Kamu sedang bosan dengan menu makanan sehari-hari? Gagal mendapatkan barang incaranmu? Kehilangan tanggung jawab pengurus negara yang seharusnya menjamin kesejahteraanmu sebagai warga? Coba ganti semua itu dengan kimpul.
Mungkin kamu sudah familier dengan perumpamaan mengganti berbagai hal dengan “kimpul” tersebut. Beberapa hari terakhir, kimpul menjadi bahan lelucon baru di media sosial di Indonesia. Tapi apa sih, kimpul itu, dan kenapa ia begitu sering dibincangkan di media sosial belakangan ini?
Kimpul adalah salah satu umbi-umbian yang sebelumnya hanya dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai bahan pangan lokal. Kini, ia mendadak muncul di berbagai unggahan media sosial. Kimpul dijadikan pengganti hampir segala macam bahan makanan. Marshmallow diganti kimpul. Bahan kue diganti kimpul. Makanan kekinian? “Coba pakai kimpul.” Bahkan logika meme-nya sederhana: kalau tidak punya hal tertentu, ya sudah, ganti kimpul.
Kalau bisa, hilangnya kemerdekaan di bawah rezim militeristik-populis hari ini juga ganti saja dengan kimpul. Tapi yang satu ini memang mustahil.
Tren ini tidak bisa dilepaskan dari sosok kreator konten bernama Ibu Tin—belakangan justru lebih sering disebut “Ibu Kimpul”. Melalui akun TikTok-nya @black.sheep8208, Tin membuat konten memasak dengan mengganti bahan makanan kekinian menggunakan kimpul. Salah satu videonya, misalnya, memperlihatkan dirinya membuat Dubai chewy cookie dengan mengganti marshmallow menggunakan kimpul. Kontennya kemudian menjadi viral dan melahirkan gelombang candaan di media sosial. Tapi tidak hanya lelucon, konten buatan Tin juga menggugah banyak orang muda untuk lebih dalam mempelajari tentang kimpul dan berbagai bahan pangan lokal lainnya.
Baca Juga: Dari Hutan Adat dan Pampa, Perempuan To Kulawi Uma Merawat Kedaulatan Pangan
@black.sheep8208 #umbi #diversifikasipangan ♬ suara asli – Black sheep
Tin pernah menceritakan latar belakangnya membuat konten kimpul pada siaran langsung di TikTok. Menurutnya, dulu tanah peninggalan banyak ditanami kimpul, mbote, kentang klesi, jagung, dan lain-lain. Sekarang tanaman-tanaman itu sudah mulai jarang ditemui dan petani mudanya semakin sedikit.
Pun saat Tin pergi ke pasar, ia melihat kebanyakan penjual tempe benguk, ongol-ongol, dan makanan tradisional lainnya adalah orang lanjut usia. Hal itu membuatnya berpikir, kalau bukan orang muda yang meneruskan perdagangan dan olahan makanan dari bahan-bahan pangan lokal, siapa lagi?
Dalam sebuah wawancara, Tin juga menjelaskan alasannya lebih sering menggunakan kimpul dalam kontennya. Hal itu karena kimpul selalu bisa dipanen sepanjang tahun, tidak seperti umbi-umbian lain yang hanya ada di musim kemarau.
Sementara itu, dalam percakapan Tin dengan warganet, ia mengatakan bahwa dirinya hanya orang biasa yang prihatin dengan nasib makanan dan umbi-umbian asli Indonesia. Pasalnya, pangan lokal Indonesia sebetulnya padat gizi, tapi banyak orang muda tidak mengetahui hal tersebut. Ia menyebut, dirinya senang dengan perkembangan zaman dan modernisasi makanan, tapi dirinya berharap pangan asli lokal tetap bisa berdampingan dengan makanan modern.
Konten kimpul buatan Tin pun viral. Beberapa mungkin merasa aneh dengan solusi Tin menggunakan kimpul sebagai bahan pangan alternatif untuk olahan kuliner masa kini. Lainnya merasa hal itu menarik. Lebih banyak lagi yang menemukan humor dalam konten-konten “Ibu Kimpul”. Apa lagi beberapa kali Tin merespon dan berkomentar membalas warganet dengan lelucon juga.
Baca Juga: Membantai Sagu untuk Beras di Film ‘Pesta Babi’: Kolonialisme Pangan di Papua dari Rezim ke Rezim
Sekilas, ini memang cuma candaan di internet. Besok mungkin sudah digantikan tren lain. Tetapi kalau kita berhenti sebentar dari tertawa, ada pertanyaan yang sebenarnya cukup serius. Mengapa kimpul terasa lucu ketika menjadi pengganti bahan makanan modern? Sementara nasi terasa begitu serius, sampai-sampai kita sulit membayangkan makan tanpa nasi?
Pertanyaan ini penting, terutama menjelang 17 Agustus. Sebab kemerdekaan ternyata bukan cuma soal mengibarkan bendera, mengikuti upacara, atau mengulang slogan “Indonesia kaya akan sumber daya alam”. Kemerdekaan juga semestinya berarti punya pilihan atas apa yang kita makan. Dan tidak bergantung pada satu jenis pangan seolah-olah seluruh Nusantara hanya ditakdirkan untuk makan satu jenis bahan pangan. Dalam hal ini, misalnya, beras dan nasi.
Kita sering mengulang kalimat bahwa Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal luar biasa. Ada sagu di Papua dan Maluku, jagung di Nusa Tenggara dan sejumlah wilayah Sulawesi, singkong, talas, sorgum, pisang, ubi, serta berbagai jenis umbi yang tumbuh di banyak wilayah Nusantara.
Kimpul sendiri merupakan salah satu tanaman umbi dari keluarga talas-talasan dengan nama ilmiah Xanthosoma sagittifolium. Di berbagai daerah, ia memiliki nama lokal seperti talas Belitung, bentul, bothe, glitung, genjlong, atau linyik. Umbinya dapat direbus, dikukus, digoreng, bahkan diolah menjadi tepung.
Jadi, sebenarnya tidak ada yang “aneh” dari kimpul. Yang agak aneh, bisa jadi, justru cara kita memandangnya.
Misalnya, ketika kita dibuat terheran-heran dengan multifungsi kimpul, kita pun dibentuk terbiasa dengan bahan pangan seperti beras, yang kemudian dijadikan sumber karbohidrat pokok berupa nasi.
Baca Juga: Surat dari Nausus: Perempuan Adat Rawat Pangan Lokal dan Lawan Perusakan Alam
Selama puluhan tahun, nasi telah ditempatkan sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil, makanan pokok di Indonesia seolah-olah harus selalu berarti beras atau nasi. Kalimat “belum makan kalau belum makan nasi” bahkan sudah menjadi semacam doktrin budaya. Lelucon atau bukan, padahal keberagaman sumber karbohidrat Nusantara jauh lebih tua daripada negara bernama Indonesia.
Sejarah kebijakan pangan ikut membentuk kondisi ini. Pada masa Orde Baru, peningkatan produksi beras menjadi salah satu fokus utama pembangunan pertanian. Program pembangunan dan kebijakan pertanian diarahkan untuk mengejar swasembada beras, yang akhirnya dicapai pada 1984.
Tidak ada yang salah dengan keinginan negara memastikan rakyat tidak kelaparan. Persoalannya muncul ketika keberhasilan produksi satu komoditas perlahan membentuk imajinasi bahwa pangan nasional otomatis sama dengan beras. Maka semua lahan harus bisa ditanami beras. Kini kita mengenalnya sebagai proyek food estate—ketahanan pangan berwujud cetak sawah yang diharapkan menghasilkan beras sebagai salah satu komoditas pangan utama. Di sejumlah wilayah, hal ini lazim dan sukses. Tapi di berbagai wilayah lain, proyek swasembada pangan itu malah dipaksakan, membabat habis lahan perkebunan warga lokal hingga area hutan yang selama ini dijaga turun-temurun. Cetak sawah gagal di rezim hari ini? Maka diteruskanlah ke rezim berikutnya.
Sejumlah kajian bahkan menggambarkan kebijakan tersebut sebagai proses penyeragaman pangan melalui sentralisasi beras. Di satu sisi, ini memaksa perubahan kultur pangan beberapa kelompok masyarakat Nusantara. Di saat bersamaan, ini membuat pangan nonberas semakin berada di pinggir kebijakan pangan nasional.
Dengan kata lain, kita bukan sekadar punya kebiasaan makan nasi. Kita juga punya sejarah politik yang membuat nasi menjadi standar nasional.
Baca Juga: Minuman Berpemanis Tinggi Berbahaya Untuk Anak: Perjuangan di Hari Pangan Sedunia
Maka ketika kimpul tiba-tiba menggantikan marshmallow dalam sebuah video TikTok atau unggahan media sosial, yang sebenarnya sedang terjadi bukan sekadar eksperimen resep. Ada standar pangan yang sedang “diganggu”.
Ironisnya, pemerintah sendiri kini kembali mendorong diversifikasi pangan. Namun bukan dengan konsep yang selama ini dihayati masyarakat lokal.
Badan Pangan Nasional menyebut ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan sebagai tantangan dalam penganekaragaman konsumsi. Pemerintah juga telah menjalankan berbagai program untuk mendorong konsumsi pangan lokal nonberas. Termasuk pengembangan lumbung pangan desa, pelatihan pengolahan pangan lokal, dan kampanye edukasi gizi.
Artinya, secara kebijakan kita sebenarnya sudah tahu. Ketergantungan pada satu sumber pangan bukan bentuk ketahanan yang ideal. Kalau sebagian besar masyarakat bergantung pada beras, maka gangguan produksi, perubahan iklim, distribusi, harga, atau rantai pasok dapat berdampak luas. Sebaliknya, sistem pangan yang memiliki banyak sumber karbohidrat cenderung memiliki lebih banyak pilihan ketika satu komoditas mengalami masalah.
Di sinilah fenomena “Ibu Kimpul” menjadi menarik. Kita bahkan bisa membacanya melalui perspektif feminisme.
Selama ini, pengetahuan tentang pangan sangat sering diproduksi dari dapur. Ini ruang yang secara historis dilekatkan pada perempuan. Sepanjang sejarah, perempuan dianggap bertanggung jawab memastikan keluarga makan, mengatur belanja, mengolah bahan, menghemat pengeluaran, dan memastikan makanan tetap tersedia meski harga naik.
Baca Juga: Pengalamanku Belajar dari Perempuan Petani: Kerja Keras, Memastikan Persediaan Pangan
Kerja tersebut sering dianggap sebagai “kodrat”. Padahal, mengelola pangan keluarga adalah kerja. Ada pengetahuan di dalamnya. Ada keterampilan, kreativitas, hingga strategi ekonomi.
Dan menariknya, ketika pengetahuan dapur itu masuk ke media sosial, ia dapat berubah menjadi pengetahuan publik.
Tin alias “Ibu Kimpul” tidak tampil sebagai duta atau pejabat ketahanan pangan. Ia juga tidak sedang membacakan dokumen kebijakan. Ia hanya warga biasa yang memasak. Tetapi justru dari dapur itulah pesan tentang pangan lokal menjadi mudah dicerna.
Tidak ada presentasi PowerPoint tentang diversifikasi pangan. Pun tidak ada seminar dua hari dengan istilah “sistem pangan berkelanjutan”.
Yang ada kimpul, resep, sesekali humor, dan algoritma yang menggerakkannya di media sosial.
Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang patut diperhatikan. Perempuan tidak harus selalu menjadi “korban” atau “penerima manfaat” dalam narasi ketahanan pangan. Mereka juga produsen yang berdaya atas pengetahuan pangan.
Kalau konten “Ibu Kimpul” mengajarkan sesuatu, bukan sekadar bahwa kimpul bisa dimakan. Ia juga menunjukkan bahwa pengalaman domestik perempuan dapat menjadi pengetahuan sosial yang relevan. Lalu, dapur ternyata bisa menjadi ruang politik.
Baca Juga: Peringatan Hari Pangan, Sudahkah Hak Atas Pangan Masyarakat Terpenuhi?
Sementara itu, di media sosial, kimpul tidak hanya menjadi bahan pangan alternatif. Ia juga menjadi bahan meme. Kita tertawa karena kimpul dianggap bisa menggantikan segala sesuatu. Tetapi semakin banyak orang bercanda tentang kimpul, semakin banyak pula orang yang akhirnya mencari tahu: kimpul itu sebenarnya apa?
Di sinilah media sosial bekerja dengan cara yang menarik. Sebuah kebijakan pangan yang disampaikan melalui jargon mungkin hanya menjangkau orang-orang yang memang sudah tertarik pada isu pangan. Tapi sebuah meme tentang “semua diganti kimpul” justru bisa masuk ke ruang percakapan orang yang sebelumnya tidak pernah memikirkan diversifikasi pangan.
Meme, dengan segala kekonyolannya, kadang bisa menjadi pintu masuk politik yang cukup efektif.
Tentu saja, viral bukan berarti otomatis edukatif. Jangan sampai setelah tren ini lewat, kimpul kembali menjadi umbi yang dilupakan. Setelah Tin dan konten kimpulnya viral, yang dibutuhkan adalah ekosistem. Petani yang mendapatkan harga layak, pasar yang tersedia, pengolahan pangan yang aman dan menarik, akses konsumen, pengetahuan gizi, serta kebijakan yang tidak hanya ramai ketika sebuah bahan pangan menjadi viral.
Kalau tidak, kita hanya akan mengulang pola lama. Nama-nama pangan lokal diromantisasi dalam buku pelajaran atau pidato-pidato kenegaraan, tetapi petani pangan lokal tetap kesulitan mendapatkan pasar, dan lahan-lahan perkebunannya dibabat habis atas nama “ketahanan pangan” monokultur berupa padi dan beras.
Dari konten “Ibu Kimpul”, mungkin ada cara yang lebih menarik untuk merayakan 17 Agustus tahun ini. Bukan dengan bertanya, “Sudah sejauh apa Indonesia maju?” Tetapi seberapa banyak pilihan yang benar-benar kita punya? Termasuk dalam hal bahan pangan.
Baca Juga: Mengapa Kita Memilih Pangan Ultra-Processed dan Meledek Rempah?: Refleksi Jalur Rempah dari Perempuan Adat
Kita merdeka dari penjajahan. Tetapi apakah kita sudah merdeka dari cara berpikir bahwa satu jenis pangan harus menjadi standar seluruh bangsa? Kita punya sagu, tetapi mengapa sagu harus selalu diperkenalkan sebagai “alternatif nasi”? Bahkan kita punya jagung, tetapi mengapa jagung harus diposisikan sebagai makanan pengganti saja?
Kita juga punya singkong, talas, ubi, sorgum, dan kimpul. Tetapi mengapa semuanya harus dibandingkan dengan beras atau bahan pangan ‘modern’ terlebih dahulu sebelum dianggap layak? Padahal, bukan sekadar alternatif, bahan-bahan pangan tersebut pernah dan seharusnya tetap dihargai sebagai makanan pokok masyarakat lokal Nusantara.
Sebab pangan Nusantara tidak pernah seseragam itu. Dan mungkin, dalam konteks kemerdekaan, keberagaman justru merupakan bentuk ketahanan yang paling masuk akal.
Kita tidak perlu berhenti makan nasi atau makanan modern lainnya untuk mencintai kimpul. Tidak perlu menghapus kuliner kekinian favorit kita untuk menghidupkan pangan lokal. Yang perlu dihapus justru anggapan bahwa hanya satu jenis pangan yang pantas disebut makanan utama.
Maka sudah waktunya lelucon tentang kimpul menjadi sedikit lebih serius. Barangkali “Ibu Kimpul” tidak sedang menyuruh kita mengganti semua makanan dengan kimpul. Mungkin ia hanya sedang mengingatkan sesuatu yang selama ini terlalu mudah kita lupakan. Indonesia adalah negeri dengan begitu banyak sumber pangan lokal; tak seharusnya kita dipaksa makan satu-dua jenis saja.
Baca Juga: Solidaritas Pangan Jogja Tolak Penghargaan Menteri, Yang Dibutuhkan Jaminan Kesejahteraan
Dan kalau pada 17 Agustus nanti kita ingin benar-benar bicara tentang kemerdekaan, mungkin kita bisa mulai dari piring sendiri. Mulailah agak subversif dengan menyadari bahwa selama ini kita punya banyak pilihan, tetapi terlalu lama dibuat percaya bahwa kita tidak punya.
Kemerdekaan Indonesia yang semu tak bisa serta-merta diganti dengan kimpul, tapi santapan di piring kita bisa.
(sumber foto: tangkapan layar Konde.co/TikTok @black.sheep8208)
Comments are closed.