi pemasoknya. Pedagang Singapura juga menanamkan modal di perusahaan lokal Palembang, termasuk bisnis pelayaran.
Perdagangan informal dan penyelundupan bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi kawasan ini. Pendudukan Jepang pada 1942–1945 memang memperketat arus perdagangan. Namun, setelah Jepang menyerah, jalur tersebut kembali digunakan.
Para pedagang dan pelaut Sumatra juga memiliki pengetahuan geografis yang sulit ditandingi Angkatan Laut Belanda. Mereka memahami jalur laut menuju Singapura sekaligus sungai dan selat yang menghubungkan pelabuhan dengan pedalaman sehingga dapat menghindari kapal-kapal patroli. Kondisi pesisir yang penuh sungai, pulau, dan jalur alternatif membuat Belanda tidak pernah sepenuhnya mampu menghentikan lalu lintas perdagangan.
Uang dan senjata ilegal
Dalam konteks revolusi, batas antara legal dan ilegal menjadi tidak sumir.
Komoditas dari Sumatra diperoleh dari berbagai sumber. Mayoritas perkebunan karet di Sumatra Selatan, misalnya, merupakan perkebunan rakyat.
Untuk minyak bumi, tidak semua sumber berada di bawah penguasaan Belanda. Minyak-minyak yang diselundupkan merupakan minyak mentah, bukan hasil kilang.
Secara umum, senjata biasanya didapatkan dari pasar gelap, dan uang yang digunakan berasal dari komoditas yang diselundupkan. Dalam beberapa kasus, barang komoditas langsung dibarter dengan senjata. Komoditas tersebut sebagian keluar masuk tanpa dokumen dan tanpa membayar pajak pada otoritas tertentu.
Batas laut Indonesia – Singapura juga belum jelas. Saat itu, Belanda masih mengacu pada aturan kolonial 1939 yang membatasi kekuasaan laut sejauh tiga mil dari masing-masing pulau, sebelum Deklarasi Djuanda 1957.
Di sisi lain, Selat Malaka telah lama menjadi ruang lalu-lalang manusia dan perdagangan yang melampaui batas politik saat itu.
Dalam situasi tersebut, Gani menjadi semacam perpanjangan tangan negara. Operasi perdagangan dilakukan secara rahasia, tetapi ia melaporkannya kepada Presiden Sukarno dan mendapat restu. Komoditas dari Sumatra dijual ke Singapura, sementara barang yang dibutuhkan Indonesia, terutama senjata, dibawa kembali.
Pun, tidak ada resistensi dari pedagang Singapura dan pemerintah Inggris yang menguasainya. Mungkin inilah yang disebut sebagai “good deal” (bisnis yang menguntungkan). Toh, komoditas dari Sumatra menguntungkan semua pihak di Singapura.
Selain A.K. Gani, tokoh lainnya yang kemudian dikenal dalam operasi semacam ini adalah Laksamana John Lie, pelaut sekaligus eks pegawai perusahaan pelayaran Belanda. John menjalankan perdagangan dan penyelundupan untuk membawa komoditas keluar serta memasukkan perlengkapan yang dibutuhkan Indonesia.
Ruang abu-abu ekonomi Revolusi
Menurut Gani, nilai barang yang diselundupkan ke Singapura mencapai 150 juta straits dollar (setara Rp20 – 25 triliun saat ini). Keuntungannya kemudian ke Indonesia.
Presiden Sukarno juga mengakui bahwa aksi tersebut sangat membantu pemerintah Indonesia.
Para pedagang pun berperan penting. Sebagian bahkan ditawari menjual barangnya kepada Belanda, tetapi mereka memilih Singapura.
Hubungan dagang Indonesia – Singapura menunjukkan sisi lain ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan: perdagangan yang dianggap ilegal oleh Belanda justru menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara yang baru berdiri.
Namun, pola tersebut terutama berlangsung selama revolusi. Setelah revolusi berakhir setidak-tidaknya setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia, pemerintah semakin memperketat aturan ekspor-impor.
Apa yang sebelumnya berada dalam ruang abu-abu era Revolusi kemudian benar-benar menjadi perdagangan ilegal.
Comments are closed.