Jakarta, NU Online
Konferensi Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) di Santa Marta, Kolombia, pada 24-29 April 2026 akan menyoroti tiga tantangan utama dalam transisi energi global.
Forum yang diinisiasi Presidensi COP30 Brasil ini menjadi pijakan awal menuju COP31, sekaligus mencerminkan kompleksitas dan kebuntuan dalam upaya peralihan dari energi fosil.
Konferensi ini diikuti oleh 45 negara, termasuk Indonesia, dan akan menghasilkan laporan sintesis sebagai masukan resmi dalam perundingan COP31 mendatang.
Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rabin Daniel Nainggolan menjelaskan bahwa pembahasan dalam konferensi ini berangkat dari hasil Global Stocktake COP28.
“Dari Global Stickate COP 28, pertama kalinya mengakui urgensi transisi dari bahan bakar fosil demi mencapai target net zero 2050, walau tanpa mekanisme implementasi yang jelas,” ujarnya dalam Diskusi Jurnalis Mendorong Komitmen Indonesia untuk Transisi Cepat dari Energi Fosil, di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Isu pertama yang mengemuka adalah ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil. Daniel menyebutkan bahwa berdasarkan sintesis dari 809 masukan organisasi masyarakat sipil (CSOs), diversifikasi ekonomi menjadi prasyarat utama bagi transisi yang berkeadilan.
Ia menambahkan, reformasi subsidi bahan bakar fosil yang mencapai 5,9 triliun dolar AS per tahun didorong untuk dialihkan menjadi kompensasi langsung bagi kelompok rentan.
“Tapi terjadi perdebatan terkait kecepatan pengurangan fosil, terutama dari negara-negara yang masih bergantung pada sektor ini perlindungan pekerjaan dan pendapatan negara,” katanya.
Isu kedua berkaitan dengan transformasi sistem energi, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Daniel menjelaskan bahwa konsensus CSOs mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat serta efisiensi energi dua kali lipat pada 2030.
“Apakah transisi cukup dilakukan dengan kurangi konsumsi atau cukup beralih ke energi bersih dengan konsumsi yang sama?” ucapnya.
“Gas alam cair yang digadang sebagai bahan bakar tansisi justru memperpanjang ketergantungan fosil melalui efek carbon lock-in,” lanjut Daniel.
Sementara itu, isu ketiga menyoroti lemahnya kerja sama internasional dalam merespons krisis iklim. Daniel menilai tata kelola global saat ini belum memadai, termasuk peran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dianggap belum cukup progresif.
“Industri fossil dan petro-states dinilai memblokir kesepakatan yang progresif, memperkuat argumen forum alternatif, akhirnya banyak yang mengadopsi standar bersama berbenturan dengan hak negara menentukan jalur transisi sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara ambisi global dan realitas politik ekonomi masing-masing negara.
“Konferensi ini memperlihatkan bahwa transisi energi bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan keberanian politik. Tanpa perubahan struktural, komitmen iklim hanya akan berhenti di atas kertas,” katanya.
Daniel juga menekankan pentingnya peran negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menentukan arah negosiasi global.
“Ada dilema besar antara kebutuhan pembangunan dan tekanan untuk menurunkan emisi. Jika tidak diimbangi dengan dukungan finansial yang adil, maka transisi ini berisiko timpang,” tuturnya.
Comments are closed.