Jakarta, NU Online
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ArifaH Fauzi menyampaikan bahwa kemiskinan, pendidikan dan kesetaraan gender saling berkaitan. Keterbatasan akses pendidikan meningkatkan risiko kemiskinan dan perkawinan anak. Sebaliknya, akses pendidikan dan ekonomi yang setara bagi perempuan memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas pengasuhan anak.
“Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Menteri Arifah dalam keterangan diterima NU Online, Sabtu (12/9/2026).
Mengisi Lokakarya Sinergi Pentahelix: Optimalisasi Kolaborasi Pemerintah Daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Perguruan Tinggi dalam Akselerasi SDGs Poin 1, 4, dan 5 di Universitas Airlangga Surabaya, Arifah mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Perguruan tinggi juga dapat menghasilkan pengetahuan dan inovasi untuk menjawab persoalan pembangunan.
“Universitas Airlangga menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Sebanyak 11 dari 16 dekan di Unair merupakan perempuan. Kondisi ini menjadi modal untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pendidikan dan mendorong lebih banyak perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan,” kata Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengatakan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, dan Tujuan 5 Kesetaraan Gender, membutuhkan kerja bersama berbagai pihak. Pemerintah perlu menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi agar pembangunan menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
“Tidak ada satu pun instansi yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara mandiri. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media perlu mengambil peran masing-masing untuk menghasilkan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengatakan Kemen PPPA menggunakan pendekatan pentahelix untuk memperkuat Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah kerja bersama di tingkat masyarakat. RBI menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk menangani berbagai persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Perguruan tinggi juga dapat memperkuat kebijakan melalui riset dan data. Riset membantu pemerintah memetakan persoalan, menentukan intervensi, menyusun rencana aksi, dan mengukur dampak program. Dengan data dan bukti yang kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkap Menteri PPPA.
Menteri PPPA berharap lokakarya ini menghasilkan langkah konkret dan terukur, mulai dari pemetaan persoalan, penentuan intervensi, hingga evaluasi program.
“Kita ingin lokakarya ini menghasilkan langkah nyata, bukan hanya pertukaran gagasan. Perguruan tinggi dapat menerjemahkan pengetahuan dan riset menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi perempuan, anak dan masyarakat,” ujar Menteri PPPA.
Dekan FISIP Universitas Airlangga, M Muttaqien menyampaikan bahwa tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan di Universitas Airlangga memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender.
“Sebagian besar mahasiswa Universitas Airlangga merupakan perempuan. Kami terus membuka kesempatan yang setara bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kapasitas dan mengambil peran dalam berbagai bidang. Kami juga membangun lingkungan pendidikan yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkembang dan memimpin,” ujar M Muttaqien.
