- Kebakaran melanda sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi di Jawa Timur, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Gunung Butak, dan Kawah Wurung. Di sekitar Ranu Kumbolo, kebakaran membakar lebih dari 590 hektare dan memaksa penutupan total pendakian Gunung Semeru.
- Kondisi kemarau dan penguatan El Nino meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. BMKG mencatat indeks Nino3.4 mencapai +2,26 pada pertengahan Juli 2026. Hingga pertengahan Agustus, Walhi Jatim mencatat sedikitnya 25 kejadian karhutla dengan luasan 2.246,60 hektar, sementara hingga pertengahan Agustus total luasan yang tercatat mencapai sekitar 10.835 hektar.
- Walhi menilai karhutla tidak semata-mata persoalan cuaca, tetapi juga persoalan tata kelola kawasan hutan. Sebagian besar kebakaran terjadi di hutan negara—termasuk taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, dan Tahura. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi pengawasan, kesiapan pengelola, patroli, akses pemadaman, hingga penerjemahan peringatan dini iklim menjadi langkah pencegahan konkret.
- Penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan reaktif ke preventif dan pemulihan ekologis. Walhi mendorong pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam sistem pemantauan dan pencegahan, disertai dukungan sarana serta informasi. Setelah api padam, pemerintah juga perlu memulihkan vegetasi, habitat satwa, mata air, dan fungsi ekologis kawasan yang terbakar.
Video unggahan Risawidyana di Instagram menggambarkan keheningan Danau Ranu Kumbolo di Kaki Gunung Semeru. Air berwarna hijau, tenang. Rerumputan dan pepohonan di tepian danau menghitam bekas terbakar. “Melaporkan kondisi terkini Ranu Kumbolo pada 1 September 2026.,” tulis pemilik akun.
Dua hari sebelumnya, pemilik akun Instagram Langit Mahameru menemukan dua gawai dan tripod di area padang sabana yang terbakar. “Sekilas info Kumbolo. Menemukan beberapa barang pendaki yang pernah diberitakan hilang di Oro-Oro Ombo,” tulisnya.
Barang itu dia temukan di antara Oro-oro ombo sampai Cemoro Kandang. “Salah satunya dalam kondisi cukup utuh, LCD rusak. Mohon diinformasikan kepada pemandu yang mengantarkan pendaki,” katanya sembari menunjukkan kondisi gawai yang terbakar.
Kondisi itu menggambarkan bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Semeru yang berlangsung sejak Rabu (26/8/26) malam. Saat itu, ada sekitar 170 pendaki masih berada di jalur pendakian bersama pemandu.
”Kamis pagi, telah dievakusasi dan turun. Semua selamat di Ranu Pani,” kata Rudijanta Tjahja Nugraha, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dalam pernyataan kepada jurnalis Sabtu (29/8/26).
Hutan di Ranu Kumbolo menjadi habitat berbagai satwa. Namun, dia belum bisa mengkalkulasi kebakaran itu dengan dampak kehidupan satwa liar di Ranu Kumbolo. “Sampai saat ini memang belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Sekitar lokasi titik api, bukan fasilitas umum dan bukan jalur pendakian.”
Selidiki penyebab
Kini, balai fokus upaya pemadaman. BBTNBTS tengah menyelidiki penyebab kebakaran dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Sekaligus mengantisipasi peristiwa itu kembali terjadi.
Sejumlah titik api terlihat di Tanjakan Cinta. Petugas BBTNBTS beserta relawan berusaha memadamkan api. “Mobilisasi petugas dan usaha mencapai lokasi petugas membutuhkan waktu yang cukup lama karena beberapa titik sulit dijangkau,” katanya.
Pemadaman berlangsung dengan alat sederhana dan ranting pohon. Sedangkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur membantu memadamkan api dengan water bombing sudah berlangsung 13 kali di sekitar area Danau Ranu Kumbolo.
Pendataan BBTNBTS, luas lahan terbakar lebih dari 590 hektar. Sebagian besar berupa padang sabana karena, lantaran 70% kawasan terdiri atas padang rumput sabana. Sedangkan sisanya area vegetasi, didominasi pohon cemara gunung (Casuarina junghuhniana).
Kawasan TNBTS seluas 50.000 hektar. Kebakaran sebelumnya di area padang sabana di Kaki Gunung Bromo capai 1.000 hektar lebih. Tim dari Kementerian Kehutanan dan akademisi akan menganalisis dampak karhutla di TNBTS dan mengkalkulasi kerugian. “Melibatkan akademisi agar secara saintifik lebih teruji,” ujarnya.
Tutup total pendakian
BBTNBTS mengeluarkan Pengumuman Penutupan Jalur Pendakian Gunung Semeru per 26 Agustus 2026. TNBTS memutuskan menutup total pendakian Semeru hingga batas waktu yang tak ditentukan. Keputusan ini untuk mendukung kelancaran proses pengendalian, pemadaman kebakaran, dan evakuasi para pendaki.
Sedangkan bagi para pendaki yang telah membeli tiket melalui sistem pemesanan secara daring, dapat mengajukan pengembalian biaya atau refund. Serta bisa mengajukan penjadwalan ulang setelah jalur pendakian kembali dibuka.
“Informasi mengenai ketentuan dan mekanisme refund dan reschedule akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.”
Sementara akses transportasi Malang–Lumajang melalui Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan Kecamatan Senduro, Lumajang tetap bisa dilalui. Demikian juga kunjungan wisata ke Ranu Regulo tetap buka. Sedangkan wisata ke Gunung Bromo kembali buka sejak 20 Agustus 2026.
Dia mengimbau, masyarakat, pengunjung, dan pelaku jasa wisata untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan sumber api, seperti menyalakan api unggun, membakar sampah, menyalakan petasan, kembang api. Juga aktivitas lain yangberisiko memicu kebakaran.
Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim dalam laporan tertulis menyampaikan titik api di jalur pendakian Gunung Bromo merembet di wilayah B29, yakni, Desa Argosari dan Ranu Kembang Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Personel gabungan membuat sekat bakar dan memasang fire extinguishing ball untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
“Lokasi kebakaran berada di tebing dengan kemiringan yang sangat terjal dan angin kencang menghambat pemadaman api. Luas yang terbakar mencapai 598 hektare, data bisa berkembang,” tulis Gatot.
Di Kabupaten Malang, karhutla juga terjadi di Gunung Butak (2.868 mdpl). Peristiwa itu terjadi pada Selasa (1/9/26) sekitar pukul 12.46, tepatnya di Petak 100 Pos 3. Total area terbakar sekitar 20 hektar. Sekitar 167 pendaki berhasil petugas evakuasi.
“Personel gabungan terus berpatroli menyisir secara berkala untuk mengantisipasi potensi munculnya titik api baru. Serta mencegah area terbakar semakin meluas,” katanya.
Savana Gunung Ijen ludes
Di Bondowoso, kobaran api juga habiskan padang savana perbukitan Kawan Wurung yang menjadi ikon wisata Gunung Ijen, Rabu (26/8/26). Sekitar 10 hektar perbukitan yang menjadi salah satu lanskap ikonik kawasan Ijen hangus terbakar.
Kawasan di Kawah Wurung sendiri bukan sekadar hamparan savana kosong. Lanskap ini merupakan bagian dari kawasan perbukitan Ijen yang mempunyai nilai ekologis sekaligus ekonomi sebagai tujuan wisata. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2023 dan 2024.
Kebakaran berlangsung di area dominan rumput kering, ilalang, semak belukar dan bebatuan. Kondisi cuaca panas serta angin yang cukup kencang membuat api cepat merambat.
Titik api berasal dari Kawah Wurung 2 bergerak menuju kawasan wisata hingga mendekati sekitar perusahaan PT Medco. Karena lokasi kebakaran relatif jauh dari pemukiman, api tidak sampai mengancam rumah warga.
“Pemadaman dilakukan dengan cara manual. Petugas gabungan menggunakan gepyok untuk memukul api sekaligus membuat sekat bakar agar kobaran tidak menjalar ke bagian lain,” kata Kristanto Putro Prasojo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso.
Menurut dia, upaya pemadaman terkendala akses yang tak mudah. Kawah Wurung ada di perbukitan dengan kontur yang curam. Kondisi itu membuat pemadaman sekaligus pembuatan sekat bakar menjadi pekerjaan yang menguras tenaga.
“Intinya terkait kejadian kebakaran di savana gunung, Perhutani sudah melaporkan kepada aparat penegak hukum, terkait sebab dan akibat kebakaran di Kawah Wurung,” kata Anton Dedy, bagian SDH Perhutani Bondowoso, kepada Mongabay, melalui pesan singkat Jumat (28/8/26).
AKBP. Aryo Dwi Wibowo, Kapolres Bondowoso mengimbau, masyarakat tidak bakar hutan maupun lahan dengan sengaja. “Perbuatan tersebut dapat membahayakan lingkungan, masyarakat dan kawasan sekitarnya, serta merupakan tindakan yang dapat berimplikasi pidana.”
Selain penindakan, kepolisian juga akan terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli, pemantauan kawasan rawan, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Perhutani dan masyarakat.
El Nino jadi ancaman
Kebakaran Kawah Wurung bukan sekadar peristiwa tunggal di tengah musim kemarau. Ia menjadi bagian dari rangkaian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai bentang alam Jatim sepanjang Mei-Agustus 2026.
Data Walhi Jatim, pada saat sama sejumlah indikator iklim menunjukkan kondisi yang makin kering. BMKG dalam prediksi musim kemarau 2026 Jatim memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering karena penguatan El-Nino.
BMKG mencatat, pada pertengahan Juli El Nino telah aktif. Nilai indeks Nino3.4 mencapai +1,88 pada dasarian pertama Juli dan +2,26 pada dasarian kedua, yang menunjukkan kondisi El-Nino kuat. Sejumlah wilayah Jatim sekaligus masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis.
Walhi menilai, cuaca kering ini menciptakan bahan bakar alami bagi api. Vegetasi yang kehilangan kelembaban lebih mudah terbakar, sementara angin dan topografi perbukitan dapat mempercepat penjalaran api.
Data Walhi Jatim, menunjukkan rangkaian kebakaran terjadi di berbagai wilayah sepanjang Mei-Agustus 2026. Dalam kliping media yang mereka kumpulkan hingga 17 Agustus 2026, sedikitnya terdapat 25 kejadian dengan luasan mencapai 2.246,60 hektar. Angka itu belum mencakup kebakaran Kawah Wurung dan wilayah lainnya hingga akhir Agustus 2026.
Visualisasi oleh Walhi menunjukkan besarnya fluktuasi karhutla Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Luasan yang tercatat mencapai 15.458 hektar pada 2021, turun menjadi 2.380 hektar pada 2022. Kemudian, melonjak tajam menjadi 49.498,32 hektar pada 2023. Pada 2024, tercatat sekitar 20.57 hektar dan 10.667 hektar pada 2025. Hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat sekitar 10.835 hektar.
Paling banyak di hutan negara
Walhi menyebut, sebagian besar karhutla berada di kawasan hutan negara. Mulai dari hutan produksi, hutan lindung hingga kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Tahura.
Kebakaran di TNBTS, sebut Walhi, mencapai sekitar 1.121,66 hektar. Di Taman Nasional Baluran, Situbondo akumulasi karhutla dari Mei-Agustus capai 920,06 hektar.
Kebakaran juga terjadi di gugusan Gunung Biru, kawasan Tahura R. Soerjo, Mojokerto, seluas sekitar 99,5 hektar. Sedang di kawasan perhutani sekitar 72,58 hektar.
Catatan Walhi, karhutla juga terjadi di beberapa wilayah Jatim lain. Seperti Gunung Gombak dan Gunung Sampung, Ponorogo, Gunung Ringgit Pasuruan, Gunung Bentar dan Gunung Geni, Probolinggo serta kawasan perbatasan Gunung Malang di Situbondo-Bondowoso dan sejumlah tempat lain.
Menurut Walhi, selain hutan negara, karhutla juga terjadi perkebunan dan hutan rakyat, seperti di Blitar, Pacitan dan Trenggalek. “Karhutla di Jawa Timur tahun ini menunjukkan pemerintah gagal menerjemahkan peringatan dini mengenai krisis iklim dan ancaman kekeringan,” kata Lucky Wahyu, Manajer Kampanye Walhi Jatim.
Dia tak sepakat bila karhutla sebagai konsekuensi alamiah dari musim kemarau. “Kekeringan dan perubahan iklim memang meningkatkan kerentanan, namun besarnya dampak kebakaran juga sangat ditentukan oleh bagaimana kawasan tersebut dikelola dan dijangkau,” katanya.
Dalam konteks perubahan iklim, peringatan mengenai musim kering semakin penting. Prediksi dan informasi yang BMKG keluarkan tentang peringatan kekeringan meteorologis untuk sejumlah kabupaten/kota di Jatim.
Menurut Lucky, informasi semacam itu semestinya tidak berhenti sebagai produk informasi iklim saja. Lebih jauh, harus bisa menjadi peta kerawanan, peningkatan patroli, kesiapan sumber air, penambahan personel, pemantauan titik panas, pembukaan jalur akses dan penentuan kawasan prioritas.
Pradipta Indra, Direktur Walhi Jatim menyebut, karhutla di Jatim sebagai persoalan tata kelola. Pasalnya, karhutla yang terjadi lebih banyak terjadi pada area hutan yang negara kelola, baik hutan lindung, produksi maupun taman nasional.
“Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Seharusnya fungsi pencegahan dan perlindungan ekologis berjalan secara optimal,” ungkapnya, melalui telepon, Jumat (28/6/26).
Indra menilai pemerintah perlu mengevaluasi sistem secara menyeluruh.
Pemerintah harus berhenti menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terus menerus diminta waspada dan berhati-hati. Sementara tanggung jawab negara dalam mengelola kawasan hutan justru tidak ada evaluasi serius.
“Perlindungan hutan merupakan tanggung jawab negara. Ketika kebakaran berulang terjadi di kawasan yang dikelola negara, maka pemerintah harus melakukan sistem evaluasi secara total,” katanya.
Dorong perbaikan
Walhi menilai, pemerintah tak cukup maksimal dalam merespons ancaman karhutla tahun ini. Walhi pun mendesak pemerintah provinsi mengevaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan hutan negara yang mengalami kebakaran berulang.
Evaluasi terutama perlu menyasar kawasan Perhutani, Taman Nasional, Tahura, serta kawasan konservasi lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. “Evaluasi tersebut penting untuk melihat kembali efektivitas pengawasan, sistem pencegahan, kesiapan pengelola, hingga respons ketika titik api mulai terdeteksi,” jelasnya.
Dia tegaskan, karhutla berulang tidak semestinya hanya dipandang sebagai kejadian tahunan akibat musim kemarau, tetapi indikator yang perlu ditindaklanjuti dalam pengelolaan kawasan.
Walhi juga mendorong perubahan pendekatan penanganan karhutla, dari yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih preventif. Informasi mengenai potensi kekeringan, perubahan iklim, titik panas, hingga kondisi lapangan harus diterjemahkan menjadi tindakan sebelum api muncul.
Persoalan lain yang dia nilai penting adalah kejelasan tanggung jawab pengelola kawasan. Walhi meminta setiap institusi yang memiliki kewenangan atas kawasan terbakar memberikan pertanggungjawaban sesuai fungsi dan kewenangannya. Penguasaan kawasan oleh negara, berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga fungsi ekologisnya.
Jadi, evaluasi tidak berhenti pada mencari penyebab setiap kebakaran, juga menilai apakah sistem pengelolaan dan perlindungan kawasan berjalan memadai. Termasuk, melihat apakah kebakaran berulang di lokasi sama menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan mitigasi.
Walhi meminta, pemerintah tempat masyarakat sekitar hutan sebagai bagian penting dari sistem pencegahan. Warga sering menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya asap atau titik api. Pengetahuan lokal mengenai kondisi kawasan juga dapat menjadi modal dalam pemantauan dan pencegahan kebakaran.
Pelibatan itu harus pula dengan dukungan memadai, seperti akses informasi, pelatihan, sarana pemantauan maupun mekanisme komunikasi dengan pengelola kawasan.
“Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya hadir ketika kebakaran sudah membesar, tetapi ikut menjadi bagian dari sistem perlindungan sejak awal. Setelah api berhasil dipadamkan, pekerjaan juga belum selesai.” katanya.
Walhi mendorong pemerintah memastikan kawasan yang terbakar mendapatkan pemulihan ekologis. Perlu juga pemetaan pemulihan atas kerusakan vegetasi, habitat satwa, mata air, dan fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan.
Langkah itu sangat penting karena keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Kondisi kawasan setelah kebakaran dan kemampuannya kembali menjalankan fungsi ekologis juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.
Bagi Indra, dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu,pola pengelolaan kawasan yang hanya mengandalkan respons setelah kebakaran terjadi dinilai tidak lagi memadai. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu membaca risiko lebih awal, bertindak sebelum api muncul, serta memastikan kawasan yang telah terbakar dapat kembali pulih.
Bagi Indra, karhutla bukan hanya persoalan api. “Ini ujian terhadap bagaimana negara menjaga hutan, melindungi ekosistem, dan memastikan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tetap memperoleh lingkungan yang aman dan sehat.”
*****
Kasus Karhutla Riau Jerat Puluhan Tersangka Perorangan, Bagaimana Perusahaan?
Kredit
Comments are closed.