Arina.id – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa PBB akan menyerahkan laporan terperinci kepada Dewan Keamanan pada akhir bulan ini mengenai pelanggaran Israel di Suriah.
Berbicara dalam konferensi pers di Damaskus, Minggu (26/7/2026), Guterres menekankan bahwa pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Suriah adalah “tidak dapat diterima,” dan mendesak Israel untuk mematuhi Perjanjian Penarikan Diri tahun 1974.
“Kekejaman yang telah disaksikan Suriah tidak mematahkan tekad rakyat Suriah untuk mengejar aspirasi sah mereka,” ujarnya dikutip dari Anadolu.
Ia juga memperingatkan bahwa bantuan kemanusiaan PBB saat ini hanya memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan rakyat Suriah.
Guterres mengatakan kunjungannya ke Penjara Sednaya mengungkapkan skala kengerian yang dialami di sana, di mana puluhan ribu orang dibunuh dan disiksa.
Ia menyatakan tekadnya untuk melakukan segala yang mungkin untuk mendukung transisi Suriah yang didukung secara internasional, yang menurutnya bergerak ke arah yang benar.
Sekretaris Jenderal PBB mengatakan proses peradilan transisi di Suriah sedang berlangsung, dan menekankan perlunya memastikan akuntabilitas atas semua kejahatan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Guterres menyambut baik langkah-langkah yang diambil untuk melonggarkan sanksi dan membuka prospek baru bagi pemulihan ekonomi Suriah, tetapi mengatakan bahwa semua sanksi ini harus dicabut segera.
Ia menggambarkan Suriah sebagai pilar stabilitas regional dan menyerukan reintegrasinya ke dalam perekonomian regional dan global.
Sekretaris Jenderal PBB menambahkan bahwa Suriah membutuhkan dukungan untuk memulihkan layanan dan infrastruktur penting, menghidupkan kembali sistem pendidikan dan perawatan kesehatannya, serta menciptakan peluang ekonomi.
“Suriah harus dihubungkan kembali dengan ekonomi regional dan global, dengan mitra pembangunan dan lembaga internasional kembali untuk membantu membuka potensi ekonomi negara tersebut,” tambahnya.
Guterres tiba di Damaskus pada hari Sabtu untuk kunjungan tiga hari dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ahmad al-Sharaa dan Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani, di mana ia menegaskan kembali komitmen PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung pemulihan negara tersebut.
Militer Israel mulai sasar Suriah hingga menguasai zona penyangga demiliterisasi yang dibikin berdasarkan gencatan senjata pada tahun 1974. Serangan dilakukan sejak 2024 pasca terjadinya kudeta terhadap eks Presiden Suriah, Bashar Al-Assad..
Menurut laporan AP News, Israel berdalih aksi ini hanya bersifat sementara. Tujuannya demi mengamankan wilayah perbatasan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, waktu itu menyebut pasukan Militer Israel mulai melakukan pergerakan dengan cara mengendalikan zona penyangga demiliterisasi seluas sekitar 400 kilometer persegi di wilayah Suriah.
Zona penyangga antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel itu dibentuk PBB pasca perang di Timur Tengah tahun 1973 silam.
Comments are closed.