Pada 24-25 Januari 2026, Project Multatuli menggelar Pesta Pinggiran, festival biennale komunitas/gerakan bagi gerakan sosial untuk berbagi cerita, karya, dan ide. Festival ini mengangkat suara dan aksi dari pinggiran ke tengah kota, merayakan dampak kecil maupun besar yang telah tercipta.
Tulisan ini merupakan catatan refleksi kebebasan berekspresi selama masa kepresidenan Prabowo Subianto oleh editor Project Multatuli, Viriya Singgih.
Hari ini adalah hari ke-462 pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo baru jadi presiden kira-kira satu tahun tiga bulan, tapi masalahnya sudah seperti 10 tahun menjabat.
Bagi-bagi jabatan di berbagai BUMN dan kementerian. Pemangkasan anggaran berbagai program penting, termasuk pendidikan. Konsolidasi oligarki melalui Danantara. Revisi UU TNI yang memperluas pengaruh militer di ruang-ruang sipil. Polisi dan tentara membunuh warga. Puluhan ribu anak sekolah keracunan MBG. Ratusan ribu orang kena PHK. Jutaan orang menganggur. Dugaan manipulasi angka pertumbuhan ekonomi. Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penanganan bencana Sumatra yang amatiran.
Begitu banyak masalah. Di saat yang sama, ruang kita untuk membicarakannya, mengkritisinya, begitu terbatas.
Lihat apa yang terjadi pada Agustus-September 2025. Warga berunjuk rasa, salah satunya soal besaran penghasilan anggota dewan yang mencapai lebih dari Rp200 juta. Polisi membubarkan aksi dengan ugal-ugalan, hingga kemudian membunuh Affan Kurniawan, ojol berusia 21 tahun.
Saat itu, 28 Agustus, Affan sedang mencari nafkah. Ia tidak ikut berunjuk rasa. Ia hanya kebetulan lewat, hendak menyeberang Jalan Penjernihan setelah selesai mengantar makanan. Namun, mobil Brimob menghajar Affan, membuatnya terpental dan terseret di aspal.
Kaget dan marah, orang-orang segera menghampiri dan memukuli mobil Brimob itu. Bukannya turun atau memundurkan mobil yang bannya masih menjepit sebagian tubuh Affan, pengendara justru tancap gas, melindas Affan dan meninggalkannya begitu saja.
Video kejadian segera viral, beredar cepat di media sosial. Seorang kawan membagikannya di sebuah grup WhatsApp. Saya ingat, saya menonton video itu kira-kira pukul 9.30 malam, saat sedang mencari makan di kawasan Jakarta Selatan.
Melihat mobil itu menabrak dan melindas Affan, saya benar-benar kaget, sedih, dan marah.
Selang beberapa jam, saya sudah tiba di rumah duka Affan di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Saya ingin melayat. Saya juga bertekad menuliskan segalanya, dengan sebaik-baiknya. Suara Affan dan keluarganya tak boleh lenyap begitu saja.
Tidak hanya saya, begitu banyak orang patah hati mengetahui apa yang terjadi. Di media sosial, orang-orang ramai menyampaikan kemarahannya, dari warga biasa hingga tokoh publik, dari yang jarang bersuara hingga yang selama ini vokal.
Komunitas ojol pun segera bergerak. Sebagian melayat ke rumah Affan, sebagian lain menggempur Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, tempat mobil yang melindas Affan melarikan diri dan bersembunyi. Esoknya, ribuan ojol mengantar Affan ke pemakamannya.
Unjuk rasa bukan cuma di Jakarta. Dalam hari-hari berikutnya, demonstrasi terjadi di lebih dari 100 titik yang tersebar di 36 provinsi. Semua tampak muak. Semua ingin melampiaskan kemarahannya.
Di tengah situasi penuh tekanan, rezim Prabowo memperlihatkan watak aslinya.
Lagu lama keluar. Demonstrasi disebut “ditunggangi asing”, “didalangi aktor intelektual”. Seakan rakyat sangat bodoh, tidak memiliki kehendak sendiri, tidak bisa bertindak dari pikirannya sendiri.
Di jalanan, aparat menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru karet, lalu mengejar-ngejar dan memukuli warga.
Setidaknya 12 orang meninggal. Sekitar 1.000 orang luka-luka. Lebih dari 5.400 orang ditangkap, dan nyaris 1.000 orang jadi tersangka karena aksi unjuk rasa Agustus-September.
Polisi memburu dan menangkap warga dengan membabi buta, dengan alasan mengada-ada. Warga yang ditangkap termasuk anak di bawah umur, mahasiswa, pekerja kantoran, aktivis, juga seniman. Banyak yang disiksa agar mau mengakui tindakan yang tidak pernah mereka lakukan.
Ada Laras Faizati di Jakarta, yang ditangkap, lalu kena doksing dan bully oleh polisi karena menyampaikan kemarahan di Insta Story. Ada Ahmad Faiz Yusuf di Kediri, yang buku-bukunya disita saat penangkapan dan kemudian dilarang membaca di penjara. Ada Perdana Arie Veriasa di Jogja, yang disergap 15 polisi di rumahnya seakan ia penjahat kelas kakap.
Di akhir 2025, sejumlah aktivis dan influencer pun kena teror setelah mengkritik lambannya pemerintah dalam menangani bencana Sumatra. Bentuknya beragam. Ada yang kena serangan digital. Ada yang dikirimi bangkai hewan.
Belum lagi soal kekerasan terhadap wartawan, entah dari media massa arus utama atau pers mahasiswa. Saat gelombang unjuk rasa di pekan terakhir Agustus, ada wartawan yang dipukul, diintimidasi, dibakar mobilnya, juga disiram air keras.
Ada pula kiriman kepala babi dan enam bangkai tikus ke kantor Tempo, juga gugatan perdata Mentan Amran Sulaiman untuk Tempo yang terjadi sebelum rangkaian demonstrasi Agustus-September.
ID pers seorang wartawan istana sempat dicabut begitu saja karena si wartawan bertanya soal MBG. Wartawan di Aceh sempat diintimidasi tentara, juga dihapus rekamannya saat meliput bencana. Dan, sebuah media TV menghapus sendiri hasil liputannya, diduga karena tekanan dari pihak istana.
Total, AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2025, termasuk kekerasan fisik, serangan digital, teror dan intimidasi, dan praktik sensor diri.
Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih banyak lagi.
Hingga hari ini, saya sudah berbincang dengan 35 pekerja dan mantan pekerja dari 25 media massa berbeda. Mereka cerita banyak hal.
Ada pejabat pemerintah yang rutin mengontak petinggi redaksi atau bos perusahaan media untuk ngomel-ngomel, minta berita diturunkan, dan bahkan mengancam kelangsungan bisnis perusahaan.
Banyak pula yang ditekan dengan iklan. Sejak Prabowo mengetatkan anggaran kementerian dan lembaga, belanja iklan pemerintah untuk media turun drastis. Pemerintah masih mau pasang iklan atau menjalin kerja sama, asal media mengikuti kemauan mereka, tidak bikin berita yang menyerang rezim dan program-programnya.
Sensor diri akhirnya marak terjadi. Coba lihat saja, berapa banyak media yang masih berani menyentil program MBG hari-hari ini?
Media jadi seperti agensi, menulis berita sesuai kemauan dan pesanan klien. Moral wartawan anjlok. Mau melawan, tapi takut dipecat, takut bisnis perusahaan terancam. Salah-salah bicara, hajat hidup banyak orang jadi taruhannya.
Menurut saya, ini jahat sekali. Ini adalah kekerasan terhadap pers yang tidak kasatmata, tapi begitu nyata dampaknya.
Saat saya kuliah S1 dahulu, dosen-dosen kerap bercerita soal peliknya meliput di era Orde Baru. Banyak tekanan dan ancaman. Bila berani menyenggol pemerintah, siap-siap diberedel, dicabut surat izin penerbitannya. Makanya, Menteri Penerangan Harmoko dulu mendapat julukan Bapak Hari-hari Omong Kosong.
Dulu saya kerap bertanya-tanya, bagaimana ya rasanya liputan di era Orde Baru? Penasaran juga. Itu tentu hanya pertanyaan iseng di kepala.
Saya tidak pernah menduga bahwa, ada satu masa dalam hidup saya sebagai wartawan, saat Orde Baru hidup kembali di bawah tangan Prabowo, penjahat HAM sekaligus mantan menantu Soeharto.
Saya tidak pernah menduga bahwa, ada satu masa dalam hidup saya sebagai wartawan, saat hari-hari kembali penuh omong kosong.
…
Di sisi lain, ada bagian diri saya yang mengingatkan, saat Prabowo diperkirakan menang pilpres 2024, seharusnya kita sudah tahu apa yang akan kita hadapi.
Prabowo sudah berusaha meraih pucuk kekuasaan sejak 2004, saat ia mengikuti konvensi capres Golkar. Ia sempat menjadi cawapres pada 2009, lalu jadi capres pada 2014 dan 2019. Semuanya berujung kegagalan. Akhirnya, ia baru menang di 2024, saat telah berusia 72 tahun.
Di rentetan kekalahan Prabowo selama 20 tahun terakhir, kita sebenarnya telah melihat wataknya.
Saat pilpres 2014, setelah pencoblosan, Prabowo sempat mengamuk ke wartawan Metro TV yang dijadwalkan mewawancarainya. Prabowo bilang:
“Metro TV itu jahat. Apa dosa saya sama Surya Paloh sampai kalian begitu jahat dengan saya?”
Di kesempatan lain, juga di 2014, Prabowo meluapkan kemarahannya pada wartawan The Jakarta Post. Dia bilang:
“Bukan salah kamu, tapi koran kamu itu, waduh, brengsek!”
Intinya, Prabowo tidak senang dengan pemberitaan yang menyudutkannya, yang tidak menyanjungnya, yang rajin mengungkit kejahatannya di masa lalu.
Lalu saya teringat Allan Nairn, wartawan Amerika Serikat yang bikin heboh pada 2014. Saat itu, Allan memutuskan melanggar kode etik jurnalistik dengan merilis hasil wawancara off-the-record dengan Prabowo pada 2001. Menurutnya, penting bagi publik untuk mengetahui orang seperti apa Prabowo.
Saat sesi wawancara pada 2001, Allan bilang Prabowo sempat mengatakan, “Indonesia belum siap untuk demokrasi.”
Menurut Prabowo, Indonesia butuh “rezim otoriter yang lunak”. Indonesia, katanya, butuh sosok pemimpin diktator seperti Pervez Musharraf, yang menjabat presiden Pakistan dari 2001 hingga 2008.
Menurut Prabowo, seperti kembali diceritakan Allan, Musharraf adalah sosok pemimpin bernyali.
Di satu titik, Prabowo sempat melempar pertanyaan untuk dirinya sendiri:
“Apakah saya punya nyali?”
“Apakah saya siap disebut diktator fasis?”
Pada 2001, Prabowo membiarkan pertanyaan itu tanpa jawaban.
Kini, di 2026, jawabannya mulai muncul. Tampaknya ia siap mengikuti jejak Musharraf.
Namun, Prabowo salah bila menyebut Indonesia belum siap untuk demokrasi.
Untuk yang satu ini, Prabowo yang tidak siap.
Comments are closed.