PBNU di Antara Negara dan Jamaah

Terpilihnya Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan Kiai Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam membuat posisi PBNU dalam politik nasional layak dibaca dengan cara yang lebih dingin. Organisasi ini punya dua aset besar. Pertama, jaringan sosial NU yang luas; mulai pesantren, kiai, lembaga pendidikan, badan otonom, hingga jutaan warga. Kedua, akses langsung ke kementerian, pejabat tinggi, partai, dan pusat keputusan. Nilai politik PBNU muncul dari kemampuan menghubungkan dua aset itu. Elite pusat membawa nama basis sosial yang besar ke hadapan negara, lalu membawa akses negara kembali ke dalam organisasi.

Pemerintah tidak harus percaya bahwa seluruh warga NU tunduk pada instruksi PBNU. Anggapan itu jelas tidak realistis. Warga NU punya pilihan politik beragam, mengikuti kiai yang berbeda, dan sering mengambil keputusan tanpa merujuk pengurus pusat. Bagi negara, yang lebih penting adalah keyakinan bahwa PBNU punya akses cukup luas untuk membaca, memengaruhi, atau setidaknya mengelola respons jaringan NU. Selama keyakinan itu bertahan, PBNU tetap punya daya tawar besar meski kontrolnya terhadap basis tidak pernah penuh.

Fungsi politik PBNU sering disalahpahami karena struktur pusat diperlakukan hanya sebagai wakil komunitas, padahal perannya juga sebagai broker antara negara dan jaringan sosial NU. Bedanya penting. Wakil memperoleh kekuatan dari mandat. Broker memperoleh kekuatan dari kemampuan menghubungkan dua pihak yang saling membutuhkan. PBNU tidak perlu membuktikan bahwa nahdliyin patuh. Cukup negara percaya bahwa nama, jaringan, dan sebagian respons nahdliyin bisa dinegosiasikan melalui elite pusat. Persepsi itu sendiri sudah menghasilkan nilai politik.

Nilai tersebut kemudian bisa dikonversi menjadi akses. Program pemerintah, kerja sama antarlembaga, kedekatan dengan pejabat, peluang pengelolaan sumber daya, dan posisi dalam berbagai badan nasional memberi elite PBNU keuntungan konkret. Akses itu tidak berhenti pada hubungan eksternal. Pengurus yang mampu membuka pintu kementerian atau membawa program ke daerah punya nilai lebih tinggi di internal organisasi. Semakin besar nilai politik akses ke negara, semakin mungkin posisi elite pusat ditentukan oleh kemampuan bernegosiasi ke atas daripada kemampuan memperoleh kepercayaan dari bawah.

Komposisi Gus Kikin-Kiai Miftah berpotensi memperkuat pola tersebut. Kiai Miftach membawa otoritas Syuriyah, sementara Gus Kikin memegang Tanfidziyah dan jaringan pesantren yang kuat. Jika keduanya bergerak searah, PBNU punya kombinasi efektif untuk bernegosiasi dengan pemerintah sekaligus mengelola struktur internal. Yang relevan bukan apakah mereka akan selalu setuju dengan pemerintah. Yang lebih penting adalah apakah kemampuan menghubungkan negara dengan jaringan NU akan menjadi sumber utama kekuatan kepemimpinan baru.

Efeknya bisa terlihat pada cara karier organisasi dibentuk. Jika pengurus melihat bahwa kedekatan dengan pemerintah menghasilkan akses, program, dan ruang lebih besar di struktur, insentif akan berubah. Jaringan politik menjadi tambahan penting bagi basis pesantren dan reputasi keagamaan. Dalam jangka panjang, PBNU bisa menghasilkan tipe elite yang kuat bukan karena basis sosialnya makin luas, tetapi karena kemampuan mengelola hubungan dengan negara makin efektif. Itu menggeser sumber pengaruh di dalam organisasi.

Perubahan ini punya implikasi lebih keras. Elite pusat bisa semakin kuat tanpa harus semakin accountable kepada warga NU. Besarnya basis sosial tetap berguna karena meningkatkan posisi tawar, tetapi basis tidak perlu terlibat langsung dalam menentukan bagaimana daya tawar itu digunakan. Warga NU berfungsi ganda. Mereka adalah komunitas sosial, tetapi juga sumber daya politik yang dibawa elite pusat ke meja negosiasi. Semakin besar jumlah dan jaringannya, semakin tinggi nilai tawarnya, meski preferensi politik warga sendiri sangat beragam.

Pemerintah juga punya alasan mempertahankan pola ini. Bernegosiasi dengan satu struktur pusat jauh lebih efisien daripada menghadapi ribuan kiai, pesantren, dan jaringan lokal yang tidak selalu searah. Negara tidak perlu mengendalikan PBNU. Cukup memastikan elite pusat tetap dapat diajak bekerja sama dan tetap dipercaya punya akses ke basis. Dari sisi pemerintah, nilai PBNU terletak pada kemampuan mengurangi ketidakpastian. Dari sisi elite PBNU, nilai negara terletak pada kemampuan menyediakan akses, program, dan sumber daya.

Hubungan itu kemudian menciptakan sirkulasi yang saling memperkuat. Basis sosial memberi elite pusat daya tawar terhadap negara. Daya tawar menghasilkan akses. Akses menghasilkan program, posisi, dan sumber daya. Semua itu memperkuat kedudukan elite pusat di organisasi. Struktur tidak harus mengendalikan warga secara penuh untuk tetap memperoleh keuntungan dari nama besar NU. Selama negara tetap memperlakukan PBNU sebagai titik negosiasi utama, fungsi politik elite pusat tetap terjaga.

Posisi itu juga mengubah arti penting jamaah bagi elite pusat. Warga tidak harus memberikan mandat baru setiap kali PBNU bernegosiasi dengan pemerintah. Keberadaan mereka sudah memberi bobot pada nama organisasi. Semakin besar basis yang dapat diklaim, semakin tinggi nilai elite yang berbicara atas namanya. Ini membuat hubungan antara representasi dan kekuasaan menjadi longgar. Elite memperoleh keuntungan dari skala sosial NU, sementara warga tidak selalu punya mekanisme untuk menentukan bagaimana nama, jaringan, dan angka mereka dipakai dalam negosiasi politik tingkat nasional.

Masalah representasi menjadi lebih rumit karena besarnya nama NU mudah dipakai sebagai legitimasi, sementara perilaku politik warga tidak pernah seragam. Elite pusat bisa berbicara atas nama kelompok sosial yang sangat besar tanpa mekanisme langsung untuk membuktikan bahwa semua preferensi itu benar-benar terwakili. Dalam praktik politik, klaim semacam itu tetap berguna selama diterima oleh negara. Jadi yang dipertukarkan bukan kepatuhan penuh, melainkan akses, kemungkinan pengaruh, dan kapasitas mediasi.

Arah PBNU ke depan bisa dibaca dari proses konversi tersebut. Bukan terutama dari seberapa dekat organisasi dengan pemerintah, tetapi dari seberapa efektif elite pusat mengubah basis sosial menjadi leverage politik dan mengubah akses negara menjadi pengaruh internal. Jika pola ini menguat, PBNU akan semakin penting dalam politik nasional tanpa harus semakin mampu mengendalikan warga NU. Relevansinya justru tumbuh karena negara dan elite sama-sama berkepentingan memperlakukan PBNU sebagai pihak yang dapat dinegosiasikan atas nama basis sosial yang jauh lebih besar daripada struktur pusatnya sendiri.

$data['detail']->authorKontri->kontri”> </p>
<p><a href= Virdika Rizky Utama
Mahasiswa Doktoral Politik China, Nanyang Technological University, Singapura