Jakarta, NU Online
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2015-2025, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami 61 kejadian bencana. Jumlah tersebut menempatkan NTB di urutan keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan posisi geografis Indonesia menjadi faktor utama tingginya risiko bencana di berbagai daerah, termasuk NTB.
Menurutnya, tidak ada satu pun dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori berisiko rendah terhadap bencana.
“Kalau kita berbicara letak geografis Indonesia. Jadi NTB itu nomor empat tertinggi di Indonesia. Itu sudah tinggi sekali itu,” kata Suharyanto dalam keterangan yang diterima NU Online, Senin (27/7/2026).
Suharyanto menyampaikan bahwa Kabupaten Bima menjadi daerah dengan frekuensi bencana tertinggi di NTB selama satu dekade terakhir. Sebanyak 12 kejadian bencana tercatat terjadi di wilayah tersebut.
“Jadi kami harap Pak Gubernur harus melakukan pemetaan risiko kebencanaan di daerahnya,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa NTB kini menghadapi persoalan kekeringan yang semakin meluas. BNPB mencatat seluruh wilayah di provinsi tersebut berada pada kategori risiko sedang hingga tinggi terhadap bencana kekeringan. Empat daerah yang masuk kategori risiko sedang adalah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya berada pada kategori risiko tinggi.
Hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah melanda sembilan kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa. Lebih dari 206 ribu jiwa terdampak akibat musim kemarau dan curah hujan yang berada di bawah normal.
Suharyanto menyebut seluruh wilayah NTB juga berada dalam kategori kuning untuk ancaman kekeringan.
Ia juga menilai risiko kebakaran hutan dan lahan di NTB relatif lebih mudah ditangani dibandingkan wilayah lain yang memiliki kawasan gambut luas.
“Kebakaran hutan dan lahan di NTB relatif lebih sedikit. NTB dan NTT ini selalu tinggi kebakaran hutannya, tetapi tidak masuk daerah prioritas karena bukan lahan gambut,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti kerusakan hutan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima yang memperbesar ancaman bencana di kedua wilayah tersebut.
Ia menambahkan, pemulihan kawasan hutan harus menjadi prioritas agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons darurat.
“Jadi kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran. Masalah di Dompu dan Bima ini masalah hutan yang sudah rusak. Bupati Bima dan Dompu nanti kita akan bahas mendalam bersama-sama memperbaiki hutan di sana,” ujarnya.
Iqbal mengatakan bahwa upaya rehabilitasi hutan tidak boleh lagi ditunda. Tanpa perbaikan ekosistem, berbagai bantuan yang disalurkan hanya akan menjadi solusi sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Jadi kita harus sama sama melakukan penghijauan kembali ya. Ini harus menjadi catatan,” tegasnya.
Comments are closed.