Jakarta, Arina.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, yang berlangsung sejak awal Agustus 2026 akhirnya dinyatakan padam. Namun, petugas masih melakukan pendinginan dan penyisiran karena bara di sejumlah lokasi bekas kebakaran masih berpotensi memunculkan titik api baru.
Kebakaran yang semula dilaporkan menghanguskan sekitar 520 hektare lahan tersebut kemudian meluas hingga mencapai sekitar 889 hektare, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Area terdampak tersebar di empat wilayah penyangga TNBTS, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang.
Kebakaran juga berdampak langsung terhadap aktivitas wisata. Balai Besar TNBTS menutup akses wisata dari empat kabupaten penyangga sebagai bagian dari upaya mengamankan pengunjung sekaligus memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan pemadaman.
Penutupan tersebut dilakukan ketika api masih membakar vegetasi kering dan menyebar ke sejumlah bagian kawasan konservasi. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama dalam operasi pemadaman.
Api Meluas, Akses Wisata Ditutup
Indikasi awal kebakaran terdeteksi melalui sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan pada awal Agustus. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, tim gabungan langsung dikerahkan untuk mengendalikan api.
Kebakaran kemudian berkembang dan menghanguskan vegetasi kering di sejumlah blok kawasan TNBTS. Pada fase awal penanganan, luas lahan terbakar diperkirakan sekitar 520 hektare.
Balai Besar TNBTS mengambil langkah pembatasan akses untuk mencegah risiko terhadap wisatawan. Akses wisata dari wilayah Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo ditutup mengikuti perkembangan kebakaran.
Selain melindungi pengunjung, penutupan kawasan juga dimaksudkan agar petugas dapat bergerak lebih leluasa melakukan operasi pemadaman.
Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keselamatan pengunjung menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembatasan akses.
“Keselamatan pengunjung menjadi prioritas kami. Penutupan sebagian akses dilakukan agar operasi pemadaman dapat berlangsung optimal sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya,” ujar Rudijanta dalam keterangan Kementerian Kehutanan.
DPR Minta Pemadaman Satu Komando
Ketika kebakaran masih meluas, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat operasi pemadaman dengan satu komando yang jelas serta dukungan personel dan peralatan yang memadai.
Puan juga meminta pemerintah mengawasi titik-titik rawan untuk mencegah api yang telah berhasil dikendalikan kembali menyala.
Menurut Puan, strategi pemadaman dari darat dan udara harus berdasarkan pemetaan pergerakan api, arah angin, kondisi vegetasi kering, serta wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Pemantauan kualitas udara dan potensi asap menuju permukiman juga dinilai perlu diperketat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangannya pada Selasa (11/8/2026).
Puan juga menyoroti dampak ekonomi penutupan total kawasan wisata Bromo terhadap masyarakat di wilayah penyangga. Menurutnya, banyak warga menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisata, seperti jasa jip, homestay, kuliner, dan usaha kecil.
Ia meminta pemerintah segera melakukan asesmen dampak ekonomi agar bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar kehilangan pendapatan akibat penutupan kawasan.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” ujarnya.
Puan menegaskan penanganan kebakaran tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan pembukaan kembali kawasan wisata. Pemulihan ekosistem dan perlindungan mata pencaharian warga harus menjadi bagian dari penanganan pascakebakaran.
“Untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersama, bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” kata Puan.
Pemerintah Ingatkan Risiko Kebakaran
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko karhutla.
Imbauan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026). Saat itu, karhutla juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering, sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” kata Prasetyo.
Pemerintah juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu memicu hujan di wilayah yang mengalami karhutla. Namun, Prasetyo mengakui pelaksanaan OMC bergantung pada kondisi teknis dan atmosfer di masing-masing wilayah.
“Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor. Kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam,” ujarnya.
Luas Terdampak Capai 889 Hektare
Pada 11 Agustus, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan Bromo, Probolinggo.
Saat itu, kebakaran telah memasuki hari ke-10 dan luas lahan terdampak mencapai sekitar 889 hektare. BNPB menyebut area terdampak tersebar di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang.
Penanganan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya medan ekstrem dengan kemiringan lereng di beberapa lokasi mencapai sekitar 80 derajat. Kondisi tersebut membuat sebagian titik api sulit dijangkau petugas dari jalur darat.
Keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan. Selain itu, kondisi cuaca menjadi faktor penting yang memengaruhi strategi pemadaman dan peluang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Suharyanto mengatakan BNPB menyiapkan tiga helikopter water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.
“Saat ini ada tiga unit helikopter water bombing yang disiagakan. Begitu dua titik di Bromo ini berhasil dipadamkan dengan target hari Jumat, dua unit armada akan segera kita geser untuk mendukung operasi pemadaman di daerah lain yang juga membutuhkan dukungan udara,” ujar Suharyanto.
BNPB juga memproyeksikan potensi hujan pada 14–16 Agustus dapat membantu proses penanganan kebakaran.
“Berdasarkan penjelasan BMKG, terdapat potensi awan hujan pada 14–16 Agustus. Jika potensi tersebut dikonfirmasi, BNPB akan segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca agar hujan dapat diturunkan secara optimal di area terdampak,” katanya.
Api Dinyatakan Padam pada 14 Agustus
Upaya pemadaman akhirnya membuahkan hasil. Kementerian Kehutanan pada Jumat (14/8/2026) menyatakan tidak lagi menemukan nyala api aktif di kawasan TNBTS berdasarkan pemantauan hingga pukul 15.00 WIB.
Namun, kondisi tersebut belum membuat petugas menghentikan operasi sepenuhnya. Pendinginan dan penyisiran tetap dilakukan untuk memastikan bara yang tersisa tidak kembali berkembang menjadi api.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan kondisi kebakaran saat ini relatif terkendali.
“Berdasarkan pemantauan sementara, tidak lagi terpantau nyala api aktif dan situasi saat ini relatif terkendali,” ujar Ristianto.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak tetap waspada karena masih ditemukan bara di sejumlah area bekas kebakaran.
“Namun, kami tetap berhati-hati karena masih terdapat bara dan selalu ada kemungkinan munculnya api kembali,” katanya.
Wisata Bromo Belum Otomatis Dibuka
Kemenhut menegaskan padamnya api belum berarti kawasan TNBTS dapat langsung dibuka untuk wisatawan.
Petugas masih harus menyelesaikan pendinginan dan penyisiran. Setelah itu, fasilitas umum serta sarana pelayanan wisata akan diperiksa untuk memastikan kawasan benar-benar aman dan layak kembali digunakan.
Pemerintah meminta wisatawan menunggu pengumuman resmi dari Balai Besar TNBTS mengenai pembukaan kembali kawasan.
Wisatawan yang telah membeli tiket untuk periode penutupan dapat mengikuti mekanisme pengembalian dana atau penjadwalan ulang sesuai ketentuan pengelola.
Kondisi terbaru tersebut sekaligus menandai berakhirnya fase darurat pemadaman, tetapi pekerjaan pemulihan kawasan masih panjang. Dengan luas terdampak sekitar 889 hektare, pemerintah perlu memastikan kawasan bekas kebakaran tidak kembali terbakar sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak.
Kemenhut mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap, bara, atau indikasi kebakaran baru di dalam maupun sekitar kawasan TNBTS.
Comments are closed.