Navigasi Cerdas Kebijakan Fiskal: Menjaga Pertumbuhan 5% di Tengah Dinamika Minyak Dunia
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir kembali meningkatkan kekhawatiran pasar global, seiring lonjakan harga minyak dunia dan meningkatnya ketidakpastian di jalur perdagangan energi internasional.
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi menjadi sumber tekanan eksternal baru bagi perekonomian Indonesia pada 2026, terutama melalui jalur harga energi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas fiskal.
Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat juga meningkatkan risiko gangguan terhadap Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20–30 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini berpotensi menciptakan shock pasokan energi global yang pada akhirnya mendorong lonjakan harga minyak mentah serta meningkatkan volatilitas pasar energi internasional.
Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah mengatakan bahwa salah satu kerentanan yang paling awal terlihat dalam situasi seperti ini adalah keterbatasan cadangan energi strategis nasional.
“Ketika konflik geopolitik terjadi di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia, negara-negara pengimpor seperti Indonesia harus lebih waspada. Cadangan energi yang terbatas membuat ruang manuver kebijakan menjadi lebih sempit apabila terjadi gangguan pasokan global,”ujar Piter.
Cadangan energi hanya mampu topang 26 hari
Cadangan minyak strategis Indonesia diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan sekitar 23–26 hari. Angka ini masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh International Energy Agency (IEA), yaitu sekitar 90 hari impor bersih. Dalam kondisi normal, keterbatasan tersebut mungkin tidak terlalu terlihat.
Namun dalam konteks potensi gangguan pasokan global, situasi ini dapat meningkatkan kerentanan energi nasional. Selain itu, lonjakan harga minyak juga berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
“Harga energi yang lebih tinggi biasanya meningkatkan kebutuhan impor energi, yang pada gilirannya dapat memperbesar tekanan terhadap neraca eksternal,”ujarnya.
Piter menjelaskan bahwa meningkatnya ketidakpastian global juga cenderung mendorong investor internasional mengalihkan portofolio mereka ke aset yang dianggap lebih aman. Dalam situasi seperti ini, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, sering kali mengalami volatilitas yang lebih tinggi.
“Ketika harga energi naik dan ketidakpastian global meningkat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah biasanya ikut meningkat. Ini bukan hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga dinamika pergerakan modal global,”jelasnya.
Merambat ke fiskal pemerintah
Tekanan eksternal tersebut juga berpotensi merambat ke sisi fiskal pemerintah, terutama melalui mekanisme subsidi energi. Struktur APBN Indonesia masih cukup sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global, sehingga lonjakan harga energi dapat dengan cepat meningkatkan beban pengeluaran pemerintah.
Sejumlah simulasi ekonomi menunjukkan bahwa apabila harga minyak rata-rata berada di sekitar US$92 per barel, defisit anggaran pada 2026 berpotensi melebar hingga sekitar 3,6–3,7 persen terhadap PDB. Angka ini melampaui batas defisit fiskal sebesar 3 persen yang selama ini menjadi acuan disiplin fiskal Indonesia.
“Ketika harga minyak meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi akan menambah tekanan terhadap APBN. Sementara jika harga dilepas mengikuti mekanisme pasar, dampaknya dapat langsung terasa pada inflasi dan daya beli masyarakat,” kata Piter.
Piter menilai bahwa dalam situasi kenaikan harga energi global, terdapat beberapa kemungkinan respons kebijakan dalam pengelolaan subsidi energi. Jika harga BBM domestik dipertahankan sementara harga minyak global meningkat, beban subsidi energi dalam APBN berpotensi melonjak signifikan.
“Sebaliknya, apabila harga BBM disesuaikan mengikuti mekanisme pasar, tekanan inflasi serta kenaikan biaya transportasi dan logistik dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Alternatif lainnya adalah penambahan subsidi secara terbatas yang disertai berbagai program stabilisasi harga, meskipun langkah ini tetap akan meningkatkan belanja negara,” jelasnya.
Tekanan terhadap fiskal tersebut juga berpotensi mempengaruhi sentimen investor global terhadap Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah indikator pasar menunjukkan bahwa persepsi risiko terhadap aset Indonesia mulai meningkat, termasuk melalui melemahnya permintaan pada beberapa lelang obligasi pemerintah.
Piter menilai bahwa dalam situasi ketidakpastian global, investor biasanya akan meminta premi risiko yang lebih tinggi ketika menempatkan modalnya di negara berkembang.
“Jika volatilitas global meningkat sementara tekanan fiskal juga bertambah, biaya pembiayaan pemerintah bisa menjadi lebih mahal. Ini tentu menjadi faktor yang perlu diantisipasi, ”ujarnya.
Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Prasasti juga menilai bahwa perkembangan konflik geopolitik ini dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Piter melihat eskalasi konflik Timur T engah berpotensi menjadi salah satu shock eksternal terbesar bagi ekonomi Indonesia pada 2026, terutama jika lonjakan harga energi berlangsung dalam periode yang cukup panjang.
“Di awal tahun 2026, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih terlihat cukup solid. Prasasti memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,0–5,3 persen, didukung oleh permintaanndomestik yang relatif stabil serta mulai membaiknya pertumbuhan kredit. Namun demikian, lonjakan harga energi berpotensi mengubah dinamika tersebut,” katanya.
Piter mengingatkan, kenaikan harga minyak biasanya akan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor, melemahkan daya beli rumah tangga, serta menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Jika harga energi bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah ambang 5 persen menjadi semakin besar, ”ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tekanan energi yang berkepanjangan juga berpotensi memicu perlambatan konsumsi rumah tangga serta peningkatan inflasi melalui kenaikan biaya distribusi barang.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, situasi tersebut dapat meningkatkan risiko arus keluar modal serta memperbesar tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bagaimana guncangan eksternal dapat mempengaruhi ekonomi domestik dalam waktu relatif singkat. Misalnya, pada periode krisis keuangan global 2008–2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif namun melambat sekitar 1,4 poin persentase dalam satu tahun.
Meski demikian, Prasasti menilai bahwa kondisi saat ini belum mengarah pada krisis. Fundamental makro ekonomi Indonesia dinilai masih relatif kuat dibandingkan dengan beberapa periode guncangan sebelumnya.
Namun demikian, situasi saat ini tetap memerlukan pengelolaan kebijakan yang hati-hati. Piter menyebutkan, pemerintah perlu memastikan komunikasi kebijakan ekonomi berjalan dengan jelas, terutama terkait strategi menjaga disiplin fiskal, mengelola tekanan subsidi energi, serta mempertahankan kepercayaan investor.
“Dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi sangat penting. Pasar akan melihat bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh,” ujarnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.