Jakarta, NU Online
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengungkapkan bahwa sejak Desember 2025, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap guru di berbagai daerah.
Iman mencatat, kondisi ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak pada penurunan transfer ke daerah. Ia menjelaskan bahwa penurunan APBN tersebut tidak lepas dari realokasi dana, termasuk untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya 2025 ataupun 2024 ataupun 2023, transfer ke daerah itu biasanya yang diambil dari pendidikan itu hampir setengahnya, 50 persen. Sementara di 2026 ini, berkurangnya itu bisa sampai 30 persen,” katanya dalam siniar Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan pada Senin (5/5/2026).
Menurut Iman, dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh para guru, baik yang berstatus ASN, PPPK, PNS, maupun honorer di daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer. Akibatnya, banyak guru mengalami PHK, dirumahkan, hingga pengurangan penghasilan.
“Dan ini menjadi paradoks, sementara dana MBG untuk SPPG bisa membuat pemilik dapur itu joget-joget, selain joget-joget mereka diangkat PPPK, dapat motor juga, dapat kaos kaki juga yang ada gambarnya, saya enggak tahu Rp100.000 itu harganya,” katanya.
P2G juga mencatat, fenomena tersebut terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Dompu, Deli Serdang, Lombok Timur, Musi Rawas, Tuban, Cianjur, Langkat, Sumedang, Bandung, Blitar, Aceh Selatan, Serang, Lhokseumawe, serta wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Di Jawa Barat, secara provinsi pun kemarin tidak sanggup membayar 2.000 guru sehingga mereka berdemonstrasi,” jelasnya.
Selain itu, kata Iman, sebagian guru honorer dilaporkan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tetapi dengan gaji yang lebih rendah dibanding sebelumnya.
“Kalaupun dipertahankan jadi paruh waktu gajinya makin kecil,” katanya.
Iman juga menyoroti nasib guru madrasah swasta yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi dengan melibatkan sekitar 24.000 guru di Istana Presiden, Jakarta pada Kamis (30/10/2025). Hingga kini, menurutnya, mereka belum mendapatkan kepastian selain janji.
“Tunjangan profesi guru mereka yang selama ini menjadi jaminan kesejahteraan mereka itu justru ditangguhkan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan,” katanya.
“Pelanggaran terhadap pendidikan sangat luar biasa sekali secara prinsipil, sasarannya juga salah,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menilai kebijakan MBG berdampak luas terhadap sektor pendidikan. Selain kesejahteraan guru yang menurun, katanya, program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa juga disebut mengalami pengurangan, sehingga semakin sulit diakses oleh siswa.
“Murid-murid saya yang baru lulus ini merasa kesulitan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi, adalah kebohongan besar kalau disampaikan ini tidak berpengaruh terhadap pendidikan,” terangnya.
Comments are closed.